Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat milenial. Segala sesuatu diunggah ke media sosial. Makan, minum, jalan-jalan semua diunggah. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Dari hal-hal penting sampai yang tidak penting-penting. Dibanding televisi, koran atau media konvensional lainnya, media sosial memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, viralitas, dan kemampuan berinteraksi dengan pembacanya.
Tren Medsos  E-government
Peran sosial media pada pemerintahan telah menjadi salah satu trend di elektronik government atau yang sering disebut dengan e-government.Tentu saja banyak penulis dan peneliti yang tersebar di belahan dunia, pada beberapa tahun terakhir telah berbicara tentang pentingnya peran media-media sosial dalam kemajuan suatu bangsa dan negara.
Tapi kerapkali ada yang menganggap tak ada gunanya mengkritisi pemerintah melalui media sosial karena media sosial tidak akan memberikan solusi. Ya, benar, tentu saja media sosial tak akan memberikan solusi, namun perlu dipahami bahwa saat ini media sosial menjadi alat yang paling mudah dan paling cepat untuk menyampaikan pendapat ditengah rusaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Sebuah Kritik Terhadap Pemerintah
Kritik terhadap pemerintah melalui media sosial yang digerakkan secara masif, sistematis dan terstruktur mampu menggiring opini dan mempengaruhi kebijakan publik.
Masih segar dalam ingatan, bagaimana Mahalnya anggaran pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bekasi yang mencapai angka 1 Milliar rupiah yang diangkat ke media sosial dan dikecam oleh ratusan warganet bisa membuat Bupati Bekasi membuat pernyataan siap untuk menghapuskan anggaran tersebut jika sesuai regulasi atau minimal diefisiensikan.
Terbukti bahwa sebuah isu kerakyatan yang apabila dikemas secara apik lalu diviralkan ke media sosial bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Tidak hanya itu, bahkan di tingkat nasional pun gerakan-gerakan media sosial terbukti cukup efektif untuk menekan pemerintah. Kejadian trending topic dengan hastag #shameonyouSBY pada 2014 silam. Yang melatar-belakangi terjadinya trending topic ini lantaran pak SBY sebagai presiden RI saat itu sekaligus ketua umum partai yang menjadi mayoritas di legislatif telah berkomitmen secara nyata untuk memilih pilkada langsung pada rapat paripurna yang membahas masalah UU pilkada oleh DPR. Namun ternyata, fraksi demokrat yang di ketuai oleh pak SBY malah melakukan walkout dari paripurna dan hasilnya adalah voting yang di menangkan oleh pemilih pilkada tak langsung.
Publik bereaksi atas hal tersebut, hasilnya 3 hari hastag #shameonyouSBY bertengger di trending topic. Reaksi publik yang begitu dominan di medsos nyatanya di tanggapi serius oleh pak SBY. Dan buah dari reaksi publik di twitter tersebut adalah penerbitan PERPPU mengenai pembatalan UU pilkada tak langsung. Dan masih banyak contoh lain.
Informasi Yang Tersublimasi
