Dampak dari wabah Covid-19 yang melanda dunia mungkin masih dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember. Pastinya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember juga telah berusaha untuk kembali men-stabilkan perekonomian kota Kabupaten Jember sendiri. Salah satu dampak yang mungkin masih dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember hingga saat ini adalah ketimpangan atau kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin diukur dari Gini Ratio. Apa sih Gini Ratio itu? Gini Ratio adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus asal Italia, Corrado Gini, yang kemudian berhasil dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya. Gini Ratio ini bisanya digunakan untuk mengukur kesenjangan atau ketimpangan dan kekayaan. Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan masyarakat ini adalah perbedaan pendapat antar masyarakat yang tinggi dan rendah. Singkatnya, orang yang kaya semakin menjadi kaya dan orang yang miskin semakin menjadi miskin.
Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapatan antara masyarakat yang tinggal di kota dengan pendapatan masyarakat yang tinggal di desa. Masyarakat yang bekerja di perkotaan biasanya mendapatkan pendapatan yang lebih banyak karena pusat perkembangan perekonomian Kabupaten Jember tentunya ada di perkotaan seperti Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates. Sehingga masyarakat yang bekerja pada daerah-daerah yang menjadi pusat perkembangan ekonomi memiliki upah yang sebanding.
Beda hal nya dengan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan, apalagi mereka yang bekerjanya jauh dari pusat perekonomian kota Kabupaten Jember. Bisa jadi masih ada desa di Kabupaten Jember ini yang mengalami keterbelakangan perekonomiannya. Atau bahkan ada desa yang masih merasa bahwa desa mereka tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa Kabupaten Jember.
Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan ini mengakibatkan turunnya daya beli atau permintaan masyarakat dan konsumen pada sektor barang dan jasa. Apabila daya beli atau permintaan masyarakat dan konsumen rendah maka hal tersebut akan memengaruhi aktivitas ekonomi dalam produksi atau penyediaan sektor barang dan jasa. Peningkatan produksi atau penyediaan barang dan jasa yang terhambat juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
Berikut merupakan beberapa faktor yang memengaruhi munculnya permasalahan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan masyarakat ini, yaitu :
- Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan terus menerus mengalami peningkatan dapat menimbulkan sesuatu dampak yang buruk bagi penduduk atau masyarakat itu sendiri.
- Penduduk yang bekerja dan tidak bekerja atau pengangguran. Masyarakat yang pengangguran juga menimbulkan dampak buruk bagi Pemerintah Daerah. Jika masyarakat banyak yang mengalami pengangguran maka akan berdampak juga bagi laju perkembangan perekonomian daerah tersebut.
- Tingkat pendidikan yang rendah. Perlunya perhatian lagi pada tingkat pendidikan, terutama pada daerah yang belum maju atau mengalami kemunduran. Terkadang juga fasilitas pendidikan ini tidak tersebar secara merata. Misalnya seperti ada sekolah A yang siswanya sampai meluber atau melebihi kapasitas dari fasilitas yang ada pada sekolah A tersebut. Sedangkan di sekolah B siswanya sangat sedikit dan kekurangan siswa pada sekolah tersebut. Tidak meratanya fasilitas pendidikan inilah juga yang memengaruhi tingkat pendidikan yang rendah.
- Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember ini perlu memperhatikan daerah atau kawasan yang jaraknya jauh dari pusat kota. Karena biasanya suatu daerah atau wilayah yang jaraknya jauh dari pusat kota itu beresiko mengalami kemunduran atau bahkan memang daerah atau wilayah tersebut belum mengalami kemajuan dan kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.
Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, perlu adanya penanggulangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember ini segera melakukan tindakan solusi untuk permasalahan ketimpangan atau kesenjangan pendapatan masyarakat ini supaya laju perekonomian daerah Kabupaten Jember ini berjalan dengan baik dan optimal. Solusi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yakni meliputi :
- Melakukan pembangunan pada daerah atau wilayah yang mengalami masalah ketimpangan atau kesenjangan pendapatan. Apabila pembangunan tersebut dilakukan di wilayah atau daerah yang mengalami ketimpangan atau kesenjangan pendapatan maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat, dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja ini maka akan semakin sedikit orang yang pengangguran, jika makin sedikit orang yang menganggur maka pendapatan daerah akan berkembang menjadi lebih baik dan optimal.
- Melakukan distribusi kekayaan dari tingkat atas ke tingkat yang rendah. Peningkatan rasio pajak adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan pada tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Kebijakan pajak yang sangat progresif akan mendorong penggelapan dan penghindaran pajak dari kelompok atas.
- Kebijakan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur nantinya hal ini akan membantu mendorong perkembangan perekonomian menjadi meningkat. Tetapi pembangunan infrastruktur ini perlu diperhatikan bagaimana proses perancangan dan perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut.
Jadi, sebenarnya dengan adanya eksistensi perencanaan dan perancangan kota yang baik dan secara optimal akan memberi dampak yang luas pada bebrapa hal yang telah dipaparkan diatas tadi. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu adanya kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah atau biasa disingkat menjadi RTRW. Dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang baik dan benar maka kota tersebut dapat berjalan secara optimal. Pertumbuhan perekonomian bisa menjadi membaik dan stabil karena tersebarnya pembangunan infrastruktur dan pembangunan pada daerah atau wilayah yang mengalami masalah ketimpangan atau kesenjangan. Dari situ tingkat pengangguran akan menjadi berkurang. Jika pengangguran menjadi berkurang maka pendapatan daerah tersebut akan berkembang menjadi lebih baik dan dapat berjalan secara optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dapat juga memantau bagaimana laju perkembangan sektor ekonomi kota. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara intensif dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember supaya kedepannya pola tata ruang kota Jember atau Kabupaten Jember ini dapat terkelola dengan baik yang mana nantinya juga akan memberi hal yang positif bagi Kabupaten Jember sendiri kedepannya dan kepentingan berbagai pihak dapat tersinergikan
Perlunya kebijakan penataan kota atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini sebagai pengatur apa yang boleh dan tidak boleh pada suatu wilayah atau kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini tentunya memiliki beberapa manfaat untuk kota yang ingin dikembangkan, berikut adalah beberapa manfaat dari adanya eksistensi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW :
- Mewujudkan terpadunya pembangunan dalam wilayah Kabupaten atau kota.
- Mewujudkan eksistensi keserasian pembangunan wilayah Kabupaten atau kota.
- Menjamin tata ruang wilayah Kabupaten atau kota menjadi berkualitas.
- Menjaga keseimbangan ekologi.
- Menentukan kawasan yang strategis.
- Memberikan kelancaran bagi administrasi tanah.
- Terbangunnya perumahan yang aman dan nyaman bagi masyarakat
- Sumber daya alam dapat terkelola dan dimanfaatkan secara baik
- Munculnya keharmonisan antara lingkungan alam dengan pembangunan kota
Mari bersama sama membangun keadaan yang membuat kegiatan ekonomi berkembang secara optimal dan baik
