Penyimpangan Praktik Demokrasi di Indonesia

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (David Lechmann, 1989). 

Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun, proses tersebut tetap harus didukung oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya equlibrium sosial.

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. 

Tanpa adanya demokrasi maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Karena demokrasi tidak hanya sekedar pemerintah dan aturan saja yang ikut andil, namun perlu juga kontribusi dari para masyarakat yang komplemen, mendukung, dan terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya suatu kemakmuran dan kesejahteraan.

Akan tetapi, tentunya dalam penerapan demokrasi tersebut akan selalu ada halangan yang menyebabkan terhambatnya penerapan tersebut. Seperti halnya dengan kecurangan yang terjadi, adanya rasa iri dan dengki, tidak adanya toleransi dan tidak menghargai pendapat satu sama lain, ingin menang sendiri, keangkuhan serta ketamakan seseorang. Hal tersebut menjadi faktor penyebab sulitnya penerapan demokrasi karena kurangnya kontribusi dari berbagai pihak agar terciptanya kerukunan dan kesejahteraan. 

Padahal dengan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi kita, dapat menjadi pedoman dalam bernegara dengan baik karena mengandung asas-asas yang mengantar kita menuju ketentraman dalam bernegara. Sebagai contoh kasus berikut tentang penyimpangan demokrasi di Indonesia.

Kasus yang akan saya bahas disini adalah tentang kasus pengeboman di gereja yang terjadi di Surabaya tepatnya pada tanggal 13-14 Mei 2018 lalu. Pada tanggal 13 Mei pengeboman terjadi di tiga tempat, yaitu di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS). Serta pada tanggal 14 Mei pengeboman terjadi di Polrestabes Surabaya. 

Pelaku pengeboman diduga dari dua keluarga dengan kepala keluarga bernama Dita Oepriarto (48), istrinya Puji Kuswati (43), anak pertama Yusuf (18), anak kedua Firman (16), dan 2 anak perempuannya yang masih berumur 12 tahun dan 9 tahun. Sedangkan untuk keluarga lainnya adalah Tri Murtiono (50) bersama istrinya Tri Ernawati (43) dan ketiga anaknya.

Pengeboman pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela pada pukul 06.30 WIB dimana saat itu sedang akan diadakan kegiatan ibadah, tiba-tiba sepeda motor yang ditumpangi oleh Yusuf dan Firman menyelonong masuk ke halaman gereja dan meledakkan bom yang mereka bawa. 

Setidaknya ada 7 korban tewas (termasuk dari para pelaku) dan belasan luka-luka. Pengeboman yang kedua dan ketiga terjadi di GKI Diponegoro oleh pelaku Puji Kuswati dengan 2 anaknya. 

Mirisnya, dalam video cctv di halaman gereja yang menampilkan kedatangan 3 pelaku, mereka menggunakan gamis panjang serta cadar dan berusaha untuk masuk ke dalam gereja namun sempat dicegat oleh satpam yang ada disana. Akan tetapi, saat satpam sedang berusaha mencegah, para pelaku telah melakukan bom bunuh diri yang diawali oleh Puji Kuswati dan diikuti oleh anak-anaknya.