        Kata politik sekarang bukan menjadi suatu istilah yang asing didengar oleh telinga pemuda. Di tengah era digital seperti saat ini, golongan muda (khususnya yang aktif menggunakan internet dan media sosial) setiap hari mendapatkan berbagai berita dan informasi yang berkaitan dengan dunia politik. Berita-berita tersebut dapat berupa kabar positif misalnya mengenai keberhasilan kepala daerah tertentu dalam mengelola daerahnya, atau juga kabar negatif seperti ditangkapnya politikus-politikus yang tersandung kasus korupsi.
        Banyaknya berita negatif yang berkaitan dengan dunia politik khususnya di tanah air mengakibatkan banyak dari pemuda saat ini yang apatis terhadap politik. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2012 sendiri mencatat bahwa sekitar 79% pemuda di Indonesia tidak tertarik mengenai dunia politik.[1]
        Selain itu, Muhammad Rosit, seorang peneliti dari Political Literacy Institute mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa hanya sekitar 11% anak muda di Indonesia yang memiliki ketertarikan menjadi politikus.[2] Banyak pemuda yang menganggap bahwa dunia politik merupakan dunia yang kotor, tempat para orang yang gila harta dan kekuasaan bertarung di dalamnya.Â
        Akan tetapi, di sisi lain muncul juga golongan muda yang mendukung jagoan politiknya secara fanatik. Berbeda dengan golongan apatis yang tidak peduli terhadap perkembangan politik, golongan yang satu ini menganggap bahwa dunia politik itu merupakan dunia yang hitam-putih, jagoan politik yang didukungnya merupakan pahlawan kebenaran dan lawan-lawan dari jagoannya merupakan orang-orang jahat yang harus dikalahkan.
        Biasanya, demi membela politikus jagoan yang didukungnya, golongan yang satu ini tak segan menyerang para lawan politik jagoannya beserta para pendukungnya dengan isu-isu yang berbau Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) yang jika dibiarkan terus berlanjut akan mengancam persatuan dan  kesatuan Republik Indonesia.
        Munculnya kedua golongan muda di atas, secara nyata merupakan akibat dari banyaknya pemuda yang gagal dalam memahami makna politik yang sesungguhnya. Akan tetapi, hal tersebut juga masih dapat dimaklumi karena pendidikan politik yang selama ini digembar-gemborkan ke golongan muda hanya sebatas tentang bagaimana agar para pemuda terlibat aktif dalam pemilihan umum khususnya mengenai cara mencoblos kotak suara yang baik dan benar, bukan tentang cara menilai calon wakil rakyat atau calon kepala daerah sebelum memilihnya, atau cara menilai kinerjanya jika terpilih secara kritis dan rasional agar golongan muda tidak terjebak dengan yang namanya apatisme dan fanatisme mengenai masalah politik.
        Politik sendiri merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami oleh para pemuda. Jika kita melihat lembar sejarah republik ini, Indonesia dapat merdeka salah satunya disebabkan oleh kesadaran golongan muda untuk berpolitik. Para pemuda saat itu medirikan berbagai organisasi kepemudaan seperti, Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Celebes, dan masih banyak lagi, sampai tercetus dan diselenggarakannya Kongres Pemuda I di Jakarta dan Kongres Pemuda II di Surabaya.
        Ketika detik-detik proklamasi, golongan muda juga memiliki jasa yang cukup penting yaitu mendesak Soekarno di Rengasdengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. Oleh karena itu, akan sangat miris dan menyedihkan sekarang jika kita melihat banyak pemuda yang tidak melek terhadap politik, mengingat jika kita melihat sejarah bangsa ini, pemahaman pemuda terhadap politik telah membawa kemerdekaan bagi Republik Indonesia.
        Selain alasan historis, dampak dari kebijakan yang dibuat oleh para politikus menjadi alasan lain mengapa pemuda wajib memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perkara politik. Setiap kebijakan yang dibuat oleh para elite politik mempunyai pengaruh di hampir setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan golongan muda.
        Jika golongan muda tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah politik, maka seperti yang dijabarkan di atas, golongan ini rawan menjadi golongan apatis atau fanatik. Dengan demikian, hal tersebut akan memudahkan oknum politikus untuk meraih kekuasaannya bukan demi mengabdi bagi tanah air, akan tetapi demi kepentingan pribadi atau kelompok semata yang akibatnya akan dirasakan oleh republik ini.
        Akibat-akibat tersebut, antara lain: (1) menjamurnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di kalangan politikus; (2) munculnya kebijakan-kebijakan yang hanya mengakomodir kepentingan elite dan tidak pro terhadap kepentingan rakyat; (3) dan anjloknya kualitas pelayanan publik.
