Kemiskinan yang beberapa tahun terakhir berhasil diturunkan secara perlahan oleh pemerintah, kembali melonjak akibat dampak pandemi covid-19. BPS telah merilis data kemiskinan kondisi Maret 2020 sebesar 9,78 persen. Angka itu meningkat sebesar 0,56 persen poin dibanding kondisi September 2019. Jumlah orang miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 1,63 juta orang dari kondisi September 2019.
Kondisi ini tentu bukan hal yang diinginkan oleh pemerintah, mengingat bahwa selama beberapa tahun terakhir anggaran yang digelontorkan untuk program pengentasan kemiskinan begitu besar. Bahkan, ditengarai orang miskin akan terus bertambah jika pandemik covid-19 tidak kunjung bisa dikendalikan oleh pemerintah. Seperti diketahui bahwa akibat pandemi PHK besar-besaran terjadi, banyak karyawan yang dirumahkan, pendapatan berkurang drastis, bahkan tidak ada sama sekali.
Bulan lalu BPS juga merilis kondisi ketenagakerjaan Indonesia kondisi Februari 2020. Meski belum ada penurunan yang besar pada Februari 2020, tanda-tanda itu sudah terlihat bahwa akan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Pengangguran bertambah sebanyak 60 ribu orang dan berpotensi terus mengalami kenaikan yang besar.
Orang yang bekerja di sektor informal mencapai 56,50 persen atau 74,04 juta orang, di mana di sektor ini sangat rawan terjadi kehilangan pekerjaan atau minimal terjadi pengurangan pendapatan secara drastis. Penduduk yang hampir miskin yang bekerja di sektor informal pada Maret 2020 mencapai 12,15 juta. Kemungkinan besar dari kelompok itulah penyumbang terbesar terhadap kenaikan kemiskinan. Saat ini, jatuhnya mereka ke dalam kemiskinan sedang terjadi dan mungkin akan terus bertambah di masa akan datang.
Orang di Kota Lebih Terdampak
Menurut data yang dirilis BPS (15/7) secara umum masyarakat semuanya terdampak, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di perdesaan. Akan tetapi melihat angka peningkatan kemiskinan cenderung lebih banyak di perkotaan. Orang miskin di perkotaan bertambah sebesar 0,82 persen poin atau 1,3 juta orang. Ada pun di perdesaan bertambah sebesar 0,22 persen poin atau 333,9 ribu orang.
Sebanyak 22 dari 34 provinsi mengalami peningkatan kemiskinan. Semua provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan orang miskin. Penduduk yang berstatus tinggal di perkotaan lebih banyak dibanding penduduk yang berstatus tinggal di perdesaan di Pulau Jawa. Selain itu, dampak pandemi mayoritas terhadap daerah perkotaan di Pulau Jawa, utamanya Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Hal lain yang membuat peningkatan kemiskinan cenderung lebih banyak di perkotaan adalah pemberian bantuan bahan pangan dan tunai relatif bisa diatasi di perdesaan. Anggaran dana desa dan anggaran lain yang seharusnya lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur atas instruksi presiden agar dialokasikan untuk bantuan masyarakat miskin.
Kesenjangan
Rasio gini atau tingkat ketimpangan juga mengalami kenaikan dari 0,380 menjadi 0,381, padahal beberapa periode terakhir berhasil diturunkan secara perlahan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan kesenjangan. Meski sangat tipis, tetapi hal ini juga perlu diwaspadai di masa akan datang mengingat periode survei pada Bulan Mei.
Dari sisi kesenjangan di antara orang miskin bisa dilihat dari kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 1,50 menjadi 1,61. Hal ini semakin menyulitkan mengeluarkan masyarakat miskin dari jurang kemiskinan. Senada dengan kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan pun mengalami peningkatan menjadi 0,38 dari 0,36. Hal ini berarti bahwa di antara orang miskin juga terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan.
