Bisakah Anda membayangkan apa jadinya jika Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama tak mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017? Atau, jika tak ada “seorang keturunan China” plus non-muslim yang “terlalu lantang” untuk mempersoalkan persoalan seperti Surah Al Maidah Ayat 51 dalam kaitannya dengan kontestasi politik?
Bagi dunia luar Indonesia yang melihat Indonesia sebagai “laboratorium” demokrasi di sebuah negara dengan mayoritas Islam di area tenggara Asia, kasus Ahok justru digambarkan dengan nada yang cenderung menjanjikan: ujian untuk masa depan Indonesia. Ternyata harapan terlalu besar untuk Indonesia. Bahwa, keberhasilan pluralisme dan toleransi yang dijanjikan dalam konstitusi Indonesia baru mendapatkan “pembuktian” sebenarnya pada kasus Ahok. Dunia melihat Ahok sebagai “prahara” di mana Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini terpoles sebagai citra Indonesia tidak lagi hanya menjadi catatan yang disimpan di dalam laci.
Dalam hal ini, kesulitannya adalah berusaha untuk bersikap obyektif dengan memberikan sikap terhadap isu radikalisme dan penolakan terhadapan calon pemimpin non-muslim bukan dengan melihat seseorang dengan sentimen pribadi. Akan ada waktunya ketika Anda harus bisa bersikap dengan melihat persoalan toleransi, pluralisme, dalam kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok bukanlah persoalan Ahok sebagai seorang pribadi. Ini adalah persoalan yang lebih luas yang dengan sengaja atau tidak menempatkan Ahok sebagai pribadi “percobaan” atas ketidakterbukaan kita tentang perbedaan agama yang selama ini kita tutup-tutupi.
Jika kita tidak menyukai Ahok secara pribadi lalu, menggunakan sentimen anti-Kristen dan anti-China sebagai pembangun argumen, maka demokrasi akan merosot dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Membenci pribadi seseorang dan memperalat sentimen tersebut untuk urusan orang banyak seperti Pemilihan Kepala Daerah adalah cara berpikir yang tidak sehat. Bak keluar dari mulut harimau jatuh ke mulut singa, apapun pilihan yang didasari dengan cara seperti ini akan membuat kita kembali ke masa-masa sebelumnya di mana kita selalu mengutuk rezim pemerintahan tak lama setelah kita memilih mereka di hari pemilihan.
Secara politis, barangkali inilah momen di mana Indonesia diperhatikan secara sebaik-baiknya sebagai sesuatu yang memainkan peran penting dalam politik dunia. Indonesia, yang tercatat sebagai tanah di mana aksi pengeboman atas nama agama terjadi dalam frekuensi yang tergolong sering, kini dipertimbangkan posisinya untuk bisa memenangkan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar hukum yang merupakan “anak kandung” kemerdekaan dari kolonialisme yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945.
“Mengapa orang Australia harus peduli (dengan polemik penistaan agama Ahok)?” tulis situs radio negara Australia, ABC, beberapa hari setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 digelar. “Karena ini bukan hanya persoalan kompetisi untuk posisi politik, tetapi ujian bagi Islam moderat dan demokrasi di tetangga terbesar Australia dengan penduduk yang berjumlah 250 juta.
Kita jelas tidak ingin kecemasan melanda karena yang terjadi dalam gelombang tuduhan penistaan agama terhadap Ahok sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama telah membangkitkan perasaan khawatir semacam itu. Andaikan Indonesia tak punya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita tidak lagi punya argumen untuk membantah kecenderungan radikalisme yang tampak meruncing pada kasus Ahok.
Tidak, artikel ini, sekali lagi, tidak mengajak Anda untuk mendukung Ahok. Sebaliknya, artikel ini juga menentang menggunakan Ahok sebagai alasan untuk maksud menajamkan perbedaan agama, suku, dan ras. Lebih tegas lagi, bahwa segala konflik dan polemik tersebut pada dasarnya adalah permainan area elit politik yang dengan sengaja melibatkan emosi massa.
Semakin hari, rasanya kita tidak perlu harus membuka kembali kitab suci untuk menguji peristiwa anti-agama tertentu atau anti-suku bangsa tertentu. Karena sebagaimana kitab suci, kebenaran di dalamnya sudah tersirat selama berabad-abad dan tidak berubah. Di Indonesia, tak pernah kitab suci dianggap sebagai pendorong radikalisme, bahkan sejak kemerdekaan dimulai pada 1945. Kitab suci adalah bagian dari kemerdekaan melawan penjajahan kolonialisme.
