Mohon tunggu...
Anfasa CholidatuzZuhro
Anfasa CholidatuzZuhro Mohon Tunggu... Mahasiswa Univeritas Jember

https://unej.ac.id/id/

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Pentingkah PPP (Public Private Partnership) untuk Suatu Negara?

15 Juni 2019   12:26 Diperbarui: 15 Juni 2019   12:36 0 0 0 Mohon Tunggu...

Dalam suatu proyek pembangunan yang menjadi program wajib pemerintah juga tentu membutuhkan suatu pendanaan yang tidak sedikit. Lalu dari mana dana itu berasal? Ya, salah satunya berasal dari kerja sama yang dibuat oleh pihak pemerintah dan pihak swasta dengan membuat suatu perjanjian kontrak dengan menjalankan suatu misi. Hal itu biasa disebut dengan Public Private Partnership (PPP) atau biasa dipanggil dengan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). Adapun beberapa syarat yang harus dilakukan baik dari pihak swasta atau pun pihak pemerintah sebelum melakukan suatu kontrak kerja sama, antara lain:

  • Pihak swasta melaksanakan sebagaimana fungsi dalam bagian pemerintahan selama waktu yang telah ditentukan dan disepakati
  • Pihak swasta harus menerima sejumlah konpensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik dari fungsi secara langsung maupun tidak langsung.
  • Pihak swasta pun harus juga bertanggung jawab atas resiko yang muncul jika sewaktu-waktu terjadi saat pelaksanaanfungsi tersebut,dan juga
  • Fasilitas pemerintah,lahan ataupun aset lainnya yang dimiliki pihak swaasta dapat digunakan dan diserahkan sepenuhnya oleh pihak swasta selama masa kontrak itu sedang berlangsung.

PPP dibuat tidak semerta -- merta hanya ingin melakukan suatu kerja sama saja, namun tentu ada misi dan suatu program yang akan dijalankan. Mereka bekerja sama dalam jangka waktu yang telah mereka sepakati dan menggunakan keahlian disetiap masing -- masing instansi dan badan yang bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan publik dengan terus memperbaikinya,namun tentunya dengan biaya yang optimal dan relefan untuk publik. Pelayanan publik tersebut dapat berupa jalan, pembangkit listik, bandara, stasiun kereta api,dll.

Lalu seberapa penting PPP dalam pengembangan infrastruktur negara di Asia Pasifik terutama di negara Indonesia sendiri? Ya, PPP memang sangat penting dan diperlukan dalam setiap negara terhadap perkembangan infrastruktur apalagi di negara Indonesia yang ternilai sebagai negara yang sedang berkembang dan pada tahun 2008-2009 dinobatkan menjadi negara yang memiliki kualitas infrastruktur urutan ke 96 dari 134 negara di Dunia (World Economic Forum,2009).

Infrastruktur tentunya menjadi sesuatu yang besar di Asia, setiap negara tentu berlomba -- lomba ingin meningkatkan pelayanan publik di negara masing -- masing. Dan tentu hal itu tidak membutuhkan keuangan yang sedikit, namun dana yang diperoleh dari pinjaman luar negeri, APBN,APBD,dll untuk suatu pembenahan dan proyek pembangunan di negara asi pasifik hanya bisa sedikit menutupi dari jumlah semestinya. Sedangkan dana yang diberikan oleh IDB (Islamic Development Bank) untuk kebutuhan infrastruktur di Asia Pasifik hanya Rp. 11 Miliar Dollar pertahunnya atau sekitar Rp. 160 Triliun jika dirupiahkan. Sedangkan, Bank Dunia hanya bisa menambahkan Rp. 23 Miliar pertahunnya.

Jadi jika di akumulasikan masih banyak sekali kekurangan dana untuk menutupi suatu akan dibangun untuk pengembangan negara. Banyak sekali perbandingan antara kebutuhan yang ada dengan jumlah yang dapat ditutupi. Nah, disinilah peran pihak swasta sangat dibutuhkan. Pihak pemerintah hanya bisa menunggu investor besar menawarkan diri untuk bekerja sama dengan nilai yang serendah mungkin, dan pemerintah akan mendapatkan jawaban terbaik.

Merancang dan merencanakan suatu kerjasama atau kemitraan pihak swasta dengan pemerintah bukan suatu hal yang mudah juga, namun dengan pengalaman yang lebih dan luas di daerah Asia Pasifik, ADB (Asian Development Bank) sering kali menjadi penengah hubungan antar keduanya. ADB juga dapat membantu negara -- negara berkembang di Asia dalam mencapai suatu kemakmuran melalui pemanfaatan Public Private Partnership tersebut dalam suatu pengembangan pembangunan infrastruktur negara.  Secara publik dapat kita ambil contoh dari negara berkembang di Asia Pasifik adalah negara filipina yang dibantu oleh ADB dalam pembangunan jalur kereta api melalui kerangka kerja KPS yang menghubungkan kota Manila dengan Kota Matnog untuk meningkatkan suatu mobilitas dan efisiensi waktu.  

Di dalam suatu kerjasama tentu ingin menncapai suatu tujuan. Ya, tentu didalam kontrak kerja sama yang dilakukan oleh pihak swasta dengan pemerintah juga memiliki 5 target pencapaian sebagai tolak ukur dalam suatu keberhasilan penerapan PPP disuatu negara tersebut, 5 aspek itu yaitu: Kebijakan,Sumber Daya, Karakteristik Pelaku, Komunikasi yang baik, dan Kecenderungan Lembaga Pelaksana terhadap negara lain. Untuk saat ini, di Negara Indonesia sendiri suatu pelayanan publik yang dapat dirasakan dalam kerjasama ini adalah jalan tol yang semakin tahun selalu saja ada perbaikan dan pengembangan.

Dalam pengerjaan proyek dan kontrak kerjasama pun tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan, tentu terdapat banyak ataupun sedikit kendala yang terjadi. Baik dari cara implementasi yang kurang sesuai dengan rencana yang telah dirancang, dalam tahap persiapannya pun mungkin ada yang dinilai masih kurang baik dari strudi kelayakan atau pra studi kelayakan yang kurang mendetail sehingga membuat para investor besar berfikiran bahwa KPS ini masih perlu banyak pembenahan, dan juga mungkin saja kendala juga muncul dari aspek finansial dan dalam pelaksanaan pelelangan suatu proyek kepada investor  baik dari efisiensi waktu pelelangan dan juga dari sumber dana yang dibutuhkan untuk pelelangan. Pada dasarnya masih banyak juga kekurangan dari PPP ini sendiri yang menjadi PR pemerintahan untuk melakukan pembenahan guna menekankan pada suatu kendala -- kendala dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan Infrastruktur negara.

KONTEN MENARIK LAINNYA
x