Namun, China malah menyelesaikan pekerjaannya di enam pulau buatan dan menyebarkan senjata-senjata berbahaya ke pulau-pulau itu. Militarisasi LCS tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga mengancam perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Tindakan sepihak China juga merupakan ancaman besar terhadap kebebasan navigasi, penerbangan, dan pergerakan barang serta aktivitas nelayan tradisional.
China mengklaim bahwa kegiatannya berada di dalam wilayahnya dan dimaksudkan untuk membela kedaulatan China. Menteri Pertahanan AS James Mattis mengecam kegiatan China di Dialog Shangri-La beberapa waktu lalu di Singapura.
"Berlawanan dengan klaim China, penempatan sistem bersenjata ini diuji secara langsung untuk penggunaan militer dengan tujuan-tujuan intimidasi dan kekerasan," ujar Mattis.
Terlepas dari kritik Mattis, AS tidak terlalu menekan China terhadap masalah PCA dua tahun lalu.
"Para pejabat AS salah mengasumsikan bahwa kombinasi tekanan, rasa malu, dan keinginannya sendiri terhadap suatu tatanan maritim berbasis aturan akan menyebabkan Beijing, dari waktu ke waktu, untuk menerima keputusan tersebut. Sebaliknya, China menolaknya mentah-mentah,"dua sarjana Amerika, M. Campbell dan Ely Ratner, mengatakan dalam artikel mereka yang berjudul "The Reckoning China" yang diterbitkan beberapa waktu lalu di jurnal Foreign Affairs yang terkenal.
Dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan militer yang tumbuh, China menjadi lebih tegas dalam klaimnya dan lebih percaya diri dalam mengabaikan kritik internasional tentang LCS. China memang bukan hegemon regional yang jinak. Mereka tidak pernah ragu untuk menggunakan kekuatan dalam klaimnya di LCS. China merupakan satu-satunya penuntut yang menggunakan kekuatan dalam melawan Vietnam untuk menduduki pulau-pulau Paracel, yang diklaim oleh Vietnam.
Banyak negara, termasuk AS, Jepang, India dan Australia, telah menyerukan arsitektur keamanan regional berbasis aturan. Mengingat pelanggaran hukum yang terjadi, LCS telah menjadi suatu isu yang mengkhawatirkan. Untuk mengurangi ketegangan dan membangun tindakan pembangunan kepercayaan di LCS, sangat diperlukan Kode Etik (COC), yang harus secara hukum mengikat dan didasari oleh UNCLOS 1982.
Setelah kalah dalam pertempuran hukum melawan Filipina, China telah menyetujui kesepakatan kerangka kerja COC dengan negara-negara ASEAN. Ini adalah langkah yang tepat ke arah yang benar untuk mengurangi ketegangan. Tetapi negara-negara ASEAN dan China harus menegosiasikan COC yang didasarkan pada hukum internasional dan mengikat secara hukum, yang akan membantu semua pihak dan berkontribusi terhadap perdamaian di kawasan tersebut.
Selain itu, putusan PCA yang bersejarah, yang berlaku tidak hanya untuk China tetapi juga semua negara di kawasan ini, juga perlu dihormati. Sebagian besar kesalahan terletak di Filipina karena tidak menekan penerapan putusan PCA. Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari China dengan tidak mengangkat masalah putusan PCA. Banyak ahli di Filipina tidak menyukai pendekatan Duterte tersebut.
"Duterte bermaksud untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan China, tetapi dia berada di bawah tekanan ekstrim dari militer dan masyarakat luas untuk mengambil sikap yang lebih keras di Laut China Selatan. Dia mungkin seorang presiden yang populer, namun dia tidak memiliki kekuatan sepihak pada hal-hal sensitif seperti keamanan nasional. Ketika China memperluas jejaknya, berharap Filipina akan mengadopsi garis yang lebih keras, tidak peduli apa pun keinginan Duterte," kata Richard Javad Heydarian, seorang sarjana Filipina, di Singapura baru-baru ini.
Ini bukan hanya tanggung jawab Filipina, tetapi semua negara ASEAN serta kekuatan global untuk menekan penerapan putusan PCA 2016, yang dapat menjadi standar hukum bagi sengketa maritim di masa depan. Putusan PCA tersebut dapat menyelesaikan banyak masalah di LCS.
 *Penulis adalah seorang wartawan senior yang tinggal di Jakarta.
