Kabinet jilid dua baru saja dilantik. Banyak nama yang terdengar segar dalam susunannya, sehingga memunculkan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Namun, apakah benar dasar penunjukannya murni karena potensi individu?
Sistem demokrasi yang diterapkan di negara ini menutup celah muhasabah kepada penguasa dan berpihak pada kepentingan kapitalis. Tak heran, rakyat semakin tertekan dan menderita. Alasan di balik penunjukan menteri-menteri pun dipertanyakan. Kemungkinannya hanya dua, pembagian jatah kekuasaan, atau pesanan dari penguasa "sesungguhnya". Hak prerogatif digunakan berdasarkan kepentingan tertentu.
Pada pelantikan kabinet baru, dikerahkan 31 ribu armada. Alasannya yakni pencegahan kerusuhan. Banyak masyarakat yang melihat hal tersebut sebagai tindakan yang berlebihan serta menjadi simbol tertutupnya telinga pemerintah dari suara rakyat. Pengerahan pasukan keamanan ini jelas menyalahi sistem yang telah disepakati sendiri, yakni kebebasan bersuara dalam demokrasi Pancasila. Bila tak dapat mematuhi suatu sistem karena dinilai ada aspek yang bertentangan, apakah sistem tersebut masih dapat dikatakan sebagai kebenaran? Tentu menjadi meragukan.
Dalam Islam, diterapkan skema muhasabah kepada pemimpin yang sesuai standar. Kedudukan rakyat sebagai sistem kontrol  menjadi jelas. Penguasa pun tak dapat semena-mena dalam mengambil keputusan, sebab pertanggungjawabannya langsung pada Yang Maha Esa.
Kini, perlawanan terhadap radikalisme makin digalakkan, Islam moderat digaungkan. Akan tetapi, kita belum paham tentang hal apa yang sebenarnya sedang dilawan. Sistem Islam yang seharusnya dapat menjadi solusi menurut ajaran yang benarlah yang sedang dilarang untuk menjadi jalan keluar dari masalah yang ada. Bila ajaran agama diragukan, lalu siapa yang Islam sebenarnya?
