Mohon tunggu...
Veeramalla Anjaiah
Veeramalla Anjaiah Mohon Tunggu... Wartawan senior

Wartawan senior

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Popularitas Polisario Mencapai Titik Terendah

31 Mei 2019   04:33 Diperbarui: 31 Mei 2019   05:03 238 2 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Popularitas Polisario Mencapai Titik Terendah
Courtesy of Morocco's Ministry of Foreign Affairs

*Veeramalla Anjaiah

 
Pernahkah Anda mendengar tentang wilayah Sahara Maroko atau Sahara Barat? Sahara Maroko adalah salah satu bagian dari gurun Sahara yang panas dan terbesar. Orang-orang yang tinggal di bagian ini disebut Saharawi. Tapi 44 tahun terakhir, Maroko dan kelompok separatis Frente Polisario (Front Polisario atau Polisario) masih terlibat konflik atas wilayah ini. Perkembangan terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa konflik tersebut bergerak ke arah resolusi damai.

Apakah Polisario di dalam Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) telah kehilangan dukungan, baik internal maupun eksternal, dalam beberapa bulan terakhir? Jawabannya adalah ya, terutama setelah pendukung besar Polisario, presiden Aljazair Abdulaziz Bouteflika, mengundurkan diri dari jabatannya awal tahun ini setelah demonstrasi masal. Ini akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi Polisario di masa depan.

Pukulan besar lain bagi Polisario datang dari negara-negara Afrika lainnya. Pada akhir Maret, Komunitas Pengembangan Afrika Selatan (Southern African Development Community --- SADC) menyelenggarakan konferensi solidaritas untuk Sahara Barat di Pretoria. Hanya lima kepala negara/pemerintah dari Namibia, Zimbabwe, Afrika Selatan, Lesotho dan Uganda serta perwakilan dari 15 negara yang menghadiri konferensi tersebut.

Pada tanggal yang sama, yaitu 25 Maret, sekitar 40 negara Afrika (37 negara menandatangani deklarasi konferensi) mengambil bagian dalam dukungan Konferensi Tingkat Menteri Afrika tentang Uni Afrika (African Union --- AU) untuk proses PBB tentang sengketa regional mengenai Sahara Maroko di Marrakech, Maroko. Konferensi ini merupakan kemenangan diplomatik utama bagi Maroko, yang mengumpulkan lebih banyak anggota AU daripada Afrika Selatan kelas berat.

"Delegasi pertemuan tingkat menteri Uni Afrika (AU) berpose untuk foto di kota Marrakech, Maroko, pada bulan Mei."

Maroko mengatakan konferensi itu tidak dimaksudkan untuk memecah belah negara-negara Afrika, melainkan demi persatuan Afrika.

"Kepentingan utama Afrika memanggil kami untuk berkumpul. Kita dilarang untuk bertarung. Semboyan kita harus dengan tegas menyatakan persatuan, kohesi dan koherensi," ujar Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita kepada wartawan di Marrakech.

"Konferensi ini adalah ilustrasi yang tepat dari visi kerajaan (Maroko), karena konferensi ini bertujuan untuk bersatu dan bergerak maju. [Katakan] tidak untuk divisi, ya untuk kohesi, tidak untuk pertengkaran barisan belakang dan ya untuk bersatu demi kepentingan prioritas Afrika yang sebenarnya," kata Bourita.

Konferensi di Marrakech mengirim sinyal yang jelas kepada dunia bahwa mayoritas negara di Afrika tidak lagi mendukung Polisario atau pendukungnya, Aljazair. Pada 2017 ketika Maroko diterima kembali di AU, hanya 10 negara yang menentang masuknya ke dalam kelompok regional. Maroko meninggalkan AU pada tahun 1984 karena masalah pengakuan SADR.

Sebelumnya, sebelum tahun 2000, SADR Polisario, sebuah negara yang hampir tidak memiliki tanah atau orang, diakui oleh 85 negara dari seluruh dunia. Banyak dari mereka sejak itu membekukan atau menarik pengakuan mereka terhadap SADR. Sekarang, hanya negara-negara dengan pemerintahan sayap kirilah yang mengakui SADR.

Sementara, Maroko mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan semua kekuatan utama seperti, AS, Uni Eropa, Cina, India, dan Jepang. Indonesia, yang memiliki hubungan dekat dengan Aljazair dan Maroko, sangat mendukung resolusi damai konflik Sahara Barat yang sudah berlangsung lama.

Di bawah kepemimpinan Brahim Gali, baik Polisario dan SADR kehilangan cahayanya dan menjadi sasaran rakyat Sahrawi. Menurut laporan terbaru di media internasional, banyak anggota muda Polisario marah pada kepemimpinan Polisario karena kondisi yang menyedihkan di kamp-kamp pengungsi di Tindouf di Aljazair. Mereka mengklaim kamp-kamp tersebut dikontrol dengan ketat dan mereka tidak diizinkan meninggalkan kamp tersebut. Sistem satu partai juga membatasi hak-hak masyarakat dan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, ujar mereka.

Beberapa pengungsi yang frustrasi telah bergabung dengan Negara Islam (IS) dan kelompok-kelompok teroris Al-Qaeda. Ada juga laporan tentang orang-orang yang melarikan diri dari cengkeraman Polisario dan membelot ke Maroko.

Polisario, untuk bagiannya, mengkritik Maroko karena menekan hak-hak rakyat Sahrawi, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, di Sahara Maroko. Mereka juga mencaci Maroko karena mengeksploitasi sumber daya alam, terutama sumber daya penangkapan ikan dan fosfat, di Sahara Barat secara ilegal.

Komunitas internasional belum begitu memperhatikan penderitaan 90,000 orang pengungsi di bawah kekuasaan SADR selama lebih dari empat dekade. Enam ratus ribu orang Sahrawi yang tinggal di Sahara Maroko memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada rekan-rekan mereka di kamp-kamp pengungsi Aljazair.

Baru-baru ini, penulis mengunjungi Sahara Maroko dan menyaksikan proyek-proyek infrastruktur besar seperti bandara, jalan, sekolah, perumahan gratis, rumah sakit, fasilitas air minum dan transportasi umum. Sahrawi Maroko dibebaskan dari pembayaran pajak dan mereka memiliki akses ke pinjaman bank lunak, beasiswa dan pekerjaan.

"Banyak orang Sahrawi menjadi pengacara, pegawai negeri, insinyur dan teknisi. Secara ekonomi, kami lebih baik dibandingkan dengan orang-orang di bawah Polisario," Abdul Khali, seorang penduduk di kota Dakhla di Sahara Maroko, mengatakan kepada penulis.

Credit: Courtesy of Kantor Berita Maroko MAP
Credit: Courtesy of Kantor Berita Maroko MAP

"Raja Maroko Mohammed ke-6 (tengah) membuka kapal yang membawa instalasi desalinasi air di pelabuhan Dakhla, Sahara Maroko, pada tahun 2016."

Polisario, sebuah kelompok pemberontak bersenjata dengan kecenderungan ke sayap kiri, telah berjuang untuk sebuah negara yang terpisah demi orang-orang Sahrawi dengan bantuan utama dari Aljazair selama 44 tahun terakhir. Kelompok ini didirikan oleh El Ouali Mustapha Sayed, seorang mahasiswa di Universitas Mohammed V di Rabat, ibukota Maroko, pada 10 Mei 1973. Polisario terus menerus berperang melawan Maroko, yang menguasai lebih dari 75 persen wilayah Sahara Barat.

Maroko menyebut wilayah itu Sahara Maroko, sementara Polisario menyebutnya Sahara Barat, yang merupakan koloni Spanyol hingga 1975. Maroko mengambil alih wilayah itu pada tahun 1976 ketika Spanyol pergi, mengklaim bahwa wilayah itu adalah bagian dari Maroko sebelum Spanyol mendudukinya. Namun Polisario mengklaim bahwa Maroko secara ilegal telah mencaplok Sahara Barat.

Aljazair memiliki dendam dengan Maroko sejak perang perbatasan yang disebut Perang Pasir pada tahun 1963 antara kedua negara. Itulah alasan utama Aljazair mendorong Polisario dan mendukungnya dengan uang dan senjata untuk berperang melawan Maroko.

Polisario, yang mencari hak untuk menentukan nasib sendiri bagi orang-orang Sahrawi, juga merupakan partai yang berkuasa dari SADR, salah satu anggota AU. Markas besar SADR berbasis di kamp-kamp pengungsi Tindouf.

"Pemberontak Polisario tidak menguasai tanah. Mereka hanya berbasis di Tindouf, Aljazair," kata seorang diplomat senior Maroko kepada penulis baru-baru ini.

Adalah fakta bahwa PBB mengakui Sahara Barat sebagai wilayah tanpa pemerintahan sendiri dan Polisario mengendalikan sebagian kecil dari gurun yang tak bertuan. Untuk mencegah serangan pemberontak Polisario, Maroko membangun tembok pasir sepanjang 1,600 km di perbatasan antara Maroko dan Aljazair pada tahun 1980. Di bawah pengawasan PBB, Maroko dan Polisario setuju untuk melakukan gencatan senjata di tahun 1991. Pasukan penjaga perdamaian PBB telah memantau gencatan senjata sejak saat itu.

Baik Maroko dan Aljazair (melalui Polisario) terlibat dalam perang propaganda global. Keduanya telah menghabiskan jutaan dolar untuk melobi di Amerika Serikat.

Polisario mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya perwakilan dari sekitar 600,000 orang Sahrawi yang sebagian besar tinggal di Sahara yang dikuasai oleh Maroko. Meskipun Polisario dapat mengklaim bahwa antara 170,000-195,000 pengungsi Sahrawi tinggal di kamp-kamp Tindouf, tetapi PBB dan beberapa organisasi internasional mencatat angka pengungsinya hanya mencapai 90,000. Menurut media Maroko, Polisario selalu menolak untuk melakukan sensus di kamp-kamp pengungsi Tindouf dan menggembungkan angka-angka untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dari organisasi internasional. Diduga ada banyak orang non-Sahrawi dari Mali, Mauritania, Chad dan Afrika Tengah di kamp-kamp pengungsi Tindouf.

Baru-baru ini, PBB menunjuk mantan presiden Jerman Horst Kohler sebagai utusan khusus untuk menemukan solusi bagi konflik Sahara Barat yang telah lama membeku. Kohler berhasil menyelenggarakan dua putaran pertemuan, yang dihadiri oleh Maroko, Polisario, Aljazair, dan Mauritania.

Maroko bersedia memberikan otonomi yang lebih besar kepada Sahara Barat sehingga Polisario dapat mengakhiri perjuangan bersenjatanya dan bergabung dengan proses demokrasi. Tetapi Polisario menolak proposal Maroko dan meminta kemerdekaan penuh serta referendum yang tidak dapat diterima oleh Maroko.

Perubahan pemerintahan di Aljazair dan tekad kuat negara-negara Afrika untuk mengakhiri konflik dapat membawa beberapa dorongan baru bagi upaya Kohler. Ini adalah tanda sambutan bahwa Maroko dan AU sepenuhnya setuju bahwa solusi apa pun untuk Sahara Barat harus di bawah naungan PBB dan harus diselesaikan melalui negosiasi damai. Tetapi penyelesaian konflik akan tergantung terutama pada sikap militer Aljazair, pendukung setia Polisario. Jika militer Aljazair berubah pikiran, orang-orang Sahrawi dapat hidup damai dan baik Maroko maupun Aljazair bisa menjadi teman baik seperti dulu.

 

 

*Penulis adalah wartawan senior yang tinggal di Jakarta. Ia pernah berkunjung ke wilayah Sahara Maroko beberapa waktu yang lalu.

VIDEO PILIHAN