Pembatasan penggunaan ruang publik di Labuan Bajo menimbulkan keresahan di masyarakat Labuan Bajo. Terbaru, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo mengeluarkan surat pengumuman dengan nomor PG-KSOP LBJ 24 TAHUN 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan/Pemanfaatan Area di Waterfront city Marina Pelabuhan Labuan Bajo (Tangga 3 sampai 5).
Pada intinya, surat tersebut memuat pengumuman yang melarang penggunaan sepeda manual/listrik, papan seluncur, dan kendaraan lainnya yang menggunakan baterai sebagai energi utamanya pada area Pejalan Kaki Tangga Bajo 3 s.d 5 (adhesit). Apabila masyarakat melanggar, kendaraan yang digunakan akan ditahan sementara selama 90 hari.
Hal ini mendapat respon yang beragam dari masyarakat Labuan Bajo setelah surat pengumuman tersebut diedarkan melalui akun Instagram @labuanbajo_info pada 17 Januari 2023.Â
Ada yang memberikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang publik agar menjadi ruang bersama masyarakat, tempat berkumpul, berkreasi, dan melepas lelah dengan kegiatan-kegiatan yang disenangi.Â
Lebih lanjut, para penanggap postingan tersebut menyuarakan juga agar pembangunan (dan tentunya kebijakan-kebijakan) di Labuan Bajo harusnya mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal.
Selain memberikan aspirasi, terdapat penanggap yang setuju dengan kebijakan tersebut dengan alasan bahwa penggunaan sepeda manual/listrik, papan seluncur, dan kendaraan lainnya yang menggunakan baterai sebagai energi utamanya pada area Pejalan Kaki Bajo mengganggu kenyamanan wisatawan sehingga pemerintah perlu menyediakan tempat khusus untuk memfasilitasi pengguna sepeda manual/listrik, papan seluncur, dan kendaraan lainnya yang menggunakan baterai sebagai energi utamanya.
Apakah kebijakan ini sudah tepat untuk diterapkan di fasilitas wisata super premium Labuan Bajo?
