Tanda-tanda Gerindra menggali kuburan sendiri ini terlihat dari penolakan berbagai relawan kepada Prabowo yang berkumandang kencang. Sebagian dengan berani menyampaikan surat terbuka kepada Prabowo ke publik untuk menyuarakan sikap kecewa mereka.
Sebagian dengan senyap dan diam tidak mau lagi berjibaku untuk membela Prabowo termasuk sepak terjang beberapa kader Gerindra yang dengan enteng menenteng wacana rekonsiliasi dengan ingin masuk dalam pemerintahan menyelamatkan karir mereka.
Tawaran rekonsiliasi nasional untuk persatuan Indonesai dan merekatkan kembali masyarakat adalah hal yang semestinya. Namun, dikalangan elit Gerindra rekonsiliasi bukan bicara bagaimana menyatukan kekuatan yang terbelah karena dampak politik identitas yang dimainkan oleh rombongan pendukung isu khilafah yang dimainkan oleh eks HTI.
Pembangkangan terhadap imbauan Prabowo untuk tidak melakukan massa aksi ketika sidang di Mahkamah Konsitusi adalah sinyal bahwa politik identitas jebakan dan menjadi lubang untuk mengubur Prabowo untuk tidak menjadi Presiden yang dipilih oleh masyarakat.
Lubang penguburan bagi Gerindra diperdalam sendiri oleh beberapa kader Gerindra. Dengan dalih mengikuti ajakan rekonsiliasi yang disampaikan oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi. Isu yang beredar adalah tawaran posisi watimpres, pos menetri dan pejabat tinggi negara.
Diantaranya yang telah nyata ingin mendapatkan jabatan tinggi negara adalah mantan Panglima Roemah Djoeng Lius Lustrilanang yang merupakan Ketua DPP Gerindra beserta beberapa rekannya telah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Pius tidak sendirian ada politisi Gerindra lainnya yang ikut serta, Willgo Zainar Kemudian adalah Haerul Saleh dan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono juga mendaftar sebagai calon anggota BPK.
Hal ini baru yang terbaca oleh publik yang diberitakan oleh media massa. Sedangkan membaca gelagat Andre Rosiade selaku juru bicara Partai Gerindra terlihat perubahan arah bahwa tawaran untuk masuk dalam koalisi tinggal menunggu waktu saja.
Dalam berbagai kesempatan Andre Rosiade tampak melunak tentang statemen apakah menolak atau menerima rekonsiliasi yang nyata memberikan tawaran menggiurkan untuk tidak menjadi oposisi pemerintahan.
Secara politik jangka pendek Gerindra membutuhkan untuk berada dalam pemerintahan dan tidak terus menjadi oposisi untuk lima tahun kedepan. Apalagi Gerindra tidak menjadi partai yang cukup kuat menjadi oposisi tanpa tandem parpol lain.
Yang nyata, beberapa kader Gerindra telah melompat masuk ke dalam Pemerintahan dengan mendaftar menjadi anggota BPK. Â Tinggal menunggu satu atau dua pos menteri dari Gerindra dan Watimpres setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo di bulan ini.
