Tapi, kalau sudah naik di Cabang, itu sudah saling sikut, saling jegal-menjegal. Kader-kader yang potensial dan kritis tidak masuk dan di cancel dari kepengurusan Cabang. Di Pengurus Besar apalagi, bicara kepentingan, kekuasaan, proyek dan gerbong masing-masing.Â
Kader-kader yang unyu-unyu  dan nurut sama seniornya, biasanya mendapatkan tempat yang bagus, minimal titib kader dan jabatan struktural, baik di Cabang maupun di Pengurus Besar.
Maka, Pleno III PB HMI yang diselenggarakan di Tapanuli Tengah dibawah PJ Abdul Muis menandai dualisme di tubuh HMI. Abdul Muis mengklaim pleno III PB HMI tersebut konstitusional dan menggunakan aturan main organisasi serta diikuti oleh 14 Badko se-Indonesia. Pada saat yang bersamaan, kongres HMI ke-XXXI di Surabaya dibawah PJ Arya Kharisma berlangsung.Â
Dualisme di tubuh HMI sebetulnya sudah lama terjadi di internal PB HMI. Bermula dari dugaan kasus asusila yang menjerat Ketua Umum PB HMI Saddam Al-Jihad. Masalah ini berlanjut pada PJ Arya Kharisma, yang dinilai mekanisme dan transisi PJ Arya Kharisma inkonstitusional.
Kalau PJ Arya Kharisma inkonstitusional, kenapa PJ Abdul Muis baru muncul akhir-akhir ini dan dalam waktu dekat dengan kongres HMI ke-XXXI di Surabaya? Ini menjadi tanda tanya besar persoalan di internal PB HMI, terutama PJ Abdul Muis.
Dualisme di tubuh HMI mengulang kembali sejarah masa lalu HMI. Perpecahan HMI menjadi HMI Dipo dan HMI MPO, misalnya. Menarik untuk dilihat, kalau perpecahan HMI dulu, karena adanya tekanan dari rezim Orde Baru, pemerintahan Soeharto, yaitu penerapan asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi.
Berbeda dengan dualisme HMI hari ini. Dualisme HMI hari ini karena keropos dari dalam dan rakus terhadap kekuasaan. Ini menjadi preseden terburuk di internal HMI untuk yang kedua kalinya. Kader-kader menjadi korban, terlantar dan kaderisasi terhambat karena kerakusan senior-senior di HMI.
