Normal science does not aim at novelties of fact or theory and,
when successful, finds none (Kuhn, 1970: 52).
Filosof Heracletos (540 – 480 SM) pernah mengatakan, “Nothing endures but change”—tidak ada satupun di dunia ini yang abadi (tidak berubah), kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu mutlak, niscaya.
Pernyataan berbeda dinyatakan di dalam Al-Qur’an, “kullu man ‘alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram”—semua yang ada di bumi senantiasa berubah (fana) dan yang kekal adalah Tuhanmu yang Maha tinggi dan Maha mulia” (QS. Ar-Rahman:26-27).
Pernyataan Heracletos tentu tak bisa dibandingkan dengan Kalam Ilahi. Keduanya memiliki konteks dan derajat kebenaran (Truth) yang berbeda.
Pernyataan Heracletos memiliki konteks dan derajat kebenaran ilmiah relatif/nisbi yang diproduksi dan dikonsumsi oleh akal/logika (T3), sedangkan Kalam Ilahi memiliki konteks dan derajat kebenaran mutlak/pasti yang diproduksi dan dikonsumsi oleh hati/keyakinan (T1). Namun demikian, keduanya sepakat, bahwa perubahan (change atau fana) merupakan suatu keniscayaan/mutlak.
Tulisan ini tidak mendialogkan tentang hal tersebut. Paragraf di atas hanya sebagai pengantar untuk mendiskusikan tentang perubahan konstruksi kebijakan yang kerap terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan (apapun namanya). Saking kerapnya terjadi perubahan kebijakan, termasuk perubahan nama kementeriannya, di masyarakat muncul ungkapan “ganti Menteri ganti kebijakan.”
Pun hal ini terjadi di era Mas Nadiem. Setidaknya, ada dua program pendidikan ubahan yang menjadi kebijakan pada era kepemimpinannya, yaitu program Merdeka Belajar: Guru Penggerak, dan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Awal tahun 2020 lalu, Mas Nadiem di depan raker bersama dengan Komisi X DPR RI (20/2/2020) sepakat atas gagasan “Merdeka dalam Jurnal Ilmiah (MJI)” yang disampaikan oleh anggota DPR.
Sebuah Gagasan Antitesis
Inti dari gagasan tentang MJI adalah dosen/peneliti merdeka atau lepas dari keharusan untuk mempublikasikan hasil pemikiran atau penelitiannya dalam jurnal ilmiah internasional terindeks (Scopus).
Keharusan ini diklaim oleh beberapa kalangan akademisi sebagai “penjajahan dan kapitalisme intelektual” atas kehidupan akademik Indonesia. Nadiem memandang gagasan MJI tersebut searah dengan kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan tahun 2019 lalu.
