Bermanfaat atau tidak yang penting mereka blusukan agar rakyat tahu dirinya. Nah, saluran yang demikian tidak dimiliki oleh AHY. Bila kepala daerah atau menteri blusukan, kapasitasnya bisa dikatakan pada posisi netral atau sebagai pemerintah yang hendak membagikan kesejahteraan namun bila AHY blusukan, pasti orang mengatakan ia orang PD. Dalam posisi yang demikian pasti ada masyarakat yang curiga bahkan menolak kehadirannya.
Memiliki kekuasaan memang sarana yang efektif untuk mendongkrak elektabilitas. Mereka yang menjadi kepala daerah bahkan Presiden, berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan. SBY menjadi Presiden setelah dirinya menjadi menteri. Joko Widodo menjadi Presiden setelah, ia menjadi kepala daerah, baik di Solo maupun Jakarta. Dan banyak kepala daerah yang berasal dari menteri, anggota DPR, maupun kalangan TNI.
Bila tak mempunyai kekuasaan sepertinya sulit untuk meraih prestasti politik yang tinggi. Saat menjabat sebagai Ketua MK, Mahfud MD memiliki elektabilitas sebagai capres yang tinggi namun begitu selesai menjabat, elektabilitasnya turun drastis bahkan tak ada partai yang melirik. Inilah yang menjadi tantangan bagi AHY dalam menuju ke 2024. Prabowo dan Sandiaga Uno melihat hal yang demikian, sehingga dia rela menjadi menteri.
Kedua, terpilihnya AHY menjadi Ketua Umum PD, kalau kita amati juga tak alamiah. Peran bapaknya, SBY, mempunyai andil besar. Sebagai politisi, sebenarnya AHY melalui jalan pintas, yakni tiba-tiba langsung menjadi ketua umum. Tak melalui kaderisasi partai yang ada. Proses demikian tentu membuatnya tidak langsung matang. Berbeda dengan sosok yang merintis kariernya dari bawah sehingga berbagai pengalaman, makan asam dan garam, sudah dilalui sehingga ketika ada dinamika atau konflik maka ia bisa mengelola masalah itu dengan baik.
Mengurus partai politik itu tak mudah. Jangankan partai politik, kepengurusan di tingkat yang bawah saja kerap terjadi kudeta. Di kepengurusan organisasi mahasiswa dan pemuda saja sering terjadi peralihan kepemimpinan secara tak wajar dan tak sah.
Di dalam partai politik banyak orang yang mempunyai kepentingan dan ambisi. Sementara dari luar, kekuasaan ditambah dengan kawan dan lawan, ingin memanfaatkan partai politik itu. Dari sinilah perlu sosok yang kuat dan mampu mengelola partai dengan baik. Bila di tubuh partai terjadi konflik, biasanya di sana ada unsur-unsur dari dalam dan luar yang mempunyai kepentingan dan ingin merebutnya.Â
Bila ada sosok yang kuat dan mampu mengelola partai dengan baik maka goncangan atau konflik internal yang terjadi bisa cepat teratasi. Meski SBY tak lagi sebagai orang nomer satu di partai itu namun pengaruhnya masih kuat. Nah sekarang seberapa kuat pengaruh SBY ketika anaknya menghadapi ancaman dari luar dan dalam yang ingin merongrong PD. Bahkan rongrongan itu merupakan kekuatan besar yang tak bisa diabaikan.
Ketiga, tantangan merawat partai politik, juga dipengaruhi oleh kekuasaan yang ada. Ada kekuasaan yang demokratis yang membiarkan kekuatan-kekuatan sipil tumbuh berkembang. Namun ada pula kekuasaan yang otoriter yang tidak ingin ada kekuatan-kekuatan lain tumbuh. Untuk itu semua kekuatan di luar kekuasan yang ada diminimalisir dengan cara dipaksa untuk masuk dalam kekuasaan agar keberadaan mereka bisa dikendalikan.
Partai politik yang membangkang akan dipecah belah, dikriminalisasi, ketua umumnya disangkakan korupsi, dan diakui kepemimpinannnya yang mau tunduk dan nurut pada kekuasaan. Hal demikian banyak dialami oleh partai-partai politik yang ada sekarang. Menghadapi yang demikian biasanya partai politik memilih jalan aman dengan cara bergabung dengan kekuasaan atau lembut dalam bersikap kepada pemerintah. Bila tidak maka partai politik itu akan diacak-acak oleh kekuasaan yang ada.
Nah sekarang sejauh mana AHY dalam membawa PD ketika berhubungan dengan kekuasaan. Ini menjadi tantangan bagi dirinya. Terus membela rakyat atau tunduk pada kekuasaan.
