Lembaga Pendidikan, Peluang Bisnis yang Menjanjikan?

LEMBAGA PENDIDIKAN
PELUANG BISNIS YANG MENJANJIKAN ?
Oleh: Anisa Widya Prihartini
Guru SMK Negeri 1 Sindangbarang, Kab. Cianjur

Bangsa akan maju apabila pendidikannya berkembang. Bangsa yang maju adalah bangsa yang berpendidikan. Pendidikan akan mencerdaskan bangsa. Pendidikan akan mengkikis ketertinggalan untuk mampu berkompetisi dengan bangsa lain (Baskoro Poedjinoegroho, kompas 2 Mei 2002). Untuk mengembangkan pendidikan dibutuhkan lembaga pendidikan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Namun bagaimana potret lembaga pendidikan kita ?. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi lembaga sosial dan melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan telah berubah fungsi. Kini lembaga pendidikan telah menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Mekanisme pasar lebih mendominasi sekolah-sekolah. Mulai dari penerimaan siswa baru yang masih terdapat budaya titip, surat sakti,dan suap merupakan praktek jual beli layaknya pasar. 

Kemudian berkaitan pengadaan seragam, siswa dituntut untuk menjadi konsumen tekstil yang bisa lebih mahal daripada diluar sekolah. Setelah itu sekolah akan menjadi pasar buku yang marak, sebab tiap tahun bahkan tiap catur wulan buku selalu berubah dan tidak bisa digunakan lagi untuk tahun berikutnya  bahkan tidak bisa diwariskan pada adik kelas berikutnya. Dan masih banyak program lain yang menjadi pasar potensial untuk meraup keuntungan misalnya studi tour, kursus-kursus tambahan, dll.

Dengan alasan untuk dapat bersaing dan memperoleh nilai bagus pada masa sekarang haruslah mengikuti program tambahan berupa berbagai macam les atau kursus. Tentu saja harus dengan mengeluarkan biaya lagi dan tidak murah. Bahkan terkadang biaya kursus atau les lebih tinggi, jika dibandingkan dengan biaya SPP. Namun meski harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi lagi, para orang tua merasa bangga bila anaknya mengikuti banyak program kursus tersebut daripada bermain. 

Persepsi orang tua bahwa anak lebih baik belajar daripada bermain, membuat bisnis ini semakin menguntungkan. Apalagi jika melalui edaran dari pihak birokrat pendidikan yang mengharuskan atau menyarankan untuk anak didik di sekolah tertentu mengikuti kursus atau les tersebut. Tentu saja dengan cara semacam ini pihak penyelenggara kursus atau les semakin diuntungkan. Hal ini dapat kita jumpai di banyak sekolah-sekolah dasar terutama. Banyak sekolah yang menyarankan dan mewajibkan siswanya mengambil kursus sempoa misalnya. Kompensasi dari kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak penyelenggara kursus tentunya menguntungkan kedua belah pihak termasuk para tenaga pengajar dan semua yang terkait dengan program tersebut.

Pada era orde baru pernah ada program wajib menonton film "janur kuning" atau G 30 S PKI, yang menceritakan tentang peristiwa pemberontakan PKI dan pembantai para pengikut partai komunis tersebut.

Sekarang tidak jauh berbeda, dibeberapa tempat pihak birokrat pendidikan yang berwenang mengeluarkan surat edaran yang menetapkan setiap TK diharapkan melihat hiburan operet teletubbies dan power rangers (kompas, 2 mei 2002). Ternyata meskipun sudah didengungkan reformasi di segala bidang termasuk pendidikan, praktek-praktek seperti masa orde baru masih saja terjadi. Hal ini membuktikan bahwa  proyek semacam ini memang cukup menguntungkan. Sehingga hinga saat ini masih banyak pihak yang berusaha membuat dan menyelenggarakan proyek-proyek yang mengatasnamakan lembaga pendidikan sebagai ajang bisnis.  

Sangat kontras jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa Barat. Disana universitas yang sebenarnya swasta pun, tanpa kehilangan otonominya memperoleh subsidi dari pemerintah, dan ada yang (misalnya VUA) yang 100% anggaranya ditanggung oleh pemerintah. Di Jerman tak ada SPP (bahkan untuk mahasiswa asing). Di Amerika, NSF mendukung program penelitian universitas (L. Wilardjo, makalah peran universitas dan pendidikan di universitas kristen). Sehingga fungsi lembaga pendidikan tetap pada fungsinya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.

Persoalan keuangan memang selalu menjadi masalah yang kompleks dalam lembaga pendidikan kita.  Bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Di satu sisi, berharap pada pencapaian cita-cita bangsa yang luhur mulia mencerdaskan bangsa  melalui peningkatan mutu pendidikan. Namun di satu sisi, kondisi ekonomi kita yang semakin terlihat timpang menjadi pengaruh yang besar terhadap praktek-praktek berbisnis di lembaga-lembaga pendidikan kita. 

Tingkat kesejahteraan atau tingkat ekonomi yang tidak seimbang antara profesi sebagai pendidik dengan profesi diluar pendidik, memaksa para tenaga pengajar ikut memanfaatkan kesempatan berbisnis yang ada. Bahkan adanya faktor kedekatan dengan oknum tertentu di jajaran birokrat pendidikan semakin membuat para tenaga pengajar kita terlena dengan beberapa jaminan keamanan berbisnis melalui terbitan surat sakti yang dapat melancarkan bisnis tersebut.

Bagaimanakah cara kita menghilangkan praktek-praktek bisnis didalam pendidikan untuk mengembalikan hakekat pendidikan kita. Atau memang hal itu sudah tidak dapat dihilangkan ? Peningkatan kesejahteraan para tenaga pengajar tentunya akan sangat mempengaruhi keputusan para pendidik ini untuk melakukan praktek berbisnis atau tidak. 

Perangkat hukum yang menjamin lembaga pendidikan bebas dari praktek-praktek  bisnis perlu segera ditetapkan. Dan tentu saja subsidi anggaran negara terhadap pendidikan juga harus ditingkatkan. Pengawasan atau kontrol oleh para orang tua siswa terhadap pelaksanaan sistem pendidikan juga perlu dikembangkan dan berjalan secara kontinue. 

Entah bisa hilang atau tidak, paling tidak ada usaha --usaha preventif yang dilakukan agar tidak semakin memberatkan para orang tua yang sudah terjepit dalam kesulitan ekonomi dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Kesadaran dan kemauan untuk tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat berdagang sangat diharapkan tentunya.

Dengan kesadaran akan fakta yang ada tentang dunia pendidikan yang dari berbagai sisi mengalami ketertinggalan dengan negara-negara tetangga kita, seharusnyalah sudah saatnya kita membenahi sistem pendidikan kita dari berbagai sisi. Kepedulian dari segala elemen masyarakat akan pentingnya peningkatan dan pengembangan pendidikan ikut menentukan nasib dunia pendidika kita.
Jangan sia-siakan semangat yang telah dikobarkan oleh Ki Hadjar Dewantara untuk menaikan derajat dan martabat bangsa kita melalui peningkatan sistem dan mutu pendidikan kita. Agar menjadi bangsa yang berbudaya dan bermartabat.