Sekolah Kembali Dibuka Awal Semester Genap 2021, Nadiem: Diperbolehkan, Bukan Wajib

Tangerang - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim resmi umumkan diizinkan nya pelaksanaan sekolah tatap muka pada awal tahun 2021 mendatang.

Pada hari Jumat (20/11/20) lalu, Nadiem Makarim mengumumkan pelaksaan pembelajaran tatap muka akan dibuka kembali pada awal tahun 2021 mendatang. Ia meminta kepada Pemda setempat untuk menentukan sendiri pembelajaran tatap muka di wilayahnya. Pemda dan pihak sekolah di harapkan dapat meningkatkan persiapan menjelang pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka di massa transisi ini. pemberian izin juga tergantung pada kesiapan dan persiapan dari sekolah masing-masing.

Terhitung sejak Maret 2020 saat status virus corona naik status menjadi pandemi pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan WFH dan PSSB yang mengakibatkan seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan jarak jauh. Setelah kurang lebih 8 bulan kegiatan Pembelajarn jarak jauh berlangsung Kemendikbud mempebolehkan kembali pembelajaarn tatap muka.

Keputusan ini telah ia kaji bersama 4 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri. Dalam hasil evaluasi impelemntasi, PJJ ini dinilai memiliki dampak negative yang permanen. Seperti berpotensi menghadapi tinggi nya angka putus sekolah karena banyak peserta didik yang terpaksa harus bekerja membantu orang tua.

Perbedaan akses dan tingkat kualitas pembelajaran jarak jauh berakibat pada kesenjangan capaian belajar terutama pada anak-anak dari sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, minimnya interaksi dengan guru dan lingkungan luar menyebabkan stress pada anak. Berdasarkan survey yang dilakukan pemerintah, dengan tinggal di rumah tercatat banyak kekerasan pada anak dalam rumah tangga.

Dalam video yang di unggah di akun YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11/2020) ia menuturkan bawha Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. 

Nadiem juga mengungkapakan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah ini sifatnya tidak wajib, hanya saja sudah diperbolehkan. Pelaksanaan nya tergantung bagaimana keputusan dari pemda setempat, kepala sekolah dan izin dari wali murid/ orang tua siswa. Jika semua pihak menyetujuai, maka sekolah dapat melakukan pembelajarn tatap muka. Tetapi jika sekolah tetap buka, orang tua boleh tidak memerkenankan anaknya tidak melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. 

Adanya ancaman penyebaran virus Covid-19 masih terjadi, pemerintah daerah diharapkan lebih mempertimbangkan secara matang dan memperhatikan mekanismenya dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka.

Seperti pendapat dari kepala BNPB, Doni Monardo, sebelum dilaksanakannya sekolah tatap muka, perlu dilakukan simulasi-simulasi. Di beberapa sekolah di Indonesia sudah mulai melakukan simulasi sekolah tatap muka di massa transisi ini, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Protokol yang dilakukan diantaranya seperti pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area sekolah, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, mengunakan masker, menjaga jarak saat antre pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan, dan membagikan face shield kepada siswa. Tidak hanya saat mengantre cek suhu tubuh dan cuci tangan, di dalam kelas posisi duduk di atur jaraknya antara satu dengan yang lainnya.

Berbeda halnya dengan perguruan tinggi, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) berencana memprioritaskan mahasiswa baru untuk kuliah tatap muka di kampus pada massa transisi 2021 nanti. Ini diwacanakan karena mahasiswa baru belum pernah merasakan kuliah tatap muka dan bertemu dengan dosen dan/ teman-temannya. Tetapi ini hanya menjadi wacana MRPTNI, nantinya akan diserahkan kepada pihak kampus dan orang tua masing-masing mahasiswa.

Kepala BNPB Doni Monardo, dalam video YouTube Kemendikbud RI menerangkan bahwa pertemuan tatap muka ini tidak berlangsung serentak dalam penentuan satu waktu untuk seluruh sekolah/ universitas, tetapi bertahap setingkat kecamatan, kelurahan atau desa sebagaimana keputusan pemerintah pemda setempat.

Dengan pembalajaran tatap muka ini diharapkan  kesenjangan pencapaian belajar dan dampak negatif yang mempengaruhi psikologis anak dapat berkurang.