Kesehatan

JKN-KIS untuk Siapa?

7 Desember 2017   21:59 Diperbarui: 7 Desember 2017   22:17 288 1 0
JKN-KIS untuk Siapa?
dokumen FMB9

Apakah kita sebagai warga negara Indonesia sudah terlindungi olehh JKN-KIS? Apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai dana BPJS yang iurannya sudah rutin kita setor. Sedangkan kita yang sehat selalu tidak merasakan manfaat secara langsung, tapi terbebani setiap bulannya.

Hmm, saya pun berpikiran seperti itu sebelum menghadiri acara Diskusi Media FMB9 di Kementerian Kominfo, Jakarta yang  kali ini membahas "Kupas Tuntas Layanan JKN".

Narasumber di hari ini adalah :
1. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
3. Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede.

"Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah bukti bahwa Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dalam segala lapisan, terutama yang berpenghasilan rendah dapat mengakses pelayanan kesehatan secara optimal". Demikian ditegaskan Staf Ahli Kementerian Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede.

Pemerintah melakukan terobosan dan inovasi dalam pelayanan kesehatan
Pemerintah melakukan terobosan dan inovasi dalam pelayanan kesehatan

"Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah bukti bahwa Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan", demikian ditegaskan Staf Ahli Kementerian Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede

"Mengapa kita harus peduli kepada pembiayaan kesehatan? Kita tahu kalau kita mempunyai masalah kesehatan, kalau neagra tidak hadir membuat sistem, meskipun kita mempunyai pelayanan kesehtaan yang baik, maka tidak semua orang bisa mengakses. Oleh karena itu, negara harus hadir membuat suatu sistem pembiayaan yang memastikan semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," lanjut Donald Pardede.

Lebih lanjut Donald Pardede menjelaskan bahwa pada dasarnya program JKN ini dimaksudkan untuk mencapai prinsip universal health coverage (UHC).

JKN untuk mencapai UHC
JKN untuk mencapai UHC
Adapun maksud dari UHC ini adalah memastikan bahwa semua orang dapat menggunakan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang mereka butuhkan
dengan kualitas yang memadai dan efektif.

Selain itu, juga untuk memastikan bahwa masyarakat pengguna layanan JKS-KIS terhindarkan dari kesulitan keuangan dan pemasukan ketika mengakses layanan kesehatan tersebut. "Intinya adalah kesetaraan," ujarnya.

JKS-KIS tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membantu banyak masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Selain dari pajak, terutama pajak terbesar dari cukai rokok, bantuan dan dukungan dari masyarakat diperlukan dengan sistem gotong royong.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan, tidak semua pajak rokok itu diperuntukan bagi JKN. Sebanyak, kata dia, 62,5% dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk bisa memproteksi  warganya agar tidak merokok.

Pemerintah mengakui bahwa sumber keuangan negara, salah satu pemasukan terbesarnya memang dari pajak atau cukai rokok. Namun pemerintah tetap lebih menganjurkan masyarakat untuk tidak merokok, demi menjaga kesehatan tubuhnya.

APBD sebagai instrumen untuk membangun masyarakat dari berbagai aspek
APBD sebagai instrumen untuk membangun masyarakat dari berbagai aspek

“Uang yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk iuran JKN-KIS dapat dianggap sebagai investasi dan upaya gotong royong masyarakat dalam membantu dan melindungi keluarga dari kemiskinan akibat penyakit yang perlu biaya mahal dalam berobat”, ungkap Direktur Utama BPJS Fachmi Idris dalam acara Diskusi Media FMB9 di Kementrian Kominfo, Jakarta.

"Sampai saat ini ke-8 penyakit seperti, jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia, dan hemofilia, masih 100 persen ditanggung oleh BPJS kesehatan", ungkap Fachmi Idris.


Dalam APBN 2017, anggaran kesehatan mencapai 5% sekitar Rp 105,3 tirliun. Program JKN mempunyai tiga asas, yakni manfaat, pembayaran, sustain.

BPJS Kesehatan bisa memberikan pelayanan di daerah dengan baik. Sehingga betul betul masyarakat miskin di servis kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Dampak JKN-KIS terhadap kemiskinan: di tahun 2015 hampir 1,18 juta orang tidak jatuh miskin, dan di tahun 2016 14,5 juta orang miskin terlindungi.

Jadi bisa disimpulkan, JKN-KIS lebih diperuntukan bagi seluruh masyarakat yang memiliki kartu BPJS, dengan sistem gotong royong yang sehat membantu biaya pengobatan bagi mereka yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan.

Harapan saya sih, semoga benar-benar tepat sasaran dan dana yang terkumpul dapat disalurkan secara optimal .