Di tahun 2013 Indonesia dan China mengalami kasus yang sama pada bursa di masing-masing negara, dimana waktu itu anggota bursa di kedua negara yang bergerak di bidang properti mengalami kenaikan yang tajam dan cukup signifikan.
Namun di tahun tersebut Indonesia lebih mewaspadai akan adanya guncangan harga yang di akibatkan oleh perusahaan properti di Indonesia.Â
Dari kasus tersebut mengenai guncangan harga, maka otoritas moneter di Indonesia merespon dengan sigap untuk lebih membatasi penjualan dan pembelian properti agar lebih realistis dalam penganggaran proyek perusahaan properti dengan menentukan uang muka minimal untuk calon pembeli atau sering di sebut LTV ( Loan To Value ).Â
Pemilihan kebijakan LTV tersebut di lakukan untuk melindungi perusahaan dan calon pembeli properti dari resiko gagal bayar seperti kasus Evergrande.
Belajar dari Evergrande, Indonesia saat ini sangat terlihat seksi untuk investasi di bidang properti karena teruji memiliki mitigasi resiko lewat LTV.Â
Namun mitigasi resiko tersebut masih perlu di kembangkan di dalam pasar bursa di bidang properti untuk menghindari fragile perusahaan properti dalam penggunaan dana.Â
Dari mitigasi resiko dan kasus gagal bayar, maka dapat kita petik, bahwa setiap pasar pasti ada titik jenuh tak terkecuali industri properti karena untuk membeli properti yang termasuk kebutuhan primer tersebut memerlukan dana yang cukup besar bagi calon pemilik properti.Â
Tak lepas dari perusahaan properti tersebut di Indonesia dan kebutuhan primer bagi masyarakat, tugas pemerintah dalam pengadaan rumah murah, perlu menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahan tersebut. Ba
hkan jika perlu membentuk skema dana talangan terlebih dulu agar mengurangi resiko gagal bayar perusahaan properti tersebut.
