Mohon tunggu...
Veeramalla Anjaiah
Veeramalla Anjaiah Mohon Tunggu... Administrasi - Wartawan senior

Wartawan senior

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Dialog Shangri-La Meminta Struktur Regional di Kawasan Asia-Pasifik

14 Juni 2017   07:02 Diperbarui: 14 Juni 2017   07:16 304
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dialog Shangri-La (SLD) ke-16 dimulai pada tanggal 2 Juni (Jumat) di Singapura dengan permintaan untuk mempertahankan struktur keamanan regional yang teratur (rules-based order) di wilayah Asia-Pasifik.

Konferensi menteri-menteri pertahanan tahunan yang diadakan selama tiga hari itu diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London.

Berkat perilaku tepat negara-negara besar di kawasan Asia-Pasifik, yang Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull sebut sebagai Indo-Pasifik, telah merasakan lingkungan keamanan yang damai dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.

"Selama lebih dari empat puluh tahun wilayah kita telah mengalami ledakan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan manusia terbesar di dunia," ujar Turnbull dalam pidatonya saat upacara pembukaan SLD ke-16 pada Jumat malam di Shangri-La Hotel di Singapura.

Tapi, Turnbull mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang sama juga membawa ketidakpastian politik, perolehan kemampuan militer dan ambisi strategi. Ketegangan regional semakin meningkat.

"Kita tidak boleh terpengaruh oleh ilusi. Jika kita mau mempertahankan dinamisme wilayah ini, maka kita harus mempertahankan struktur teratur yang telah menjaga dinamisme selama ini. Ini berarti kerjasama, bukan tindakan-tindakan sepihak untuk merebut atau menciptakan teritori atau memiliterisasikan daerah-daerah yang bersengketa," kata Turnbull.

Apa itu struktur teratur?

"Mempertahankan aturan hukum di wilayah kita, menghormati kedaulatan negara-negara besar dan kecil adalah kunci untuk perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Ini berarti bertindak di bawah hukum dan kadang menerima kompromi yang bertahan lama. Ini adalah apa yang disebut sebagai peraturan hukum," ucap Turnbull.

Ia mengacu pada tindakan-tindakan sepihak China di Laut China Selatan (LCS). China adalah satu-satunya negara yang tidak mau bermain sesuai aturan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Anehnya, China telah menandatangani dan meratifikasi UNCLOS tapi dalam kasus sengketa LCS mereka menolak untuk mengikuti peraturan UNCLOS.

China mendapatkan pukulan besar tahun lalu ketika pengadilan internasional di Den Haag memutuskan bahwa China tidak memiliki hak untuk mengklaim lebih dari 80 persen wilayah maritim LCS berdasarkan yang disebut sebagai peta dengan sembilan garis putus yang kontroversial.

Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu, yang memimpin delegasi Indonesia dalam dialog keamanan utama itu, juga mengungkapkan pandangan yang serupa dalam beberapa pertemuan bilateralnya dengan lebih dari dua belas menteri pertahanan dan pemimpin militer di sela-sela SLD.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun