Minyak Goreng Curah Dilarang Beredar

Ini merupakan pandangan dari masyarakat yang mendukung dan pro terhadap kebijakan Pemerintah.

Ilustrasi: money.kompas.com

Sedangkan bagi masyarakat yang sudah terlanjur terbiasa menggunakan minyak goreng curah, masalah harga menjadi faktor pembeda utama. Baik berhubungan dengan harga jual bagi para pengecer yang terancam berkurangnya keuntungan mereka, maupun daya beli para konsumen sebagai pengguna minyak goreng curah.

Sudah tentu para pedagang kecil sebagai pengguna minyak goreng curah akan merasa terbebani, karena biaya produksi mereka akan lebih mahal, sedangkan jika harga jual dinaikan para pelanggannya belum tentu mau membeli.

Upaya Mendorong Masyarakat Menggunakan Minyak Goreng Kemasan

Selain faktor kesehatan, Menteri Perdagangan bahwa minyak goreng kemasan akan lebih terjamin takarannya. Mungkin takaran minyak goreng curah bisa tidak sesuai dengan takaran semestinya, dalam satu kantong seharusnya berisi satu liter, bisa saja jumlahnya hanya 0,97 liter. 

Dalam hal ini selain kualitas, kuantitas minyak goreng kemasan memang lebih terjamin karena proses pengemasannya akan lebih terjaga.

Pemerintah juga mendorong adanya investasi pengadaan mesin kemasan minyak goreng agar dapat dijangkau oleh para penjual. 

Di samping itu pemerintah mengupayakan penjualan minyak goreng kemasan ini juga menggunakan wadah atau tempat minyak dari setiap pembelinya. Jadi para pembeli datang ke penjual minyak beserta tempatnya masing-masing.

Ilustrasi: ralali.com

Harga eceran yang ditetapkan adalah Rp. 11.000 per liter, harga ini diupayakan agar bisa bersaing dan tidak terlalu berbeda jauh dengan minyak goreng curah. Dengan demikian diharapkan minyak goreng kemasan dapat lebih dijangkau oleh masyarakat luas.

Faktor distribusi juga perlu diperhatikan agar peredaran minyak goreng kemasan merata dan senantiasa tersedia di seluruh daerah, karena jika pasokan tersendat dan barang menjadi langka otomatis harga minyak goreng akan naik, sudah tentu menjadi permasalahan lagi bagi masyarakat.

Hambatan Implementasi Kebijakan