Mohon tunggu...
Yovanka Angela Siregar
Yovanka Angela Siregar Mohon Tunggu... Mahasiswi Hukum President University

Jakarta, Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

UU KPK, Apakah Akan Melemahkan KPK?

7 Oktober 2019   23:02 Diperbarui: 8 Oktober 2019   00:28 1300 0 0 Mohon Tunggu...

Belakangan ini, marak terdengar berita tentang melemahnya kekuasaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia. Bermunculannya berita ini disebabkan oleh disahkannya UU KPK yang dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga pemberantasan korupsi tersebut. 

Dalam rancangan tersebut, salah satu poinnya mengatur tentang kedudukan KPK yang berada pada cabang eksekutif. Dengan kata lain, dengan disahkannya undang-undang ini, maka KPK telah resmi menjadi lembaga pemerintah (Farisa, kompas.com, 5 September 2019).

KPK adalah lembaga negara yang mempunyai sifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, serta berkesinambungan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK memiliki tanggung jawab kepada publik dan KPK juga menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. 

Namun ada beberapa poin dalam undang-undang KPK yang menjadi sorotan ditengah gencarnya protes masyarakat terhadap undang-undang ini.

POIN-POIN KONTROVERSIAL

Bermacam tagar dipublikasikan di media sosial, berbagai kecaman telah disuarakan dalam demonstrasi yang diselenggarakan oleh para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, yang ikut mewarnai jalannya revisi UU KPK. 

Kecaman ini ditujukan kepada pemerintah yang dianggap telah mengesahkan UU yang merampas potensi pemberantasan korupsi di Indonesia. UU ini juga dianggap sebagai cara agar mempersulit lembaga pemberantasan korupsi menjalankan tugasnya .

Poin-poin pada UU ini yang dianggap sangat merugikan bagi pihak KPK dan masyarakat, namun sebaliknya, menguntungkan para koruptor. Selain karena kehilangan independensinya, KPK akan menjadi lembaga yang tidak lagi netral. 

Hal ini disebabkan oleh poin dalam UU tersebut yang menyatakan bahwa pegawai KPK akan secara otomatis menjadi pegawai negeri. Dengan begitu, ketidakberpihakan KPK tidak lagi bisa dijamin. 

Terdapat pula poin yang menyatakan bahwa penyadapan oleh KPK, haruslah berdasarkan persetujuan dari dewan pengawas, yang notabene dipilih oleh DPR dan harus menyampaikan laporan setiap tahunnya pada DPR. maka, siapakah yang dapat menjamin bahwa dewan pengawas tersebut adalah orang-orang pilihan yang 100% bersih dan tidak memihak?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x