Bila memenangi Pilkada, imbalan dari dukungan itu berupa pemberian proyek. Entah proyek infrastruktur atau pemberian hak pengelolaan sumber daya alam yang ada.
Agar proses pemerintahan berjalan mulus dan tidak bergaduh dengan DPRD, kepala daerah pun harus memikirkan kesejahteraan partai politik yang ada. Dari sinilah kongkalikong antara kepala daerah dan legislatif terjadi.Â
Tak hanya itu, dukungan di luar DPRD supaya pemerintahan dan wilayahnya bisa stabil, kepala daerah juga harus memikirkan bantuan yang rutin kepada ormas-ormas besar yang ada di wilayahnya. Ini dilakukan agar tidak terjadi suara-suara yang tidak mengenakkan di telinga pak bupati, pak walikota, dan pak gubernur.
Masalah yang dihadapi oleh kepala daerahnya, saat ini tidak hanya urusan lokal. Dengan pemerintah pusat, sekarang kepala daerah kerap berurusan. Bila tidak mengiyakan atau menuruti pemerintah pusat maka keberlangsungan jalannya pemerintah daerah bisa terganggu. Bantuan-bantuan yang ada bisa di-stop.Â
Biasanya masalah yang dihadapi oleh kepala daerah dengan pemerintah pusat adalah problem dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kejaksaan, dan tidak menutup dengan kementerian lainnya.Â
Masalah tersebut akan menjadi lebih gawat bila menteri-menteri itu mempunyai motif politik. Puncak dari problem itu biasanya kepala daerah berubah haluan menjadi kader politik partai besar, membelot dari partai asal atau pengusungnya.
Dari sinilah masyarakat perlu kehatihatian dalam memilih calon kepala daerah. Hindari calon kepala daerah yang mempunyai potensi melupakan rakyat bila telah terpilih. Untuk itu jangan terpancing dengan pencitraan dalam Pilkada. Jangan hanya karena ia naik becak, sepeda, atau jalan kaki ke KPUD, lalu kita mendukung mereka.
