Mohon tunggu...
Anom Surya Putra
Anom Surya Putra Mohon Tunggu...

Penulis buku RUWAT BUM Desa 'Merpati' (Jarkom Desa, 2017). ISBN: 978-602-51140-0-7. Dan, buku Operasi Chronos 4.0: Diskursus Hukum, Otonomi Daerah dan Rekognisi Desa (Jarkom Desa, 2018). Creative Commons CC BY SA 4.0.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Memperjuangkan Badan Hukum Publik BUM Desa

21 Februari 2018   14:29 Diperbarui: 23 Februari 2018   16:45 0 1 0 Mohon Tunggu...
Memperjuangkan Badan Hukum Publik BUM Desa
BUM Desa Ponggok, Klaten

Ada dua frasa yang tak pernah luput dibahas selama 4 (empat) tahun terakhir tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). "BUM Desa itu badan usaha? Lalu, apa badan hukum-nya?" Perdebatan ini berlangsung normatif, bukan empiris dan dijawab melalui nalar praktis tentang Badan Hukum (selanjutnya disebut BH) seperti koperasi, PT dan CV.

Negara dan pemerintah pun tak luput dibahas posisinya sebagai BH publik. Dengan alasan negara kesatuan, tak ada lagi BH publik selain pemerintah. Lalu, mengapa BPJS disebut sebagai BH publik dalam Pasal 7 ayat (1) UU BPJS? Bisakah pemerintah sebagai BH publik membentuk BPJS sebagai BH publik? 

Tercium pula kekhawatiran, BUM Desa tidak bisa mendapat bantuan pemerintah bila tidak berstatus BH yang jelas. Untuk alasan terakhir ini kami sebut sebagai fenomena BUM Desa tipe Merpati. Merpati selalu hadir ketika ada makanan tersedia. Setelah makanan habis, Merpati pun pergi sekehendaknya sendiri. BUM Desa Merpati kembali hadir bila ada hibah gratis.

Badan Hukum Hanya Konstruksi Teoritis

Logika Subjek Hukum berjalan secara atomis, ditulis dari hal yang besar lalu dibagi-bagi sampai sekecil atom. Mirip makanan kacang atom di masa Dilan dan Milea

Subjek Hukum dibagi 2 (dua) yakni perorangan (natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Subjek Hukum perorangan menunjuk pada manusia secara personal. Sedangkan Badan Hukum (selanjutnya disebut BH) dikonstruksi berdasar aliran teori hukum dan dibagi menjadi BH publik dan BH privat. Ada banyak aliran teori BH mulai teori fictie (von Savigny), teori organis (Otto von Gierke), teori juristic personality (Hans Kelsen) dan lainnya.

Perhatian saya tertuju pada karya Otto von Gierke (Die Genossenschaftstheorie und Die Deutsche Rechtsprechung, 1887). Istilah genossenschaft punya hubungan kuat dengan asas kekeluargaan dan gotong royong (Rizal Sofyan Gueci, 1999; Silke Becker, 2006). Istilah genossenschaft diletakkan sebagai Subjek Etis dengan menfungsikan Teori Diskursus Hukum dari Habermas (Between Facts and Norms, 1996). Subjek Hukum hanyalah konstruksi teoritik dari pendekatan hukum liberal seperti diajukan oleh Rawls (F. Budi Hardiman, 2013).

Teori Diskursus Hukum bermanfaat untuk memahami Subjek Etis sebagai sumber pengetahuan Subjek Hukum. Utamanya, kita memahami Subjek Etis komunitas lokal (gemeinschaft) dan masyarakat (gesellschaft) yang diulas  Ferdinand Tönnies (1887) di Indonesia melompat menjadi kesatuan masyarakat hukum (rechtsgemenschappen) yang normatif.

Dimasa lalu kesatuan masyarakat hukum seperti kongsi dagang Chineesche rechtsgemeenschappen, Kalimantan Barat, menghadapi pilihan menjadi BH privat atau organisasi hukum publik seperti dijelaskan Cornelis van Vollenhoven (Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië, 1931). Ter Haar mengkritik regulasi kolonial tentang Yayasan dan perkumpulan agar rechtsfiguur wakaf diakui sebagai BH pribumi dalam Beginselen en stelsel van het adatrecht. Nahdlatut Tujjar membentuk Syirkah al-'Inan (1918) dan dihadapkan pula pada regulasi BH. Ujung dari gerakan badan usaha di Indonesia selalu mengalami problem latensi terkait BH.

Badan Hukum Integrasi

Konsep genossenschaft (Otto von Gierke) dipahami sebagai konsep BH yang relevan melampaui perdebatan tentang gemeinschaft dan gesellschaft. Konsep ini setara dengan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (Soepomo). Disamping itu genossenschaft mengandung permusyawaratan Desa (Yamin). Secara spesifik genossenschaftidentik dengan co-operative Desa yang selanjutnya digalang dengan ko-operasi ekonomi (bukan Koperasi sebagai BH) menuju Sosialisme Indonesia (Hatta). Soekarno mendinamisir kekeluargaan dengan gotong royong, terinspirasi dari nagari Minangkabau sebagai contoh basis identitas bangsa (tak sekedar berbasis gesellschaft). Simpulannya, Gierke menghantarkan pemahaman tentang BH berdasar asas kekeluargaan, co-operative, permusyawaratan dan gotong royong. Untuk lebih mudahnya kita sebut dengan istilah Badan Hukum Integrasi (BH Integrasi). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2