Dampak Covid-19 terhadap Otoritas Sistem Pembayaran

Mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ada perpanjangan kebijakan yang memerhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat, apalagi Zaman sekarang jaman milenial  dimana saat ini sudah banyak perkembangan teknologi-teknologi yang modern, salah satunya teknologi informasi yang sudah melekat dengan kehidupan manusia apalagi dalam bidang ekonomi. 

Adanya pandemi covid saat ini menyebabkan pergeseran kegiatan ekonomi jadi semakin cepat. Traksaksi ekonomi pun tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai tapi telah menambah dengan menggunakan instrument non tunai, hal ini merupakan buah dari perkembangan teknologi seperti transfer kartu kredit, kartu ATM, dan yang terakhir mulai muncul uang elektronik.  

Secara tidak langsung pada masa pandemi sekarang ini sistem pembayaran terus menerus mengalami peningkatan,  Peningkatan tersebut tentunya membawa konsekuensi yang bisa memanfaatkan jasa sistem penyelenggraan maupun otoritas dibidang sistem pembayaran. Dengan adanya kondisi kenormalan baru saat ini Bank Indonesia sudah mulai mentepkan kebijakan-kebijakan baru yang akan dibentuk untuk menghadapi situasi tersebut. 

Saat ini membicarakan tentang perkembangan ekonomi nasional dan global terkini untuk menhadapi tantangan tantangan yang ada. Bank Indonesia sendiri membaurkan kebijakan diaman yang terdiri dari moneter,kebijakan makroprudensial,sistem pembayaran,akselerasi pendalaman pasar keuangan pengembangan perekonomian. 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk mendorong berkembangnya inovasi dibidang teknlogi finansial Bank Indonesia akan menetapkan produk,layanan teknologi dari penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar dan harus memenuhi beberapa hal pokok yaitu menerapkan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta menjaga kerahasiaan data yang ada. 

Gubernur Bank Indonesia  telah meresmikan  Bank Indonesia Fintech Office yang merupakan sebuah wadah sinergik  dari asesmen, mitigasi resiko, ataupun evaluasi atas model bisnis dan layanan dari fintech sendiri, dan peran riset yang terkait dengan kegiatan layanan keuangan yang berbasis teknologi modern. 

Bank Indonesia selaku kantor yang mempunyai tujuan sebagai otoritas sistem pembayaran maka terdapat suatu  perkembangan transaksi keuangan dengan berbasis teknologi yang sehat dan modern. Dengan hal inilah kita bisa menyusun suatu rencana regulasi terhadap perlindungan konsumen sehingga dapat memperkuat koordinasi dengan pihak terkait. 

Bank Indonesia sendiri didirikan dengan beberapa tujuan, yaitu Pertama, adanya fasilitas untuk perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan yang berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, bekerja sama untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka mengembangkan  perekonomian. 

COVID-19 ini menyabar luas ke dalam 159 Negara dan perkembangan ini menyebabkan suatu ketidak pastian yang meningkat dan dapat menurunkan kinerja pasar keuangan global itu sendiri. Prospek pertumbuhan dunia juga akan turun di karenakan terganggunya mata rantai penawaran global tersebut. 

Volume transaksi digital banking juga tambah marak diperbincangkan karena hal ini juga dipengaruhi oleh ekonomi dan keuangan digital (EKD) dalam era pandemi COVID-19. Sehingga Bank Indonesia meningkatkan perannya dalam sistem pembayaran dalam mendukung pemulihan ekonomi di periode pandemi COVID-19 yang berlangsung saat ini. 

Hal yang terjadi saat ini  bertepatan juga dengan  dimana pandemi covid-19 dapat menyebar sangat cepat di seluruh dunia sehingga menyebabkan terbatasnya dan  terhentinya mata rantai mobilitas global yang berakibat pada aktivitas ekonomi itu sendiri mengakibatkan penurunan dan sektor keuangan terus merambat. 

Hingga detik ini perumusan kebijakan adanya suatu keterkaitan dan adanya penanganan pandemi covid ini sudah termasuk dalam kebijakan stimulus fiskal ataupun moneter. Bank Indonesia sejauh ini sudah membentuk sebuah kebijakan, kebijakan kebijakan tersebut meliputi : 1) Penurunan suku bunga yang terdapat di Bank Indonesia; 2) terdapat kebijakan stabilitas berupa nilai tukar Rupiah; 3)quantaitative easing yang sudah bertriliun dengan menginjak injeksi likuiditas ke pernbankan hanya untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional; 4) Penyediaan pendanaan serta berbagi beban untuk pembiyaan APBNdan mendukung pemullihan pembiyaan APBN; 5) Penyediaan Pendaan bagi LPS unruk mengantisipasi Mupun penanganan permasalahan Bank. COVID-19 memberikan suatu tantangan bagi masyarakat untuk berupaya mendorong sebuah momentum domestik.

 Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang ini dapat menurunkan suatu kredibilitas ekspor barang indonesia . pasca berakhirnya COVID-19 ini perumbuhan ekonomi yang akan diperkirakan kembali meningkat, karena dipengaruhi oleh upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi. Memperbaiki sebuah perekonomian global harus terus diupayakan agar lebih baik dari sebelumnya, dimana pertumbuhan ekonomi terus membaik karena dipengaruhi besarnya stimulus fiskal dalam beberapa negara maju terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Perkembangan terkini membuat semua dengan perlahan membaik dengan aman setelah mengalami kontraksi pada triwulan ke 2 pada tahun sekarang ini. Kebijakan moneter akan diarahkan dalam rangka untuk melanjutkan stabilitas ekonomi di sektor keuangan serta menjangkar Bank Indonesia rate yang konsisten dengan upaya unutk mengoptimalkan stimulus pada perekonomian saat ini namun juga harus memeperhatikan pencapaian sasaran inflasi tersebut.  

Sistem pembayaran yang telah berkembang dalam teknologi modern sudah merubah secara  secara terstuktur dan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan uang fisik dan warkat sebagai instrumen pembayaran. Paradigma pemikir dari para pelaku ekonomi dalam hal transaksi bahwa mereka merasa juga telah mengalami sebuah  pergeseran. Perkembangan kedalam transaksi yang no-cash atau non tunai tidak dapat dihindari karena faktor salah satunya meningkatnya kebutuhan akan instrumen pembayaran yang praktis, aman dan efisien. Faktor yang menyelenggarakan sebuah e-money merupakan suatu faktor yang efisien dikarenakan  bisa jadi  faktor utama disamping faktor keandalan sistem, yang harus senantiasa ditingkatkan untuk mempercepat diterimanya instrumen pembayaran non tunai khususnya e-money oleh masyarakat sekitar. Yang menjadi faktor efisiensi dari e-money sendiri dikarenakan memiliki peran yang terkait dengan penggunaan sistem yang saling terkoneksi antar penyelenggara.

sumber :

Bank Indonesia.2008.Peningkatan Efisiensi dalam penyelenggaraan e-money. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_106008.aspx

Bank Indonesia.2020.Kebijakan Bank Indonesia dalam penanganan pandemi covid-19. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/institute/kegiatan/kuliah-umum/Pages/2020-Kuliah-Umum-Respons-Kebijakan-Bank-Indonesia-Dalam-Penanganan-Pandemi-Covid-19.aspx

Bank Indonesia.2006.Perkembangan Sistem Pembayaran. Diakses dari. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_84106.aspx