Dilema Kenaikan Harga BBM

Akan tetapi keputusan pemerintah itu menuai banyak protes di kalangan masyarakat, banyak masyarakat menganggap keputusan tersebut menyenngsarakan masyaarakat, maka banyak mahasiswa yang unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak ini. MAhasiswa berada di garda terdepan masyarakat dalam menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, para mahasiswa Indonesia bersatu untuk menolak kenaikan kenaikan ini. 

Mereka menyebar diseluruh Indonesia, mengadakan aksi demonstrasi di parlemen daerah masing-masing. Meskipun para mahasiswa tidak berkumpul di satu titik, namun aspirasi yang mereka suaraka tetap sama yaitu mereka dengan tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Aksi demonstrasi para mahasiswa ini berjalan dengan damai dibeberapa daerah namun tak sedikit juga aksi demonstrasi mahasiswa yang berjalan dengan anarkis, contohnya demonstrasi mahasiswa yang terjadi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Dalam demonstrasi ini terjadi aksi saling dorong hingga banyak demonstran yang terjaatuh. Tak hanya mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi para buruh yang tergabung dalam Partai Buruh juga melakukan aksi demonstrasi yang dilaksanakan di masing-masing provinsi di Indonesia. Selain menggeklar di masing-masing provinsi di Indonesia mereka juga menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. 

Tuntutan yang mereka sampaikan hampir sama dengan yang disampaikan para mahasiswa, namun merekamenambahkan dua tuntutan tambahann yaitu menolak Omnibus Law dan mendesak pemerintah untuk menaikkan upah tenaga kerja sebesar 10%-13%. 

Meskipun menuai banyak protes dikalangan massyarakat, pemerrintah harus tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan alasan utama yaitu hampir 70% penikmat BBM subsidi adalah masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi mampu. Menurut beberapa orang mereka menyebutkan bahwa itu adalah kesalahan pemerintah. Namun kita tidak dapat menyalahkah salah satu pihak saja, karena kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak dapat terelakkan dan tentunya pemerintah sudah mengkaji tentang kebijkan ini, agar tidak terlalu membebani masyarakat Indonesia.