Mohon tunggu...
Ardhika Putra
Ardhika Putra Mohon Tunggu... -

communication professional - \r\ntourism planner

Selanjutnya

Tutup

Catatan Pilihan

Baru Dilantik, 'PR' Konsolidasi Perbankan Menunggu

28 Oktober 2014   03:22 Diperbarui: 17 Juni 2015   19:30 65
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Menteri Keuangan dan Menteri BUMN kabinet Jokowi-JK sudah diangkat. Kedua Menteri tersebut langsung diminta meningkatkan daya saing bank-bank BUMN agar bisa bersaing saat liberalisasi perbankan Asean pada Masyarakat Ekonomi Asean dibuka 2020.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengusulkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni pemerintah tidak menerima dividen dari bank-bank BUMN, sehingga perolehan laba bisa diakumulasi menjadi laba ditahan untuk memperbesar modal.

"Pada 2017, dividen bank-bank BUMN harus dikumpulkan dahulu, tidak dibagikan ke pemegang saham," ujar Aviliani di Jakarta, Minggu (26/10).

Aviliani mengkhawatirkan, jika tingkat pertumbuhan kredit lebih tinggi, bank-bank BUMN harus melakukan dua opsi untuk menambah modalnya, yakni menawarkan obligasi atau menambah saham (rights issue) yang bisa berdampak pada terdilusinya kepemilikan para pemegang saham, termasuk pemerintah selaku pemilik mayoritas jika tidak ikut serta.

Untuk itu, lanjut Aviliani, guna mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebaiknya pemerintah mengubah struktur besaran deviden yang dibagikan (dividend pay out ratio), yang saat ini berjumlah 30 persen dari laba bersih.
"Kalau perlu dividennya nol agar bank-bank BUMN dapat memiliki modal yang kuat. Paling tidak sekitar 5-10 persen," katanya.

Menurut Aviliani, peningkatan daya saing mutlak dilakukan sesegera mengingat saat ini bank-bank BUMN menghadapi ketidakmampuan untuk memperbesar akses modal dan perluasan pasar.

Jika hal ini tidak dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, bank-bank BUMN akan sulit mempertahankan penguasaan pasar domestik ketika bank-bank asing dari kawasan Asean agresif masuk pada 2020.

Pemerintah juga dapat membentuk holding bank BUMN agar mereka dapat berbagi tugas, kemudian segera melakukan konsolidasi, dan memperkuat modal bank-bank BUMN.

Meski saat ini rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank-bank BUMN masih tinggi, namun seiring dengan tingginya ekspansi kredit, bank-bank BUMN diprakirakan membutuhkan tambahan modal yang besar pada 2017.

Oleh karena itu, Periset Network of Market Investor (NMI) Franky Rivan menambahkan, masalah utama yang dihadapi bank-bank BUMN sekarang adalah ketidakmampuan untuk memperbesar akses permodalan dan perluasan pasar.

Padahal, kedua elemen ini sangat penting dan dibutuhkan guna menghadapi persaingan dengan bank-bank asing yang agresif memperluas ekspansinya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun