Peraturan Moneter dalam Sistem Mata Uang yang Fleksibel

Pasar keuangan yang berkembang pesat sebagai akibat dari keterbukaan ini telah menyebabkan  volatilitas permintaan  uang dan mengurangi efektivitas kebijakan moneter  pendekatan volume. Volatilitas permintaan uang sebagian disebabkan oleh pesatnya perkembangan instrumen keuangan dan pembagian antara sektor keuangan dan sektor riil, di mana uang bukan hanya  alat transaksi, juga komoditas

Peralihan rezim nilai tukar rupiah dari sistem nilai tukar mengambang terkelola menjadi sistem nilai tukar mengambang penuh berdampak terhadap kebijakan moneter Indonesia. Nilai tukar yang sebelumnya menjadi salah satu nominal anchor untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter, tidak bertahan lama dan digunakan kembali. Di sisi lain, dengan terbukanya perekonomian Indonesia, nilai tukar Rp sangat rentan terhadap arus modal internasional yang sangat dinamis.

Meskipun penggunaan MCI sebagai target perantara tidak ditegakkan secara ketat (aturan Pedoman), kebijakan diskresioner dimungkinkan selama guncangan inflasi dan nilai tukar merupakan guncangan penawaran dan bersifat sementara. Selain itu, hubungan langsung antara agregat moneter dan inflasi tetap kuat, sehingga peralihan kebijakan moneter dari pengendalian kuantitas ke pengendalian harga bukanlah alternatif yang sempurna. Angka agregat masih digunakan sebagai variabel indikator untuk mendeteksi tekanan inflasi.

Perubahan Sistem Nilai Tukar Rupiah dari Sistem Fluktuasi Terkelola menjadi Sistem Fluktuasi Penuh memiliki beberapa implikasi terhadap pengelolaan mata uang Indonesia. Secara teori, kebijakan moneter akan lebih efektif dalam sistem nilai tukar mengambang penuh. Apalagi jika diikuti pergerakan modal internasional yang lebih lengkap. 

Nilai tukar Rp  disesuaikan dengan dampak suku  bunga terhadap aliran modal dan dampak perubahan nilai tukar Rp terhadap  penawaran ekspor dan permintaan impor sebesar Rp  bila terjadi tekanan sebagai akibat kebijakan moneter. Melalui mekanisme tersebut,  saldo rekening giro berperan sebagai  mekanisme penyesuaian yang penting, agar neraca pembayaran (BOP) secara keseluruhan selalu seimbang. diperlukan elastisitas yang tinggi.  menyediakan permintaan ekspor dan  impor. Selain itu, nilai tukar rupiah yang fleksibel dan  stabil perlu dijaga agar tidak menekan harga domestik.

Karena suku bunga tampaknya memainkan peran kunci dalam mengendalikan jumlah uang beredar dalam rezim nilai tukar yang fleksibel, pendekatan manajemen moneter yang menggunakan suku bunga sebagai target operasional dengan inflasi sebagai satu-satunya tujuan telah diusulkan. Suku bunga sebagai target operasional diuji secara ekstensif terhadap transfer

 berdasarkan suku bunga overnight, suku bunga deposito, suku bunga lelang SBI,  dan suku bunga pinjaman. Selain fokus pada variabel suku bunga,  bank juga mempertimbangkan tingkat excess reserve yang optimal sesuai dengan target suku bunga.  Untuk mencapai sasaran inflasi dengan baik, perlu dicari sasaran antara yang erat kaitannya dengan inflasi. 

Target menengah ini dapat berupa suku bunga jangka panjang, seperti suku bunga deposito tiga bulan atau kurs rupiah baik nominal maupun riil, atau kombinasi keduanya yang disebut Monetary Condition Index (MCI). . Apakah target jangka menengah digunakan tergantung pada hubungan erat antara suku bunga jangka pendek dan inflasi. 

Jika kita dapat yakin bahwa suku bunga jangka pendek secara langsung mempengaruhi tingkat inflasi, tidak perlu menetapkan target menengah seperti di beberapa negara yang menerapkan penargetan inflasi, yaitu Australia, Inggris, dan Spanyol. Bank of Japan yang tidak menggunakan penargetan inflasi juga belum menetapkan target sementara sebesar . Sedangkan Selandia Baru, Swedia , dan Kanada menggunakan MCI sebagai tujuan perantara.

Transmisi perubahan nilai tukar rupiah terhadap inflasi dapat terjadi melalui dua jalur. Pertama, depresiasi nilai tukar rupiah meningkatkan biaya produksi dengan menggunakan barang  impor sehingga menaikkan harga. Tekanan harga ini akan semakin parah karena pekerja menuntut kenaikan upah nominal di  untuk mempertahankan upah riil.  

Kedua, harga  yang relatif lebih rendah untuk barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan daripada barang-barang yang dapat diperdagangkan merangsang permintaan barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan, sehingga menaikkan harga domestik.