Ardi Winangun
Ardi Winangun lainnya

Kabarkan Kepada Seluruh Dunia

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Berdiri Sama di Atas Semua Umat dan Agama

13 Juli 2018   10:53 Diperbarui: 13 Juli 2018   11:14 111 0 0

Menjadi Menteri Agama di Indonesia tentu bidang ini selalu menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Menjadi sorotan sebab agama bagi masyarakat merupakan masalah yang sensitif, ketersinggungan sedikit saja bisa menjadi sesuatu yang fatal bila tidak ditangani secara cepat, tuntas, dan adil.

Harus kita akui bahwa permasalahan agama di Indonesia kerap terjadi. Permasalahan yang terjadi tidak hanya antarummat beragama namun bisa juga sesama agama. Untuk itu menjadi Menteri Agama harus menguasai problem dan masalah yang kerap menjadi pemicu konflik antaraummat beragama maupun sesama agama.

Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia mengakui persamaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga bangsa. Dengan demikian ummat beragama A sama di mata hukum dengan ummat beragama B. Ummat beragama B pun sama di mata hukum di mata ummat beragama C. Demikian seterusnya. Dari sinilah maka Menteri Agama harus berdiri di atas semua ummat, harus adil bagi semua tanpa memandang atau memprioritaskan satu agama tertentu.

Untuk menjadi Menteri Agama berdiri di atas semua ummat tentu bukan pekerjaan yang mudah sebab dari ummat beragama yang ada, masing-masing individu memiliki kadar atau kapasitas beragama yang tak sama. Menyenangkan atau mengasyikan bila ada ummat beragama yang kadar beragamanya bisa menciptakan suasana sejuk, toleran, tidak memaksakan kehendak, serta tak mudah menyinggung keyakinan yang lain. Menjadi masalah bila kadar agama yang dimiliki seseorang cenderung menimbulkan perbuatan kasar, memaksakan kehendak, tidak toleran, dan suka memaki-maki.

Perilaku yang menyenangkan atau tidak dari ummat beragama bisa berasal dari agama apa saja. Bisa dilakukan oleh orang beragama A, B, C, D, dan seterusnya. Dari sinilah maka tugas Menteri Agama dilakukan pada dua aspek. 

Pertama, memperbanyak atau menggandakan ummat beragama yang memiliki sikap toleran dan saling menghargai. Bila kelompok ini semakin banyak di masyarakat, maka ia akan menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Sikap memperbanyak ummat yang bersikap toleran ini penting sebab masyarakat kita adalah masyarakat yang cenderung meniru atau mencontoh. Untuk itu kita bentuk ummat yang baik agar masyarakat yang lain bisa meniru atau mencontoh perilaku keseharian mereka.

Kedua, pendidikan baik umum maupun agama yang rendah menjadi faktor perilaku orang cenderung kasar, emosi, dan cepat mengambil langkah pendek meski tidak ada jaminan orang yang memiliki pengetahuan agama atau umum yang tinggi berperilaku baik. Mereka melakukan tindakan yang demikian bisa jadi tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Bisa jadi merasa dirinya paling benar, bisa pula karena bisikan atau mendengar berita, kabar, atau tulisan yang hoax.

Masyarakat cenderung cenderung melakukan tindakan intoleran, saat ini lebih banyak disebabkan oleh kabar atau berita hoax dari media sosial. Membanjirnya hoax merupakan dampak buruk dari kemajuan teknologi informasi. Dari handphone setiap detik bersliweran berbagai berita atau kabar entah itu benar atau hoax. Bila benar itu tak masalah namun bila hoax, bisa menjadi bola salju yang bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.

Banyak hoax itu karena ada kepentingan dari seseorang atau kelompok tertentu untuk mengail keuntungan dari sisi ekonomi, politik, atau hal lainnya. Ummat dipancing, didorong, atau disuruh melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingan yang disebarkan.

Dari kelompok yang kedua inilah tugas Menteri Agama untuk memberi penjelasan dan pemahaman akan berita-berita yang bersliweran di media sosial yang mengutip pesan-pesan agama. Harus kita akui ada ajaran salah satu agama yang berprinsip berbeda dengan agama yang lain. Hal inilah yang terkadang menjadi perdebatan bahkan perselisihan. Perdebatan atau perseilisihan ini terjadi bukan saat ini saja namun sudah terjadi sejak agama itu sendiri lahir. Perbedaan prinsip ini bisa merembet ke masalah yang lain, seperti ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya.

Tugas Menteri Agama untuk mendinginkan perbedaan prinsip ini sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka, sejak Kementerian Agama ini dibentuk, namun riak-riak itu selalu terjadi. Agar perbedaan prinsip itu tak menimbulkan masalah tentu tak mudah sebab seperti dipaparkan di atas, pemahaman dan implementasi masing-masing orang dalam keberagamaannya tak sama. Untuk itu Menteri Agama harus memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa dalam beragama itu ada sesuatu yang sifatnya keyakinan pribadi, ada pula yang sikapnya universal.

Dua hal inilah, keyakinan pribadi dan universal, yang perlu diperhatikan oleh Menteri Agama. Berita hoax atau sesuatu yang bisa memicu masalah antarummat beragama maupun sesama agama biasanya terjadi karena keyakinan pribadi diumbar. Akibat yang demikian pasti akan menyinggung ummat lain hingga akhirnya menimbulkan keresahan.

Agar masalah antarummat beragama dan sesama beragama tidak muncul, Menteri Agama harus mengisolasi atau mencegah status-status keyakinan pribadi yang bisa menyinggung ummat lain bertebaran di media sosial. Agar kritik masyarakat tak terjadi, yakni Menteri Agama melarang orang bermedia sosial, maka Menteri Agama tak hanya mencegah atau melarang orang bermedia sosial namun juga harus mendorong ummat bermedia sosial yang menyebarkan atau me-share keyakinan yang sifatnya universal, seperti perdamaian dan persatuan antarmanusia. Dari sinilah maka media sosial mempunyai arti, yakni mencegah hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan keresahan dan mendorong hal-hal yang sifatnya perdamaian dan persatuan.