Ardi Winangun
Ardi Winangun lainnya

Kabarkan Kepada Seluruh Dunia

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi

Mengapa Parpol "Butuh" Koruptor?

12 Juni 2018   06:30 Diperbarui: 12 Juni 2018   09:08 223 0 0

Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang bekas koruptor menjadi calon wakil rakyat dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2019, menuai sikap pro dan kontra. Tidak hanya di kalangan masyarakat, Pemerintah, Bawaslu, DPR, dan partai politik yang berbeda, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun juga tak sama dalam menyikapi masalah ini.

Di satu sisi keinginan melarang bekas koruptor menjadi wakil rakyat merupakan salah satu bentuk ternyata pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun juga oleh pihak-pihak yang lain, termasuk KPU.a

Dari sini KPU menunjukan semangat reformasi, yakni pemberantasan KKN. Dengan aturan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar jangan menjadi koruptor agar tetap mempunyai hak bila ingin menjadi calon wakil rakyat. 

Dengan aturan ini pula diharapkan lembaga wakil rakyat baik itu DPR maupun DPRD bisa menghasilkan sosok-sosok yang bersih yang tidak terbelit oleh masalah korupsi.

Namun di sisi yang lain, aturan tersebut dirasa membatasi hak masyarakat (bekas koruptor) dalam kebebasan berpolitik. Memang ada koruptor yang dihukum dengan sanksi tidak hanya kurungan penjara namun juga hak politiknya dicabut. 

Tetapi masih banyak bekas koruptor yang tidak terkena pencabutan hak politik. Dengan demikian mereka bisa memperoleh hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

Timbulnya sikap pro dan kontra terhadap larangan bekas koruptor menjadi wakil rakyat, kalau diselusuri akar masalahnya sebenarnya pada soal pembiayaan politik calon wakil rakyat dan partainya. Sebagaimana kita ketahui, biaya politik Pileg dari tahun ke tahun bukan semakin menurun namun semakin mahal. Anggaran tahun lalu bagi calon wakil rakyat tentu berbeda dengan anggaran untuk Pileg tahun 2019.

Ketika anggaran politik semakin meningkat dan semakin ketatnya Parlement Threshold tentu membuat partai politik berat bila tidak bisa mensiasati hal yang demikian, baik dari strategi maupun pembiayaan operasional. 

Entah bagaimana cara partai politik mencari pendanaan untuk membiayai ongkos operasionalnya ketika biaya politik semakin berat. Entah memotong gaji anggotanya yang menjadi wakil rakyat, kepala-kepala daerah dari partainya, menghimpun dana dari uang-uang mahar calon kepala daerah yang ingin diusung, meminta sumbangan kepada masyarakat dan pengusaha, atau meminta uang tertentu kepada orang yang ingin menjadi calon wakil rakyat.

Faktor meminta uang tertentu kepada orang yang ingin menjadi wakil rakyat inilah yang bisa menjadi masukan bagi partai politik. Sudah menjadi rahasia umum, untuk menjadi calon wakil rakyat dari salah satu atau semua partai politik, itu tidak gratis. 

Meski dengan sistem terbuka namun penempatan nomer urut masih sangat penting bagi seseorang. Di sinilah tawar menawar atau pungutan dilakukan oleh partai politik kepada calon wakil rakyat. 

Dengan alasan sumbangan, seseorang yang ingin diusung menjadi wakil rakyat harus menyetor uang kepada partai politik. Semakin besar uang yang diserahkan kepada partai politik akan semakin mempercepat dirinya diproses menjadi daftar wakil rakyat dengan nomer urut satu pula.

Nah aturan yang demikian, mungkin tertulis atau tidak dan sudah menjadi rahasia umum, tentu akan menghambat orang-orang yang mumpuni atau mempunyai kapasitas namun tak mempunyai uang bila ingin menjadi calon wakil rakyat. 

Namun aturan demikian tidak menjadi masalah bagi pengusaha, orang yang mempunyai banyak uang, dan koruptor (tentu koruptor uangnya banyak karena ada simpanan).

Di tengah semakin tingginya biaya politik tentu partai politik lebih memprioritaskan orang-orang yang mempunyai duit. Ketika ini menjadi prioritas maka partai politik tidak peduli dengan latar belakang calon wakil rakyat. Bermasalah dengan hukum atau tidak, koruptor atau bukan, tidak menjadi soal asal ia punya uang.

Partai politik memilih orang-orang yang punya duit sebab ia tahu bahwa biaya politik calon wakil rakyat dalam mensosialisasikan dirinya ke masyarakat membutuhkan uang yang tidak sedikit. 

Calon wakil rakyat tidak hanya memasang baliho, spanduk, atau alat kampanye yang lain namun mereka juga harus melakukan tindakan karikatif kepada masyarakat. Nah di sinilah hanya orang-orang yang punya duit yang mampu bertahan dalam berkampanye.

Untuk itulah aturan KPU, meski bagus, pastinya tidak disukai oleh partai politik selama sistem politik kita berbiaya tinggi. Meski pimpinan partai politik mendukung aturan itu namun diam-diam mereka tetap menerima calon wakil rakyat dari bekas koruptor.