Dingin Kepada Junta Militer, Ada Apa dengan ASEAN?

Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia pun juga mempunyai 'sikap-sikap' seperti yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar, yakni membungkam kekuatan sipil. 

Singapura negeri yang penduduknya terkenal dengan kedisiplinan, ketertiban, dan kebersihannya sehingga negeri itu terbilang sejahtera dan terdidik namun di sisi yang lain, masyarakat dilarang mengkritik pemerintah dan membuat kegaduhan dalam politik. 

Politik yang ada sudah diatur dan dibagi, tanpa adanya kritik kepada kekuasaan, sehingga stabilitas negara tercipta. 

Meski penduduk Singapura merasa tercukupi dengan kebutuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan, namun mereka merasa ada yang kurang, yakni tak adanya kebebasan berpendapat.

Apa yang terjadi di Singapura juga terdapat di Malaysia. Bisa dikatakan Singapura dan Malaysia sebagai negeri yang makmur di kawasan Asia Tenggara, terbukti banyak pendatang dari negara lain mencari kerja di kedua negara tersebut, namun di negeri itu, tak ada kebebasan menyampaikan pendapat. 

Di Malaysia, rakyat tidak boleh gaduh, namun di elit kekuasaan, mereka boleh bergaduh, terbukti pergantian perdana menteri di sana terjadi secara tidak mulus.

Indonesia sebenarnya negara yang paling maju di antara negara di kawasan Asia Tenggara. Selepas turunnya Presiden Soeharto, kran demokrasi dibuka lebar-lebar sehingga masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya.

Dulu lingkaran kekuasaan dimonopoli oleh segelintir kelompok namun sekarang siapa saja bisa menjadi bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden.

Selepas tahun 1998 pun berbagai media bebas menyampaikan informasi, berita, dan opininya sehingga rakyat betul-betul menikmati. 

Namun dalam perjalanan waktu, terutama saat-saat ini, kebebasan yang mulai mengalir pada tahun 1998 mulai tersumbat. Kelompok-kelompok kritis kepada pemerintah pun ditangkapi dengan tuduhan yang bermacam-macam.

Tersumbatnya atau menurunnya saluran-salurannya demokrasi bukan subjektifitas dari kalangan sipil yang mengidamkan adanya ruang keterbukaan untuk bersuara namun ada fakta yang ditunjukan oleh lembaga-lembaga asing, seperti The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Transparency International.