Meski Pemilu Legislatif dan Presiden masih di tahun 2019 namun geliat munculnya partai baru sudah terasa. Setelah Kementerian Hukum dan HAM menyeleksi beberapa calon partai, akhirnya kementerian itu hanya meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Beringin Karya (Berkarya). Â Tahapan dari Kementerian Hukum dan HAM itu merupakan modal yang bagus bagi ketiga partai itu untuk selanjutnya mengikuti verifikasi faktual partai politik untuk Pemilu 2019.
Ketiga partai itu boleh bergembira namun hasil yang diputuskan Kementerian Hukum dan HAM itu membuat galau Raja Dangdut Rhoma Irama. Partai yang didirikan Rhoma Irama, Partai Islam Damai Aman (Idaman), tak lolos dari seleksi. Partainya Bang Haji, sebutan akrab Rhoma Irama, tidak sendiri gagal. Partai lain yang mengalami nasib serupa dengan Partai Idaman adalah Partai Rakyat, Partai Rakyat Berdaulat, dan Partai Kerja Rakyat Indonesia. Hadirnya ketiga partai itu, kelak akan menambah meriah Pemilu 2019.
Setiap menjelang Pemilu, menjadi hal yang biasa ketika di tengah masyarakat ada sekelompok orang yang merintis atau membentuk partai baru. Dengan percaya diri mereka selalu mengatakan bahwa partai yang dirikan merupakan partai alternatif buat masyarakat. Mereka mencoba memfasilitasi masyarakat yang tidak tertampung dan atau kecewa kepada partai yang sudah ada.
Menjadi pertanyaan mengapa setiap menjelang pemilu muncul bayi-bayi partai politik? Partai politik dibentuk oleh elit atau tokoh masyarakat dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Lewat partai politik, suara dan kepentingan rakyat itu diakomodasi dan diperjuangkan dalam kebijakan yang dibuat di lembaga perwakilan rakyat bersama pemerintah. Akomodasi suara rakyat yang diperjuangkan, secara ideal, pastinya harus memihak kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan.
Itu idealnya sebuah partai politik namun dalam perjalanan waktu, partai jarang melakukan hal yang demikian bahkan menyimpang dari tujuan ideal. Akibat yang demikian, tak heran bila masyarakat kecewa dengan partai yang sudah ada. Dalam kegalauan politik inilah, biasanya masyarakat mencari partai yang paling sedikit melakukan kesalahan atau mencari partai baru yang dirasa masih bersih dari dosa-dosa politik.
Mendirikan partai baru itu bukan perkara mudah. Untuk membangun infrastruktur partai yang membentang dari Sabang, Aceh; hingga Merauke, Papua; hingga sampai di luar negeri, diperlukan modal yang tidak kecil. Untuk itulah biasanya pendiri partai adalah politisi sekaligus pengusaha atau politisi yang disokong pengusaha. Bisa jadi Partai Idaman tidak menarik bagi pengusaha atau penyandang dana sehingga partai itu tak ada duit untuk membangun infrastruktur di puluhan provinsi dan ratusan kabupaten dan kota.
Ketika partai baru itu sudah berdiri, permasalahan tidak berhenti di situ. Setiap hari mereka harus mengeluarkan biaya operasional untuk kepentingan administrasi atau menggalang dukungan massa. Masyarakat di daerah sebagai orang yang ditunjuk membentuk cabang, kalau diamati mereka tidak mau berswadaya untuk mengeluarkan uang, mereka memilih menunggu duit dari pusat.
Kita lihat Perindo, setiap hari partai itu mengiklankan diri di televisi, koran cetak, dan media online. Tentu bila dihitung dengan uang, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Bagi Perindo, iklan di televisi saja tidak cukup. Tak heran bila Harry Tanoe, Ketua Perindo, setiap hari melakukan kunjungan ke berbagai daerah ke lembaga-lembaga yang dikelola masyarakat, seperti pesantren. Pastinya dalam kunjungan itu tidak sekadar bersilaturrahmi namun juga melakukan pemberian bantuan sosial. Dari sinilah maka biaya politik yang dikeluarkan partai sangat besar.
Bagi orang yang mendirikan partai politik, mereka ada yang sudah mempunyai pengalaman, ada pula yang belum. Bagi yang berpengalaman, pastinya ia sudah merasakan bagaimana hebatnya godaan politik yang timbul di lembaga perwakilan rakyat. Suap, sogok, dan money politic miliaran rupiah setiap hari bersliweran. Godaan inilah yang mungkin menjawab paparan di atas mengapa partai menyimpang dari tujuan ideal pembentukan.
Dari partai yang ada di DPR, terbukti baik secara kelembagaan atau perorangan, semua pernah terlibat dalam tindak korupsi. Mereka bisa melakukan perbuatan setan itu karena tidak tahan dari godaan yang ada. Mereka menikmati suap dan sogok sebab uang yang diterima itu untuk menambal uang politik yang telah dikeluarkan, baik diri sendiri maupun partainya.
Seluruh partai politik yang hadir di DPR semua mengalami yang demikian. Banyak di antara mereka yang terkena jebakan bahkan menjebakkan diri. Ketika pada awal terbentuknya Nasdem, Hanura, dan Gerindra, mereka mendeklarasikan sebagai partai yang antikorupsi namun dalam realita, di antara mereka, anggotanya, melakukan tindakan seperti itu.
