Sejak komersialisasi di tahun 1970-an, sistem pembiayaan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan saat ini secara luas diterima dan dipraktekkan di seluruh dunia. Namun, sistem pada perbankan Islam terus dikritik karena kurangnya keseragaman secara syariah (hukum Islam), atau tentang prinsip yang diterapkan dan diawasi di lembaga keuangan Islam. Kepatuhan terhadap Syari'ah dalam transaksi bisnis di lembaga keuangan Islam diatur oleh Dewan Pengawas Syariah DPS (SSBs). Meskipun telah ada peningkatan dalam penelitian tentang keuangan Islam, Lembaga keuangan saat ini hanya fokus pada fitur produk keuangan syariah. Topik Syariah governance di lembaga keuangan Islam belum sepenuhnya dieksplorasi dan khususnya untuk seleksi dan pelatihan dari dewan penasihat syariah.
Meskipun telah banyak penelitian yang berhubungan dengan fitur produk keuangan Islam, tidak banyak perhatian untuk pemerintahan, dan peran penasehat Syariah di lembaga keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan studi kasus longitudinal pada Sektor perbankan syariah di Pakistan, penelitian ini menyelidiki masalah seleksi dan pelatihan penasehat Syariah di lembaga keuangan Islam. Penelitian ini mengungkapkan tentang penasihat syariah yang dapat melayani beberapa lembaga keuangan syariah yang bertentangan dengan peraturan perbankan, dan hanya menciptakan situasi konflik. Penelitian ini juga membahas bagaimana peran ganda auditor internal dan eksternal yang dilakukan oleh penasihat Syariah yang akan menambah potensi konflik di bank syariah. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan investasi pemerintah dan sektor swasta dalam infrastruktur pendidikan untuk memperluas jumlah penasihat syariah yang berkualitas, dan kemungkinan perlunya pengembangan tentang peraturan lebih lanjut.
Penelitian ini membahas tentang kesenjangan pada seleksi dan pelatihan dari dewan penasihat syariah di lembaga keuangan Islam di Pakistan. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan dan membandingkan persyaratan, peraturan dan pendekatan pada praktek  seleksi dan pelatihan dewan penasehat syariah di industri perbankan syariah di Pakistan. Tujuan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana keefektivitasan penasihat dan kemandirian dan dampaknya terhadap kriteria dewan pengawas syariah yang kompatibel bagi perbankan Islam.
Di negara Pakistan memang menjadi hal yang sangat diprioritaskan, mengingat bahwa negara Pakistan memang dikenal sebagai negara yang pertama dalam mengadopsi sistem perbankan Islam yang murni. Karena kurangnya pengetahuan yang masih ada dan berhubungan dengan kedua regulasi perbankan Islam dan proses untuk memenuhi kriteria dari dewan pengawas syariah dalam monitoring dan kelayakan dalam mengawasi perbankan Islam. Studi ini membahas masalah pemilihan dewan penasihat syariah, pelatihan penasihat, dan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, konflik kepentingan dan perbandingan dengan elemen dari pemerintahan pemilihan penasihat syariah dan auditor keuangan perusahaan.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari studi kasus di lapangan menggunakan desain studi kasus. Artinya, fokus pada sejumlah bank syariah dan dalam perbankan Islam di Pakistan. Dengan langsung berinteraksi dengan subyek penelitian di lapangan, praktik dan penafsiran bisa diselidiki dari dekat, kasus yang ada hanya sebatas kemampuan para peneliti untuk mempelajari obyek dengan banyak dimensi dan kemudian menggambarkan dari berbagai elemen yang berbeda dan untuk menciptakan sebuah interpretasi yang bisa diterapkan. Khususnya di suatu bidang pengembangan perbankan syariah, di mana hampir tidak ada penelitian tata kelola perusahaan sampai saat ini yang telah dilakukan, tidak ada kontak langsung dalam pengaturan organisasi yang menawarkan wawasan penting ke dalam proses tersebut. Melalui penerapan beberapa metode termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumenter, dan dapat diperoleh dari pemahaman praktek organisasi. Dengan pendekatan ini peneliti bertujuan untuk menembus organisasi peserta konstruksi pada dunia sosial, budaya, pemikiran, bahasa dan perilaku mereka, penelitian ini berusaha untuk memahami situasi organisasi dan praktek secara holistik (Parker, 2003; Ahrens dan Chapman, 2006).
Penelitian ini berfokus pada bagaimana memunculkan struktur utama dan proses yang terlibat dalam perbankan Islam yang dipilih, kasus yang di maksud untuk menembus praktik nyata dan persepsi serta agenda dan makna dari institusi mereka. Jadi dalam rangka untuk memenuhi tujuan penelitian ini, penelitian difokuskan pada sosial dan praktik institusional yang jelas dalam kasus yang diteliti. Hal ini sangat penting untuk topik diskusi dalam penelitian ini, mengingat terjalinnya budaya, agama dan keyakinan bisnis, persepsi dan praktek yang muncul dalam fenomena perbankan Islam. Dari perspektif dengan spesifik ini, tema yang muncul dikembangkan dari spesifik Data empiris yang berasal di lapangan.
Untuk tujuan penelitian ini, industri perbankan syariah di Pakistan didefinisikan sebagai satu kasus, belajar dengan berbagai organisasi perbankan yang berbeda di dalamnya. Sebuah pendekatan yang diambil dimana data dikumpulkan selama periode lima tahun, 2003-2007. Itu pemilihan di negara Pakistan didasarkan pada sejumlah kriteria. Pakistan adalah negara pertama yang menyatakan dirinya sebagai republik Islam. Selain itu negara pertama yang mencoba untuk menerapkan keuangan perbankan Islam sebagai bentuk eksklusifitas perbankan yang tersedia di dalam negeri tersebut. Selain itu salah satu negara pertama di dunia yang menerapkan lembaga perbankan Islam. Untuk memahami penerapan aturan syariah dan peran DPS di bank Islam , penelitian komparatif dilakukan pada individu organisasi. Untuk melindungi identitas lembaga yang diwawancarai, nama-nama lembaga keuangan tidak diungkapkan dalam tulisan ini. Enam bank terpilih sebagai studi kasus. Dua adalah bank syariah spesialis didirikan perusahaan terdaftar sebagai publik antara Tahun 2002 dan 2005, dengan pemegang saham utama di Pakistan dan Timur Tengah. keduanya memiliki cabang yang tersebar di seluruh Pakistan. Empat bank lain dipilih untuk penelitian ini adalah bank umum dengan menyediakan pilihan keuangan Islam.
Pengumpulan data
Data utama. Untuk tujuan penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer lembaga keuangan, penasihat syariah, dan individu lainnya terlibat dalam industri perbankan Islam di Pakistan. Sebanyak 30 orang yang diwawancarai selama lima tahun (2002-2007) di berbagai kota di Pakistan. diwawancarai dan diidentifikasi dengan menggunakan kedua purposive dan teknik snowball sampling.
Untuk keperluan penelitian ini, wawancara mengambil bentuk etnografi interaksi dinegosiasikan antara pewawancara dan yang diwawancarai. Hal ini memungkinkan wawancara untuk menjadi lebih wacana di mana pertanyaan dan tanggapan dapat secara kontekstual dan bersama-sama dibangun oleh kedua pewawancara dan yang diwawancarai. Ini diizinkan elisitasi dari cerita "Apa yang terjadi" dan wacana tentang "bagaimana hal itu terjadi". Wawancara semi-terstruktur memanfaatkan kombinasi baik terbuka dan tertutup berakhir pertanyaan, dan mengandalkan informasi yang diberikan oleh orang-orang yang ahli di lapangan.
Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk lebih memahami pandangan yang diwawancarai dan interpretasi peristiwa. Karena bidang studi yang relatif baru, informasi yang dicari adalah dikumpulkan dari para ahli di bidang keuangan Islam di Pakistan. Wawancara berusaha menimbulkan struktur tertentu. Dengan bertanya termasuk penggunaan probe informal dan tindak lanjut untuk mencoba mencakup semua aspek dari topik yang relevan dengan pusat penelitian yang obyektif dan memaksimalkan komentar yang diwawancarai dari penyataan tentang bagaimana proses yang dialami.
Bertanya tentang pengalaman / perilaku, opini / nilai-nilai, pengetahuan, latar belakang / demografi, dan masa lalu / sekarang / dan masa depan. Metodologi  dengan wawancara ini yang ditawarkan oleh sejumlah penelitian yang relevan dan berbeda, mengingat keadaan yang muncul pada perbankan Islam dan kelangkaan yang relatif dari informasi yang tersedia tentang struktur dan proses. Dengan metodologi ini memungkinkan peneliti mewawancarai untuk masalah yang kompleks pada perbankan Islam, padahal tidak efektif apabila hanya melalui kuesioner. Hal ini juga menimbulkan jawaban spontan dan tanggapan  dari responden sementara memungkinkan para menyelidik dengan pengetahuan dan pandangan mereka lebih dalam. Selain itu difasilitasi akses yang lebih besar ke konteks dan kemampuan untuk mengamati perilaku non-verbal yang diwawancarai. Wawancara terfokus pada :
- Operasi harian rutin DPS
- Perbedaan karakteristik operasional dan persyaratan antara spesialis bank syariah dan bank yang beroperasi pada perbankan Islam.
- Persyaratan minimum bagi seorang untuk menjadi penasihat syariah atau anggota dari DPS.
- Proses dimana produk keuangan syariah baru diperkenalkan ke bank.
- Peran yang dimainkan oleh DPS pada persetujuan produk baru. pertanyaan lain ditangani dengan pelatihan penasihat syariah dan staf Bank; regulasi kerangka di mana bank dan DPS beroperasi.
Wawancara dilakukan dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Salah satu kemampuan peneliti untuk berkomunikasi dengan baik. Selama lima periode follow-up tatap muka wawancara dilakukan dengan 25 orang yang diwawancarai untuk memastikan bahwa pandangan yang diungkapkan oleh orang yang diwawancarai selama wawancara sesuai dan benar. Ini juga disediakan oleh peneliti untuk memberi kesempatan dalam mengajukan pertanyaan tindak lanjut data sekunder baru dan informasi yang diberikan oleh responden lainnya. Setiap Wawancara berlangsung antara 30 menit sampai dua jam. Selain melakukan wawancara, peneliti juga menganalisis memo dan pedoman yang dikeluarkan oleh State Bank of Pakistan, dan dokumen. Dokumen-dokumen ini termasuk informasi mengenai fit dan kriteria yang tepat yang ditetapkan oleh Bank Negara Pakistan untuk pemilihan penasihat syariah dan dewan penasehat. Dokumen-dokumen lain termasuk laporan keuangan bank serta Shari'ah audit.
Data sekunder. Untuk tujuan data sekunder penelitian ini bersumber dari artikel yang relevan jurnal, buku, artikel majalah, studi sejarah dan artikel surat kabar. Sumber-sumber ini memberikan informasi latar belakang yang diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur dan mengembangkan pertanyaan wawancara untuk pengumpulan data primer.
Analisis data. Untuk tujuan penelitian ini, analisis data difokuskan pada identifikasi tema dan pengembangan kategori terkait yang akan membantu menjelaskan tentang perilaku, tema kunci dan pola yang muncul, terus diidentifikasi di seluruh periode penelitian melalui proses mencatat, mencatat dan menulis memo, dan analisis selanjutnya. Tema dan Pembuatan Pola yang dikembangkan secara induktif dari analisis dokumentasi dan wawancara, dan Data yang dikategorikan, ini membantu menjelaskan: hubungan antara konsep-konsep, dan pengaruh yang berdampak proses dan hasil nyata dari DPS. Potensi antara konsep dikembangkan melalui tulisan memo, yang digambarkan dan dianalisis setiap peristiwa, kejadian, diskusi atau perilaku diidentifikasi dan dikelompokkan dari sumber data.
Analisis Hasil Penelitian
Penulis menerangkan bahwa Studi ini membandingkan persyaratan yang ditetapkan oleh State Bank of Pakistan dengan praktek nyata di industri. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penasihat syariah telah dilatih di salah satu institusi di Karachi. beberapa bank juga melakukan upaya untuk mengirim staf perbankan mereka untuk melatih di lembaga tertentu. Kurangnya lembaga pelatihan terakreditasi yang tersedia, persyaratan pendidikan untuk penasihat syariah dibentuk oleh Bank Negara, dan waktu yang dibutuhkan untuk melatih sebagai penasihat syariah membatasi jumlah penasihat dan staf perbankan yang benar-benar akrab dengan masalah yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan Islam. Secara keseluruhan staf bank umum tidak relevan dalam persyaratan dan ini berpotensi menciptakan konflik di organisasi, baik antara staf perbankan dan antara staf dan penasehat syariah.
Persyaratan untuk penasihat syariah yang diberikan oleh Bank Negara Pakistan menentukan bahwa penasihat syariah mungkin tidak bertindak sebagai penasihat untuk lebih dari satu lembaga. Sejak penasihat syariah dipekerjakan oleh bank, yang menyediakan layanan mereka ke organisasi lain dipandang sebagai konflik. Tapi larangan ini diabaikan oleh lembaga dan ulama yang sering ditemukan dalam melaksanakan tugasnya untuk beberapa organisasi. Temuan Penelitian ini mengungkapkan bahwa karena hanya terbatas penasihat syariah di seluruh dunia, lembaga tidak memiliki alternatif selain menggunakan penasihat syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa Pakistan perlu mengatasi masalah dalam pelatihan untuk penasihat syariah dengan berinvestasi di sektor pendidikan dan membangun pendidikan lembaga baru yang menyediakan kursus di bidang keuangan Islam.
Pada Organisasi akuntansi dan audit atas institusi finansial Islami (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions = AAOIFI) telah menyiapkan standar untuk dewan pengawas Syariah, komposisinya, dan aspek terkaitnya seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, dewan syariah harus merupakan dewan independen yang terdiri atas banyak fuqaha terkait ilmu hukum komersial Islami. Ia dapat pula terdiri atas ahli-ahli lain dalam bidang institusi finansial Islami dengan pengetahuan mengenai ilmu hukum Islami yang berkaitan dengan transaksi komersial.
Dewan syariah dipercayai dengan tugas untuk mengarahkan, meninjau, dan mengawasi aktivitas institusi finansial Islami guna memastikan ia telah sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah Islami. Fatwa dan peraturan dewan pengawas syariah bersifat mengikat bagi institusi finansial Islami. Menurut standar AAOIFI, dewan syariah setidaknya harus terdiri atas tiga anggota cendekiawan syariah. Ia dapat mencari jasa dari konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi, dan/atau bidang lain. Ia seharusnya tidak memasukkan direktur atau pemegang saham signifikan dari institusi finansial Islami.
Dalam Praktiknya Dewan syariah/DPS memusatkan perhatian pada kesesuaian syariah dari struktur finansial, termasuk produk, dokumentasi, dan proses transaksi. Bila diperlukan, laporan dari dewan harus mencantumkan pernyataan yang jelas bahwa laporan keuangan telah diperiksa untuk kesesuaianya dengan basis syariah dalam pengalokasian keuntungan di antara pemegang ekuitas dan deposan. Laporan dewan syariah sebaiknya juga mencantumkan pernyataan yang jelas bahwa semua pendapatan didapatkan dari sumber-sumber atau melalui cara-cara yang dilarang oleh peraturan dan prinsip syariah Islami telah diberikan. Dalam kasus pelanggaran terhadap salah satu peraturan dan pengaturan syariah dari dewan syariah, dewan harus meindikasikan pelanggarannnya dalam laporan. Dewan syariah pusat juga dapat menyetujui kriteria fit and proper untuk penunjukkan penasihat syariah dalam intitusi perbankan Islami.
Dengan menerapkan Lembaga yang terakreditasi dan bertaraf Internasional untuk pelatihan Dewan Penasihat Syariah. Maka hal itu akan memungkinkan Pakistan meningkatkan keterampilan penasihat syariah di masa depan dan staf bank yang pada gilirannya akan memfasilitasi peningkatan tata kelola prinsip syariah dalam institusi keuangan Islam, dan mengurangi potensi konflik antara penasihat syariah dan staf bank. Manfaat jangka panjang dari investasi di bidang infrastruktur pendidikan adalah bahwa peningkatan jumlah sarjana syariah yang berkualitas akan membantu mengatasi konflik yang dihadapi oleh penasehat.
Karena lebih banyak penasihat akan tersedia untuk menyediakan layanan mereka, lembaga keuangan Islam tidak akan dipaksa untuk mempekerjakan penasihat yang sudah dipekerjakan oleh lembaga lain. Hal ini akan membantu mengatasi masalah kritikus yang mempertanyakan independensi penasihat yang dipekerjakan oleh beberapa lembaga keuangan. Sebagai industri perbankan syariah yang terus tumbuh dan berkembang, masalah ini akan membutuhkan perhatian khusus dan terus menerus oleh berbagai industri lembaga keuangan syariah dan pemerintah.
REFERENSI : JOURNAL AUDIT AND GOVERNANCE IN ISLAMIC BANKS: SELECTION AND TRAINING OF SHARI’AH ADVISORS, Hussain G. Rammal (International Graduate School of  Business University of South Australia) & Lee D. Parker (School of Commerce University of  South Australia)
