Demo Ricuh dan Sampai Subuh, Itukah Pelajar Terpelajar?

2-3 hari belakangan, situasi Negara Indonesia sedang bergejolak karena massa, yakni mahasiswa dan pelajar, berdemo dan berunjuk rasa menolak disahkannya RUU-KPK dan beberapa pasal kontroversial RUU-KUHP oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. RUU-KPK dianggap memanjakan koruptor, membuat hukuman terhadap koruptor menjadi lebih ringan, dan tentunya para calon penjahat korupsi makin merajalela. Sementara ditolaknya RUU-KUHP dikarenakan rancangan peraturan tersebut dianggap tidak relevan untuk dilaksanakan, membatasi ruang berekspresi rakyat, serta merugikan masyarakat.

Aksi yang dilakukan tidak hanya di DKI Jakarta. Pada 24 September lalu, di banyak kota di Indonesia juga terjadi aksi serupa. Demo di depan gedung DPRD, depan gedung walikota dan kepala daerah, juga di gedung aparat pemerintahan terjadi di berbagai daerah. tujuannya sama, menolak disahkannya RUU-KPK dan RUU-KUHP oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 

Aksi demo dan unjuk rasa dipersilakan dilakukan, tentu harus ada surat izin kegiatan dari aparat terkait, serta berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain. Namun yang terjadi cukup berlebihan, di mana terjadi perobohan pagar dan tembok gedung pemerintahan, terjadi pembakaran ban, dan benda-benda lain dijalan, bahkan di DKI Jakarta terjadi pembakaran gerbang tol di daerah Slipi, sehingga tol di atasnya terpaksa ditutup dan tidak dapat dilewati sementara waktu. Gedung DPR di Senayan pun menjadi sasaran kemarahan di mana para pengunjuk rasa yang katanya didominasi mahasiswa dan pelajar melempari benda-benda ke dalam gedung anggota dewan tersebut. 

Yang menjadi sorotan adalah bagaimana mungkin para mahasiswa berdemo, bahkan  sampai ricuh hingga larut malam dan sampai subuh? Bagaimana tanggungjawab mereka sebagai maha-pelajar yang harus masuk kelas di esok hari? Apa yang dipikirkan orang tua mereka ketika anaknya belum pulang hingga larut malam dan sampai pagi? Bahkan, pada tanggal 25 September 2019 kemarin, pelajar SMA dan STM pun ikut turun ke jalan, dengan alasan melanjutkan aksi kakak-kakak mahasiswa. 

Penulis secara pribadi merasa memang wajar apabila RUU-KUHP dan RUU-KPK ditolak karena alasan-alasan di atas. Mungkin ada pihak-pihak yang tentu dirugikan apabila RUU tersebut tetap disahkan tanpa perlawanan oleh massa. Namun di sisi lain, penulis juga merasa aksi yang dilakukan oleh massa sudah terlewat batasan dan akhirnya merugikan banyak pihak. Sebut saja tol yang mau tidak mau harus ditutup sementara waktu, tentu merugikan pengelola jalan bebas hambatan tersebut, juga meresahkan masyarakat tentunya.

Aksi demo yang didominasi mahasiswa dan pelajar tersebut dirasa berlebihan. Mahasiswa dan pelajar yang diduga melakukan aksi secara berlebihan tentu bukan cerminan pelajar yang baik. Mahasiswa dan pelajar adalah generasi penerus bangsa yang harusnya memang bersikap tegas dan menolak segala bentuk peraturan yang merugikan masyarakat, namun dengan cara-cara yang santun dan sopan. 

Tempatnya pelajar adalah di kelas, belajar, di seminar dan forum mendengarkan teladan, di lomba-lomba antar mahasiswa menunjukan skill dan kemampuan serta kualitas yang harusnya dimiliki oleh pelajar yang terpelajar. 

Marilah menjadi pelajar yang terpelajar, dengan tegas menolak peraturan yang merugikan, namun dengan batasan tertentu, dan dengan cara yang sopan dan berbudi. 

Jadilah pelajar terpelajar yang bertanggung jawab atas pendidikan dan studi yang telah dianugerahkan, hingga suatu ketika nanti apabila ada kesempatan menjadi pimpinan negeri ini, mengisi slot-slot pemerintahan yang ada, pelajar terpelajar boleh menjadi pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin saat ini.