Humaniora

Dari Medsos Menuju Reformasi Birokrasi

14 Februari 2018   05:32 Diperbarui: 14 Februari 2018   05:39 139 0 0

Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat milenial. Segala sesuatu diunggah ke media sosial. Makan, minum, jalan-jalan semua diunggah. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Dari hal-hal penting sampai yang tidak penting-penting. Dibanding televisi, koran atau media konvensional lainnya, media sosial memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, viralitas, dan kemampuan berinteraksi dengan pembacanya.

Tren Medsos  E-government

Peran sosial media pada pemerintahan telah menjadi salah satu trend di elektronik government atau yang sering disebut dengan e-government.Tentu saja banyak penulis dan peneliti yang tersebar di belahan dunia, pada beberapa tahun terakhir telah berbicara tentang pentingnya peran media-media sosial dalam kemajuan suatu bangsa dan negara.

Tapi kerapkali ada yang menganggap tak ada gunanya mengkritisi pemerintah melalui media sosial karena media sosial tidak akan memberikan solusi. Ya, benar, tentu saja media sosial tak akan memberikan solusi, namun perlu dipahami bahwa saat ini media sosial menjadi alat yang paling mudah dan paling cepat untuk menyampaikan pendapat ditengah rusaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Sebuah Kritik Terhadap Pemerintah

Kritik terhadap pemerintah melalui media sosial yang digerakkan secara masif, sistematis dan terstruktur mampu menggiring opini dan mempengaruhi kebijakan publik.

Masih segar dalam ingatan, bagaimana Mahalnya anggaran pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bekasi yang mencapai angka 1 Milliar rupiah yang diangkat ke media sosial dan dikecam oleh ratusan warganet bisa membuat Bupati Bekasi membuat pernyataan siap untuk menghapuskan anggaran tersebut jika sesuai regulasi atau minimal diefisiensikan.

Terbukti bahwa sebuah isu kerakyatan yang apabila dikemas secara apik lalu diviralkan ke media sosial bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Tidak hanya itu, bahkan di tingkat nasional pun gerakan-gerakan media sosial terbukti cukup efektif untuk menekan pemerintah. Kejadian trending topic dengan hastag #shameonyouSBY pada 2014 silam. Yang melatar-belakangi terjadinya trending topic ini lantaran pak SBY sebagai presiden RI saat itu sekaligus ketua umum partai yang menjadi mayoritas di legislatif telah berkomitmen secara nyata untuk memilih pilkada langsung pada rapat paripurna yang membahas masalah UU pilkada oleh DPR. Namun ternyata, fraksi demokrat yang di ketuai oleh pak SBY malah melakukan walkout dari paripurna dan hasilnya adalah voting yang di menangkan oleh pemilih pilkada tak langsung.

Publik bereaksi atas hal tersebut, hasilnya 3 hari hastag #shameonyouSBY bertengger di trending topic. Reaksi publik yang begitu dominan di medsos nyatanya di tanggapi serius oleh pak SBY. Dan buah dari reaksi publik di twitter tersebut adalah penerbitan PERPPU mengenai pembatalan UU pilkada tak langsung. Dan masih banyak contoh lain.

Informasi Yang Tersublimasi

Dalam konteks kedaerahan, Pemerintah Kab. Bekasi hari ini adalah pemerintah yang bisa dikatakan masih tertutup dalam hal penyampaian informasi publik. Entah Pemkab Bekasi pernah atau tidak mendapat penghargaan dalam keterbukaan informasi publik (KIP) ?

Lihat saja website resmi Kab. Bekasi www.bekasikab.go.id , informasi yang ada sangat terbatas dan tidak update.  Produk hukum legislatif ataupun program-program pemerintah tidak dibuka ke publik seutuhnya. Sosialisasi pun tidak dilakukan secara optimal. Masyarakat tidak tahu apakah anggaran pelaksanaan program-program pemerintah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Yang masyarakat tahu hanyalah Kab. Bekasi mempunyai APBD yang cukup besar akan tapi kondisi sosial masyarakat masih jauh dari kata sejahtera.

Seperti dijelaskan di atas, media sosial mempunyai peran yang sangat besar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government). Untuk itu, gerakan melalui media sosial perlu lebih digalakkan. Salah satunya dengan mengangkat isu-isu kerakyatan di media sosial. Membuat meme atau tulisan tentang banjir, jalanan rusak, kemiskinan dan masalah-masalah lainnya. Gerakan-gerakan kecil yang dilakukan secara terus menerus bisa menggerakkan masyarakat untuk menekan pemerintah agar lebih serius dalam menjalankan amanah.

Kami beberapa anak muda bekasi bersepakat untuk mendorong agar masyarakat cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial dalam konteks mendorong pemerintahan yang baik dan bersih. Keterbukaan Informasi Publik merupakan modal dasar partisipasi publik untuk ikut andil dalam pengawasan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Semisal draf APBD yang di-update sehingga masyarakat bisa mengunduh dan melihat sejauh mana tugas Pemerintah daerah baik Pemkab Bekasi maupun DPRD Kab. Bekasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang diperoleh dari uang rakyat.

Semoga sedikit tulisan ini dapat mencerahkan kita dan membuka alam pikir kita untuk berani menyatakan beberapa kekhilafan Pemerintah daerah sebagai pengelola daerah dari tiap-tiap lini kehidupan masyarakat.