Nasi Goreng Megawati dan "Nasi Kebuli" Surya Paloh

Arti penting Ketua MPR juga menjalankan amanat amanat ideologis. Di tengah ancaman terbelahnya NKRI, ancaman ideologi asing Pan Internasionalisme yang meniadakan negara, juga persoalan menjaga ideologi dasar negara Pancasila serta UUD 1945 yang asli, maka diperlukan ketua MPR RI yang memahami dasar dasar ideologi negara tersebut.

PDI-Perjuangan sendiri adalah pihak yang mengutamakan MPR RI berada dalam ruang ideologis yang tepat serta bersih dari keinginan keinginan politik pragmatis.

Surya Paloh Mengumpulkan Para Ketum Partai Untuk Membangun Poros Baru (Sumber Gambar : Kompas)

Sementara di sisi lain, setelah posisi DPR RI dipastikan akan jatuh ke tangan Puan Maharani dari PDI-P, timbul keinginan pragmatis dari Partai Partai di luar PDI-P yang dimotori oleh Surya Paloh untuk melakukan konsolidasi agar Ketua MPR RI tidak jatuh ke tangan PDI-P.

Di sinilah kemudian berkembang sikap Surya Paloh secara tegas dan jelas mulai melakukan rivalitas terhadap PDI-Perjuangan sebagai sebuah partai besar. 

Sementara PDI-Perjuangan mempersiapkan MPR sebagai motor pembentukan GBHN dengan menghidupkan kembali amanat deklarasi ekonomi (dekon 1960) Bung Karno, dan juga menciptakan landasan kuat dalam pengembangan ideologi negara serta kesadaran NKRI, partai partai lain cenderung hanya ingin memperkuat posisi pragmatis.

Manuver Surya Paloh
Ada beberapa manuver Surya Paloh yang dilakukan untuk melakukan lingkaran politik yang mempersempit ruang PDI-Perjuangan.

Pertama, dengan mengatakan Jokowi adalah 'Kader Nasdem', klaim yang dilakukan sepihak dan tanpa mengidahkan etika keanggotaan partai merupakan ciri khas Nasdem dalam melakukan aksi-aksi membangun kekuatan politiknya. 

Nasdem kerap melakukan pengambilan kader yang disiapkan oleh Partai lain kemudian melakukan klaim politik, bagi Nasdem permainan politik sepenuhnya transaksional bukan lagi sebuah upaya penuh keringat membangun kader yang punya kedisiplinan ideologis.

Banyak kader kader partai lain 'diambil' oleh Nasdem dengan banyak cara, puncaknya adalah aksi tak tau malu mengklaim Jokowi sebagai 'bagian dari kader Nasdem', setiap orang pun tau bahwa Jokowi adalah bagian dari upaya PDI-Perjuangan dalam melakukan pembaharuan politik di mana salah satu tugas penting Partai adalah membangun secara organik kepemimpinan di satu tempat dalam tugas tugas ideologis, seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Djarot Syaiful Hidayat di Blitar dan DKI Jakarta, Risma di Surabaya dan juga Hasto Wardoyo di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tugas tugas partai dalam kerangka ideologis dicapai dalam tujuan kolektif kemudian membentuk kepala kepala daerah berprestasi, disamping juga adanya tokoh tokoh nasional politisi PDI-Perjuangan.

Namun Surya Paloh melakukan 'pertumbuhan partai' dengan cara cara instan seperti melakukan pembajakan kader potensial atau melakukan cepat-cepatan klaim politik. Apa yang dilakukan Nasdem dengan mengatakan Jokowi sebagai kader Nasdem seperti menganggap remeh sebuah proses dan perjuangan politik.

Setelah dilakukan manuver "klaim Jokowi kader Nasdem", Surya Paloh mencoba merangkul seluruh Partai-Partai diluar PDI-Perjuangan, ini adalah sebuah usaha awal untuk memecah kelompok kekuatan yang awalnya berkoalisi dengan Jokowi, kemudian malah membangun kelompok sendiri. PDI-Perjuangan sendiri tidak hadir dalam pertemuan politik itu.