Sudah satu bulan sejak kelompok teror Taliban masuk ke Kabul dan mengambil kendali Afghanistan pada tanggal 15 Agustus lalu. Tidak ada negara, termasuk pencipta dan pelindung Taliban Pakistan, yang sejauh ini mengakui kekuasaan Taliban 2-0 di Afghanistan.
Mengapa?
Setelah beberapa minggu pertikaian dan intervensi kepala mata-mata Pakistan Letjen Faiz Hameed, yang mengunjungi Kabul untuk menyelesaikan perseteruan di antara berbagai faksi di Taliban atas posisi-posisi menteri, Taliban akhirnya telah mengumumkan pemerintah sementara pada tanggal 7 September.
Sebelumnya, Taliban mengklaim bahwa mereka akan menjadi Taliban yang baru dan akan membentuk pemerintahan yang inklusif, melindungi hak-hak perempuan dan menawarkan amnesti kepada semua warga Afghanistan.
Apa yang terjadi pada 7 September sangat mengejutkan. Pemerintahan baru Taliban tidak memiliki menteri perempuan, meskipun lebih dari 50 persen dari 40 juta penduduk Afghanistan adalah perempuan. Etnis minoritas dan Shia tidak terwakili dalam Kabinet. Lalu siapa saja menteri-menteri baru Taliban?
Yang mengejutkannya, ada 14 menteri dari 33 menteri, yang namanya masuk dalam daftar hitam terorisme Dewan Keamanan PBB.
Mulai dari Perdana Menteri Mohammed Hassan Akhund, yang menghancurkan patung-patung Buddha Bamiyan kuno di masa lalu, hingga Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi berada di Komite Sanksi DK PBB 1988.
Teroris global Sirajuddin Haqqani, yang bernilai imbalan AS$10 juta bagi siapa saja yang berhasil membunuhnya dan yang memiliki hubungan dekat dengan al-Qaeda serta agen mata-mata Inter-Services Intelligence (ISI) Pakistan, merupakan menteri dalam negeri baru Afghanistan sementara pamannya Khalil Haqqani menjabat sebagai Menteri Pengungsi. Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Omar, menjadi Menteri Pertahanan. Â Â
"Ini adalah pemerintahan teroris, oleh teroris dan untuk teroris," kata Komite Studi Partai Republik, yang merupakan kaukus terbesar di DPR AS dan diketuai oleh Anggota Kongres Jim Banks.
Menggemakan pandangan serupa, Anggota Kongres AS Tim Burchett mengecam pemerintah baru tersebut.
