Mohon tunggu...
Arbie Haman
Arbie Haman Mohon Tunggu... Passionate in religious tolerance and pluralism campaign.

Alumni Ilmu Politik FISIP UI | Founder of Angkatan Muda Protestan Pluralistik (AMPP) | Kepala Departemen Wawasan Nusantara dan Bela Negara DPP GAMKI | IG: @arbiehaman @ampp_indonesia

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Jangan Halangi Warga Negara Amalkan Sila Pertama Pancasila

23 Desember 2019   04:38 Diperbarui: 24 Desember 2019   09:39 191 2 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Jangan Halangi Warga Negara Amalkan Sila Pertama Pancasila
Bersama Sudarto (Program Manager PUSAKA Foundation Padang). Foto diunduh dari kabarsuka.com (22/12/19).

Melarang warga negara untuk ibadah berjemaah, berarti menghalangi mereka untuk mengamalkan Pancasila.

Saya paham, bahwa tidak seperti kebebasan beragama secara individu yang masuk dalam kategori nonderogable rights (hak yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dibatalkan dalam situasi apapun), kebebasan beribadah secara kolektif/berjemaah memang masuk dalam kategori derogable rights, atau hak yang dapat dibatasi.

Suatu hak dianggap perlu untuk dibatasi apabila dapat merugikan hak orang lain. Maka pertanyaannya, apakah pelaksanaan ibadah berjemaah umat Kristiani di tempat privat (salah satu rumah warga) dianggap merugikan penduduk lainnya, misalnya mengganggu aktivitas warga ataupun menggangu ibadah pemeluk agama lain?

Meresponi kasus pelarangan ibadah Natal di Nagari Sikabau, Sumbar, saya mengingatkan bahwa pelarangan yang terjadi disana tidak hanya untuk momen Natal, tetapi juga mencakup ibadah mingguan dan perayaan agama Kristiani lainnya, dan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan, amat jelas terpampang pada surat yang dikeluarkan Wali Nagari Sikabau yang kini viral.

Padahal kewajiban pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam menjamin kebebasan beragama tidak hanya berupa melindungi (to protect), tetapi juga menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill).

Norma rujukan kehidupan beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, khususnya Sila Pertama.

Fungsi dan kedudukan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.

Artinya, Pancasila harus berfungsi dan termanifestasi secara nyata pada perilaku sehari-hari warga negara dalam kehidupannya.

Oleh sebab itu setiap warga negara berhak dan wajib untuk mengamalkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan beragama (Sila Pertama) dengan tujuan meningkatkan akhlak dan moral bangsa.

Ibadah menjadi cara bagi manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Maka pemerintah harus melindungi, menghormati, dan memenuhi kebutuhan warga negara untuk beribadah. Selain dalam konteks menjamin kebebasan beragama secara universal, secara kenegaraan hal ini juga adalah kewajiban pemerintah dalam hal memfasilitasi warga negara untuk mengamalkan Pancasila.

Jadi perlu dikritisi untuk kasus di Nagari Sikabau secara khusus, dan kasus-kasus serupa secara umum. Apakah upaya warga negara melaksanakan haknya untuk mengamalkan Pancasila layak untuk dilarang/dibatasi? Tentu tidak.

Pemerintahan Nagari Sikabau perlu hati-hati dalam bertindak menyikapi polemik hak untuk beribadah.

Menciptakan kondisi dimana ada sekelompok warga nagari yang tidak dapat melaksanakan ibadah mingguan dan perayaan-perayaan Kristiani berarti menghalangi mereka untuk mengamalkan Sila Pertama Pancasila.

Pelaksanaan ibadah berjemaah, baik di rumah warga, ataupun di bangunan/tempat-tempat lainnya di Nagari Sikabau seharusnya tidak dilarang, melainkan harus didukung dan kalau perlu difasilitasi, mengingat juga belum adanya bangunan gereja di wilayah tersebut.

Rakyat yang ingin secara kolektif mengamalkan Pancasila tidak perlu dibatas-batasi haknya.

Ini menjadi sebuah paradoks.

Di satu sisi pemerintah pusat saat ini gencar dan intensif dalam upaya-upaya membumikan Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, kasus-kasus pelarangan beribadah yang kerap terulang justru menunjukkan bahwa pemerintah jugalah yang menghalangi warganya sendiri untuk mengamalkan Pancasila.


VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x