Pilkada 2020 rencananya akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Akan ada  sebanyak 270 daerah pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan rincian sembilan pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota.
Sepertinya pelaksanaan pesta demokrasi daerah kali ini tidak akan berjalan dengan mulus. Awal tahun 2020 dunia dilanda ancaman virus yang cukup mematikan yaitu Covid 19 dan sepertinya Indonesia juga tidak dapat luput dari serangan virus ini.
Walau sudah berusaha sekuat tenaga untuk dapat terhindar dari serangan virus ini akhirnya ada juga warga Indonesia yang menjadi korban dan terjangkiti penyakit ini.
Kita beri apresiasi yang sangat baik kepada pemerintah yang telah berusaha dalam melakukan pencegahan dan setiap upayanya dalam menekan penyebaran virus ini di Negara Indonesia.
Hingga saat ini belum ada antivirus yang dapat menghentikan penyebaran virus ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dari membangun sarana dan prasarana pengobatan serta fasilitas karantina sampai melakukan tindakan evakuasi kepada rakyatnya yang sedang belajar dan bekerja dinegara pandemik Corona.
Corona sepertinya tidak memandang bulu, tampa memandang status sosial korban pun berjatuhan. Lihat saja pejabat militer Iran Brigadir Jenderal Nasser Shabani dikabarkan meninggal dunia akibat virus ini.
Masih banyak pejabat luar negri lain yang terjangkiti seperti Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton, Menteri Kebudayaan Prancis Franck Riester, Menteri Kesehatan Junior dan Anggota Parlemen Konservatif Inggris Nadine Dorries, Kepala Staf Angkatan Darat Italia Salvatore Farina dan didalam negri mentri perhubungan Budi Karya pun dikabarkan telah terjangkiti virus ini
Kemudian bagaimana dengan kelanjutan pilkada serentak yang akan kita laksanakan. Pemerintah harus berpikir keras dalam proses pelaksanaanya. Tahapan Proses yang harus dilalui harus dipertimbangkan dengan matang. Atau jika situasi tidak memungkinkan lebih baik diundur saja.
Pada proses Kampanye pengumpulan masa adalah hal yang sangat tidak mungkin dilakukan. Pemerintah tentu harus mempertimbangkan untuk  melarang pengumpulan masa dalam jumlah besar karena menjadi rawan  penyebaran virus corona.
Kampanye bisa saja dilakukan melalui media daring atau melalui kampanye live via media televisi. Tapi apakah tim sukses dapat terpantau dalam melakukan sosialisasi dari rumah kerumah ?
