Mohon tunggu...
Arfahani
Arfahani Mohon Tunggu...

Selanjutnya

Tutup

Politik

Evaluasi JKN: Siapa yang Berperan?

29 November 2018   16:33 Diperbarui: 29 November 2018   16:39 535 0 0 Mohon Tunggu...

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. 

Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka lebih baik. dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka merekapun mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Bagaimana dengan masyarakat tidak mampu? Tidak perlu khawaatir karena semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Maka dari itu bagi rakyat miskin tidak perlu ragu untuk memeriksakan penyakitnya ke fasilitas kesehatan.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sendiri adalah badan atau perusahaan asuransi yang sebeumnya bernama PT Askes yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi para pesertanya.

Sesuai dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaan JKN sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.

Sejak diluncurkan pada bulan Januari 2014, JKN telah menoreh banyak kemajuan dalam meningkatkan pendaftaran kepesertaan hanya dalam hitungan waktu beberapa tahun saja. Pemerintah berkomitmen memastikan agar JKN dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Akan tetapi, karena defisit yang dialami JKN setiap tahun terus meningkat, maka kondisi keuangan JKN banyak sekali mendapat sorotan. 

Lalu, apa yang dapat dilakukan pemerintah agar besarnya biaya yang dikeluarkannya untuk mendanai JKN dapat diprediksi dengan lebih akurat? Sementara cakupan kepesertaan JKN terus ditingkatkan dan diperluas guna merealisasikan terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu dirumuskan dengan tepat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan, merasionalisasikan pengeluaran biaya pelayanan kesehatan, dan memproyeksikan kemungkinan terjadinya defisit di masa yang akan datang guna memastikan agar JKN dapat dikelola secara berkelanjutan.

Tercatat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hingga Oktober 2018 mencapai 203,28 juta jiwa yang berarti bertambah 46,49 juta jiwa (29,65%) dari posisi akhir 2015. Dari jumlah tersebut sebanyak 92,24 juta jiwa (45%) merupakan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibebaskan dari iuran dengan anggaran mencapai Rp 25,5 triliun hingga akhir tahun ini.

Skenario yang ada buat memproyeksikan akan ada 225 juta jiwa yang terdaftar sebagai peserta pada tahun 2021 dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu tersebut jumlah peserta penerima bantuan iuran masih tetap sebanyak 92.4 juta jiwa. Skenario tersebut juga memperhitungkan pergeseran-pergeseran dalam aspek kependudukan dan angkatan kerja ketika perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dan formalisasi lebih lanjut

Sementara jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menjadi provider Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 22.467 unit hingga Agustus 2018, meningkat dari 18.437 unit pada akhir 2014. Kemudian Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) untuk klinik meningkat menjadi 234 unit dibanding posisi akhir 2014 hanya 68 unit. Demikian pula Rumah Sakit menjadi rujukan meningkat menjadi 2.196 unit dari sebelumnya hanya 1.613 unit.

Besarnya beban yang ditanggung lebih besar dari pendapatan iuran para peserta membuat JKN selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Hingga September 2018, defisit keuangan mencapai Rp 7,95 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pendapatan iuran sebesar Rp 60,57 triliun sementara beban mencapai Rp 68,53 triliun.

Tingkat iuran per masing-masing kelompok peserta dan terlewatkannya pendaftaran kepesertaan di antara peserta sektor informal (yang mengurangi jumlah iuran yang dikutip) sangat mempengaruhi pemasukan iuran. 

Model ini meliputi revisi terhadap tingkat iuran PBPU untuk mereka yang memilih kelas rawat inap yang lebih murah (Kelas II dan III), dan mencerminkan upaya BPJS-K baru-baru ini untuk memperbaiki pengumpulan iuran (misalnya melalui perpanjangan waktu tunggu untuk mendapatkan kepesertaan setelah registrasi, dengan mewajibkan pendaftaran kepesertaan per rumah tangga dan mengecek kepatuhan peserta dalam membayar iuran). 

Tingkat iuran PBI dipertahankan agar selalu tetap karena tingkat pemanfaatan oleh kelompok ini masih rendah sehingga jika dinaikkan hanya akan mensubsidi kelompok-kelompok pembayar iuran. Tingkat kontribusi sektor formal dihitung kembali menggunakan data gaji spesifik per wilayah dan data pendaftaran.

Defisit JKN mencapai Rp 6,23 triliun pada tahun 2017, dengan rasio pengajuan penggantian biaya rata-rata sebesar 103%. Rasio pengajuan per kelompok bervariasi tetapi tampaknya sedang terus meningkat.

Hasil proyeksi terhadap data dasar yang dihimpun di awal (baseline) memberikan prediksi bahwa defisit akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya pendaftaran untuk menjadi peserta JKN. Akan tetapi, model ini menunjukkan bahwa laju kenaikan defisit dapat ditahan dan JKN dapat diletakkan pada jalur yang memungkinkannya keberlanjutan. Pada tahun 2020, defisit JKN dapat menjadi stabil pada kisaran Rp 9 triliun per tahun, dengan rasio pengajuan rata-rata sebesar 104%. 

Meningkatnya iuran per kapita dan keharusan untuk berbagi biaya (karena adanya layanan-layanan tertentu yang tidak sepenuhnya bebas biaya) sedang menjadi pertimbangan pada tahun 2018 serta peningkatan efisiensi dapat memperbaiki posisi keuangan JKN sehingga JKN akhirnya dapat menjadi berkelanjutan, meskipun dampaknya terhadap pemanfaatan dan proteksi finansial masih memerlukan analisis lebih lanjut.

Pemerintah bakal kembali memberikan dana talangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 5,6 triliun. Sebelumnya, pada September 2018 pemerintah telah mengucurkan dana bantuan Rp 4,9 triliun. Sehingga total dana talangan untuk BPJS Kesehatan tahun ini akan mencapai Rp 10,5 triliun. Angka ini mendekati prognosis defisit versi BPKP sebesar Rp 10,58 triliun. Secara akumulasi, sejak 2014-akhir 2018, dana talangan pemerintah ke BPJS Kesehatan akan mencapai Rp 26,4 triliun.

Defisit BPJS Kesehatan disebabkan oleh besarnya defisit untuk layanan peserta BPJS kategori informal yang mencapai Rp13,3 triliun. Defisit tersebut akibat dari iuran yang dibayarkan hanya mencapai Rp 8,5 triliun sementara beban yang ditanggung BPJS sebesar Rp 20,3 triliun. Penyumbang defisit lainnya adalah peserta kategori bukan pekerja, yakni mencapai Rp 4,35 triliun dan peserta yang dibayar Pemda Rp 1,44 triliun. Sementara peserta kategori Penerima Bantun Iuran (PBI) dan lainnya mencatat surplus.

BPJS Kesehatan memprediksi defisit sampai akhir 2018 mencapai Rp 16,58 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas akumulasi defisit BPJS Kesehatan tahun sebelumnya Rp 4,4 triliun ditambah proyeksi defisit tahun ini Rp 12,1 triliun.

Pendapatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari iuran peserta mencapai Rp 60,58 miliar periode Januari-September 2018. Sementara beban jaminan kesehatan peserta sebesar Rp 68,53 triliun. Alhasil, dana jaminan sosial kesehatan sepanjang tahun ini mengalami defisit Rp 7,95 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk dana operasional.Berdasarkan segmen kepesertaan, peserta pekerja informal menjadi penyumbang defisit terbesar, yakni Rp 13,83 triliun. Jumlah tersebut didapat dari iuran yang dibayar peserta hanya Rp 6,51 triliun sementara beban untuk jaminan kesehatan mencapai Rp 20,34 triliun. Penyumbang defisit terbesar kedua adalah segmen bukan pekerja, yaitu mencapai Rp 4,39 triliun kemudian diikuti peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 1,45 triliun.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014 tak luput dari berbagai persoalan. Selain masalah defisit Dana Jaminan Sosial (DJS), program yang jumlah pesertanya lebih dari 205 juta orang itu juga menghadapi persoalan lain terkait potensi kecurangan (fraud). Pemerintah telah menerbitkan regulasi guna mencegah fraud antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Selaras itu KPK, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program JKN. Direktorat Litbang Pencegahan KPK, Syahdu Winda, mengatakan KPK sudah gencar menyuarakan pencegahan fraud dalam program JKN sejak 2015. Setelah terbit Permenkes No. 36 Tahun 2015 dan pembentukan tim penanganan fraud, saat ini pemangku kepentingan menyusun pedoman penanganan fraud.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan riset Indonesia Corruption Watch soal potensi fraud atau kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Anggota Direktorat Litbang KPK, Winda, mengatakan semua pihak yang berkaitan dengan program ini bisa melakukan kecurangan. "Fraud di JKN ini kan bisa dilakukan semua yang terkait. Tidak hanya oleh petugas medis, oleh peserta pun bisa melakukan kecurangan," ujar Winda dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Senin (26/11/2018). "Petugas BPJS pun bisa melakukan kecurangan. Semua yang terkait bisa lakukan kecurangan. Dinas Kesehatan pun bisa, tidak hanya dokter dan pelayan kesehatan," tambah dia.

Oleh karena itu bukan hanya pihak JKN atau BPJS yang berperan tapi semua pihak harus bisa membangun kesadaran agar tidak melakukan kecurangan dan dapat tercapainya penurunan defisit yang ada, pelayanan yang lebih optimal dan seluruh rakyat tidak mampu atau PBI dapat terjangkau atau terlayani.

Mulai dari masyarakat mendaftarkan untuk megikuti BPJS bukan pada saat sakit dan membutuhkan baru menjadi peserta dan kebutuhannya yang tinggi. Dan dari pihak BPJS pun harus menghitung ulang mana yang harus dibenah mana yang lebih penting diperhatikan untuk mengurangi defisit tersebut.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan JKN sekaligus mencegah fraud KPK merekomendasikan sedikitnya 4 hal. Pertama, terkait sistem JKN, Kementerian Kesehatan harus menyelesaikan PNPK. Meninjau ulang secara berkala paket INA-CBGs dan kapitasi agar sesuai kebutuhan. Memperbaiki akurasi data kepesertaan, terutama penerima bantuan iuran (PBI). Memperkuat pengawasan di Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Kedua, terkait pengelolaan dana kapitasi harus didorong pembayaran kapitasi berbasis kinerja. Mencegah perpindahan PBI ke faskes swasta. Dinas kesehatan perlu aktif melakukan pengawasan misalnya melakukan pemotongan kapitasi.

Ketiga, mengenai tata kelola obat JKN, KPK merekomendasikan semua daftar obat yang tercantum dalam formularium nasional (fornas) ditampilkan dalam e-catalogue obat, fungsinya sebagai kendali mutu dan harga. Proses tayang e-catalogue oleh LKPP layaknya dilakukan pada awal tahun. Fasilitas kesehatan (faskes) swasta perlu diberi kewenangan untuk mengakses e-catalogue. Perbaikan proses penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) oleh Kementerian Kesehatan. Penerapan sanksi kepada faskes yang tidak menyampaikan RKO dan Industri Farmasi yang tidak memenuhi komitmen.

Keempat, untuk menangani fraud perlu dibentuk satgas penanganan fraud. Satuan tugas inilah yang menyusun pedoman penanganan fraud JKN, dan memulai penindakan fraud untuk memberikan efek jera.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x