Baru-baru ini kabar peralihan dukungan dari partai politik pendukung Prabowo-Sandi kembali menjadi sorotan publik. Hal ini setelah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Tentu saja, aspirasi politik para kader dan pengurus PAN di Kalimantan Selatan itu berbeda dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN di Jakarta. Namun, mereka mengaku memiliki sejumlah alasan logis yang mendasari pengalihan dukungan tersebut.
Alasan utamanya, mereka tak berani berbeda suara dengan mayoritas warga di provinsi itu. Menurut Muhidin, Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, mayoritas warga Kalsel memiliki penilaian positif terhadap pembangunan di era Jokowi saat ini, sehingga mereka berharap pembangunan itu bisa dilanjutkan di periode kedua Jokowi.
 "Pembangunan harus dilakukan dua periode. Karena kalau hanya satu kali, program pemerintah tidak maksimal. Contohnya saya menjabat Wali Kota Banjarmasin di dua periode, bisa membangun Banjarmasin," ujar Muhidin, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Minggu (9/12/2018).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Bara Krishna Hasibuan tak mempermasalahkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan yang memilih mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin daripada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Lebih jauh lagi, PAN memang membebaskan pengurus partai di daerah untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Karena partai berwarna biru-putih itu lebih memprioritaskan pemilihan legislatif daripada Pilpres 2019.
Oleh karena itu, pimpinan daerah diminta fleksibel menyesuaikan dinamika di daerahnya masing-masing. Dengan begitu arah kebijakan partai di tingkat pusat tidak selalu bisa linear diterapkan secara 'saklek' di daerah.
Sikap politik yang terkesan 'main dua kaki' itu tidak hanya dipraktikkan oleh PAN saja. Sebelumnya, Partai Demokrat juga telah membebaskan pengurus di daerahnya untuk 'bermain' fleksibel dalam mendukung kandidat presiden, disesuaikan dengan dukungan mayoritas warga setempat.
Beberapa kader Demokrat di daerah pun telah mendeklarasikan mendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo dan Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaakui ada sekitar 20 persen dari 34 DPD partainya yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Berikutnya, Partai Bulan Bintang (PBB) yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandi juga akan segera merapat secara keseluruhan ke Jokowi-Ma'ruf. Sinyal ini terlihat setelah Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, bersedia menjadi penasihat hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01. Pun setelah dirinya bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu.
