Inkonsistensi Nilai-Nilai Pancasila terhadap Perilaku Masyarakat Sehari-hari

Sebagai bangsa Indonesia, kita tentu tahu bahwa negara kita memiliki simbol bangsa, yakni Burung Garuda yang membawa semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Simbol bangsa ini merupakan lambing ideologi dari negara Indonesia, yakni Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengandung lima sila yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pancasila juga merupakan dasar yang dijadikan patokan bagi hukum di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya kita menghormati Pancasila dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya. Namun, banyak masyarakat yang justru melakukan penyimpangan. Penyimpangan apa saja yang saat ini jelas terlihat di masyarakat?

Tidak melihat terlalu jauh, di sekitar kita pun pengambilan keputusan di lembaga pendidikan seperti sekolah bahkan hingga ke lembaga tertinggi negara sepetri DPR cenderung lebih suka menggunakan metode voting dan mengesampingkan musyawarah mufakat. Ini dikarenakan voting dianggap lebih efisien, padahal musyawarah mufakat akan lebih bisa meminimalisir adanya kekurangan dalam pengambilan hasil untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contoh lainnya, DPR menyetujui Aceh untuk tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai paham tertinggi di daerahnya yang berarti DPR turut menyelapkan nilai-nilai Pancasila.

Dunia saat ini sangat tidak bisa lepas kaitannya dari globalisasi. Akses ke berbagai bidang pun sangat cepat masuk ke Indonesia, termasuk ideologi-ideologi yang kian menggoyahkan ideologi asli Bangsa Indonesia baik secara sistemik maupun sistematis. Proses ini bisa terjadi lewat difusi kebudayaan hingga perebutan hegemoni perekonomian. 

Tidak hanya itu saja, pola ideologisasi pun merambah pada tingkah laku masyarakat Indonesia seperti budaya hedonisme, konsumerisme, dan materialisme. Budaya seperti ini jelas sekali bertentangan dengan falsafah pancasila yang dibangun berdasrkan pendekatan teosentris (sila ke-1), sedangkan budaya-budaya konsumerisme, materialisme, hedonisme, atheisme  merupakan budaya barat yang diekspor ke berbagai negara-negara dengan memandang kebebasan berekspresi tanpa melalui krtik religi-etik.

Tak hanya ideologi, arus perkembangan zaman yang sangat cepat juga beriringan dengan pesatnya penyebaran pornografi di media internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) sampai bulan Februari 2020 telah melakukan pemblokiran pada lebih dari 1.000.000 situs yang bermuatan pornografi. 

Langkah tersebut diambil pemerintah karena pornografi memberikan dampak negatif terhadap perilaku masyarakat khsusunya remaja, seperti kissing, necking, petting, dan huubungan seksual pranikah. Hal itu dapat menyebabkan adanya perbuatan pornografi lanjutan baik dalam bentuk membuat atau merekam aktivitas seksal guna mendokumentasikan momen privat tersebut. 

Namun, meskipun pemerintah telah terus memblokir situs-situs terlarang itu, hingga saat ini pun masih banyak ditemukan situs-situs pornografi yang justru makin mudah diakses oleh anak-anak, misalnya melalui media Twitter ataupun dengan membuka laman yang terlebih dahulu diakses dengan menggunakan VPN. Perilaku ini sangat menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-2. Disetujuinya RUU Antipornografi pun interpretasinya masih sangat rancu sehingga justru memunculkan benih perpecahan baru yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

Juga yang tak kalah viral yakni kasus Papua yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Banyaknya opini yang saling sahut-menyahut justru membuat semakin renggangnya rasa persatuan dan kesatuan di negara Indonesia, sehingga menyimpang dari nilai Pancasila sila ke-3.

Contoh-contoh di atas adalah sebagian kecil dari sekian banyaknya permasalahan yang menunjukkan inkonsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu maka seharusnya masyarakat di Indonesia terutama Pemerintah harus berusaha untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya kedalam tindakan dan perbuatannya. 

Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia, tetapi pada kenyataannya Pancasila hanya mengendap sebagai simbol dan belum mampu dimaknai hingga memberikan kesatuan dan persatuan bagi bangsa. Pemaknaan pancasila selama berpuluh-uluh tahun ini cenderung bersifat top-down dari negera ke rakyat dan makna pancasila sendiri tereduksi sedemikian rupa karena pancasila kerap dijadikan alat stabilisasi dan pelanggaran kekuasaan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Alhasil Pancasila tidak pernah benar-benar menjadi falsafah negara sehingga terjadilah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila muncul secara nyata.