Mohon tunggu...
Arbie Haman
Arbie Haman Mohon Tunggu... Passionate in religious tolerance and pluralism campaign.

Alumni Ilmu Politik FISIP UI | Founder of Angkatan Muda Protestan Pluralistik (AMPP) | Kepala Departemen Wawasan Nusantara dan Bela Negara DPP GAMKI | IG: @arbiehaman @ampp_indonesia

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Sudarto Tersangka: Kontraproduktif dengan Komitmen Pemerintah Lindungi Kebebasan Beribadah

9 Januari 2020   21:04 Diperbarui: 9 Januari 2020   21:14 48 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Sudarto Tersangka: Kontraproduktif dengan Komitmen Pemerintah Lindungi Kebebasan Beribadah
Saya bersama Sudarto di Jakarta 20/12/2019--dokpri

Setiap pergerakan dan pengungkapan yang dilakukan aktivis-aktivis toleransi beragama dan pluralisme akan selalu menimbulkan keresahan bagi kelompok-kelompok yang tidak menyukai kebhinnekaan.

Sudarto, sebagai whistleblower isu pelarangan/pembatasan ibadah berjemaah, adalah sebuah ancaman bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya praktik ibadah tersebut.

Kepada aparat penegak hukum, jangan bersikap bias mayoritas atas nama "stabilitas", apalagi untuk urusan beribadah yang merupakan hak dan kewajiban warga negara.

Mengayomi aspirasi bernuansa intoleran dari mayoritas, dengan menciderai hak-hak minoritas, demi berlangsungnya sebuah stabilitas semu. Jangan sampai ini terjadi, karena ini adalah pengkhianatan terhadap Pancasila dan para founding fathers yang beragam dari Sabang sampai Merauke.

Ibadah berjemaah adalah salah satu bentuk pengamalan Pancasila Sila Pertama, yang olehnya tidak boleh dipersulit, bahkan harus difasilitasi dan dilindungi pemerintah, berapapun jumlah jemaahnya.

Mengarahkan warga Kristiani di Dharmasraya untuk beribadah Natal di tempat yang sudah disediakan pemerintah yang berjarak sekitar 93 Km dari kampung/nagari mereka adalah suatu tindakan yang amat mempersulit, jika tidak ingin disebut pelarangan.

Sepanjang pemantauan, pengungkapan yang telah dilakukan Sudarto pada akhirnya telah berujung kepada diperbolehkannya umat Kristiani melaksanakan ibadah Natal di kampung mereka pada 25/12/19 kemarin, walau kabarnya masih terdapat sedikit polemik dalam teknis pelaksanaannya.

Pasca surat himbauan untuk menjaga toleransi yang dilayangkan Mendagri kepada Bupati Dharmasraya, dan kepala-kepala daerah lainnya, juga pasca pidato Presiden Jokowi tentang jaminan negara pada kebebasan semua umat beragama pada perayaan Natal di Sentul (27/12/19), kita menunggu langkah-langkah nyata dan aktif dari pemerintah untuk menindak-lanjuti oknum-oknum intoleransi beragama pada kasus di Sumbar.

Namun disayangkan, yang terjadi setelahnya justru bersifat kontraproduktif.

Aktivis yang memperjuangkan toleransi beragama di Sumbar justru dijadikan tersangka, sementara itu hingga saat ini belum ada tindakan signifikan terhadap oknum-oknum yang mencederai hak untuk beribadah berjemaah disana.

Peristiwa ini membawa pesan kontraproduktif terhadap komitmen Pemerintah dalam membumikan toleransi beragama dan memastikan rakyatnya menghidupi kebhinnekaan di Nusantara tercinta.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x