Tradisi Memberi Ekspektasi

Seharusnya hal ini sangatlah cukup untuk dapat melaksanakan program sekolah gratis yang telah menjadi prioritas pasangan WH dan Andika, jika saja realisai yang dilakukan dilapangan sinkron dengan apa yang telah direncanakan. P

ada tahun berikutnya pengalokasian anggaran pun mengalami kenaikan sebesar Rp.1,13 Triliun dimana dari alokasi itu Rp.970,47 Miliar diperuntukkan bagi program sekolah gratis tingkat SMA/SMK. Namun, dengan adanya upaya program pendidikan gratis tersebut apakah sudah mampu mendongkrak tingkat pendidikan di provinsi ini?,

Memang, program pendidikan gratis tersebut benar adanya dapat mendongkrak partisipasi masyarakat. Dilihat dari indikator untuk meningkatkan akses pendidikan yaitu salah satunya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Dimana terjadi kenaikan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 60,05 ditahun 2017, menjadi 62,02 pada tahun 2018. Sama pula dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang juga mengalami kenaikan sebesar 8,53 pada tahun 2017 dan di tahun berikutnya menjadi 8,63. 

Akan tetapi, dana Bosda yang dijanjikan tak kunjung di dapat oleh pihak sekolah. Dan hal ini menjadi musibah bagi setiap sekolah tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten yang menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Pasalnya, pendidikan gratis yang digaung-gaungkan oleh wahidin halim dan andika hazrumy hanyalah sebatas isapan jempol. 

Dalam pengimplementasiannya sangatlah belum maksimal, hampir sebagian kepala sekolah SMA/SMK Negeri merasa kesulitan untuk menutupi biaya oprasional mereka.

 Hanya pada tahun 2019 saja dana Bosda itu dapat direalisakikan, itupun di duga karena desakan sekolah-sekolah saat itu. Pada tahun sebelumnya, sekolah hanya bertumpu pada bantuan dana Bos yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini membuktikan ketidak sanggupan pemerintah Provinsi Banten dalam mengimplementasikan program sekolah gratis ini. 

Semestinya pemerintah Provinsi Banten tidak perlu memaksakan diri, apalagi terus menerus membangun citra dan opini tentang pendidikan gratis dan mengelabui masyarakat, sementara sekolah semakin terseok-seok tanpa adanya peningkatan kulitas pendidikan. 

 Dari kenyataan ini, membuat saya berpikir mengapa harus ada desakan terlebih dahulu baru kemudian dana tersebut tersalurkan kepada pihak sekolah. Bukankah sudah sepatutnya dana tersebut tersalurkan tanpa harus diminta? Ini masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Rasanya ini sudah menjadi ciri khas negeri kita yang pandai membuat terobosan layaknya raksasa, tetapi pengimplementasiannya kerdil. 

 Lalu, pada tahun 2020 ini pun, tak ada kejelasan mengenai dana Bosda. Dimana dana tersebut mungkin dapat sangat membantu pihak sekolah maupun siswa untuk menunjang pembelajaran secara daring yang telah ditetapkan pemerintah selama Pandemi COVID-19. Seolah lupa akan ekspektasi yang telah di tuang dalam pergub nomor 31 tahun 2018. 

Penganggaran dana Bosda tidak lagi berdasarkan jumlah siswa yang seharusnya sama seperti BOS Nasional. Yang terjadi nyatanya Bosda di tahun yang sulit ini hanya diperuntukkan untuk gaji guru dan staf honorer.  

 Program sekolah gratis ini nyatanya menjadi ironi bagi sekolah-sekolah itu sendiri. Dimana yang mereka dapatkan adalah sebuah kebimbangan, karena anggaran tak kunjung diterima. Bukanlah kemudahan melainkan kesulitan untuk menutupi segala biaya operasional yang seharusnya dapat tertupi oleh progam ini.Sebuah program yang awalnya dibuat dengan tujuan untuk mengatasi suatu masalah, ternyata malah menciptakan masalah yang baru.