Dunia pendidikan akhir-akhir ini dihebohkan oleh berita akan kembali dibukanya sekolah bagi para siswa untuk pembelajaran tatap muka (ptm) terbatas.
Tentu saja dalam hal ini hanya sekolah di daerah yang memenuhi syarat yang diperbolehkan untuk mengadakan ptm terbatas, yaitu daerah yang melaksanakan PPKM (Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1-3.
Beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan itu seperti guru/tenaga pendidikan harus sudah divaksin dua kali.
Sedangkan sekolah juga mesti tetap menerapkan protokol kesehatan seperti siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran dilakukan secara bergantian sebab kapasitas dalam kelas hanya boleh terisi maksimal 50%. Syarat lainnya adalah tetap memakai masker, menjaga jarak 1,5 meter dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tidak ada aktivitas kumpul-kumpul atau makan di kantin laiknya yang biasa dilakukan anak sekolah saat jam istirahat.
Menyimak beberapa aturan yang ditetapkan, terlihat tidak terlalu berat dan dapat diterapkan di sekolah.
Namun ada hal yang mesti ditilik lebih lanjut, yaitu jenjang siswa yang mengikuti ptm terbatas ini, yang mana adalah siswa SMA, SMK, MA, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan.
Jenjang yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pelaksanaan protokol ini agar berjalan dengan efektif sebagaimana yang diharapkan adalah siswa SD dan yang setara.
Sebagaimana yang kita ketahui, siswa SD rata-rata memiliki kepribadian yang aktif. Mereka senang bercanda dan bemain dengan teman sebayanya, yang artinya aktivitas itu dilakukan dengan jarak yang dekat (bahkan bersentuhan). Apalagi mereka sudah tidak bertemu selama kurang lebih satu setengah tahun.
Hal ini mengindikasikan ada kemungkinan mereka akan sulit dicegah untuk tetap bercengkerama satu sama lain bila telah bertemu.
Jika mereka diberi tahu mengenai protokol kesehatan juga mungkin tidak semua anak dapat menangkap dan mengertinya dengan baik. Alih-alih berharap proses pembelajaran tatap muka lebih efektif dibanding daring, malah mungkin akan kembali meningkatkan kasus pasien covid-19.
Ini bukanlah berarti pesimis terhadap program pemerintah, tetapi juga harus realistis. Jangan lupakan bahwa beberapa bulan yang lalu negeri kita tercinta ini baru saja dilanda gelombang kedua. Bila tidak hati-hati dalam mengambil kebijakan, bukan tidak mungkin akan ada gelombang ketiga bahkan seterusnya.
Hendaknya kita menghargai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui tim Percepatan Penanggulangan Covid-19. Strategi PPKM yang dibuat oleh mereka memang banyak ditolak atau ditentang oleh banyak pihak. Terutama masyarakat yang berwirausaha yang merasa dirugikan karena usaha mereka harus ditutup.
Namun dampaknya pelan-pelan dapat dirasakan. Memang masih saja ada masyarakat yang terinfeksi covid-19. Tetapi data menunjukkan bahwa masyarakat yang terinfeksi lebih sedikit dibanding dengan masyarakat yang sembuh. Itu tandanya ada penurunan dari hari ke hari bila bila ditinjau dari penderita covid-19 saat ini.
Maka dari itu, jangan sampai usaha pemerintah dalam menerapkan PPKM selain pengorbanan yang masyarakat berikan kepada pemerintah agar PPKM terlaksana dengan baik menjadi sia-sia (pasien covid-19 bertambah lagi) oleh karena ptm terbatas.
Tidak ada salahnya bila menunggu situasi yang sungguh-sungguh aman (syukur bila tidak ada pasien covid-19 lagi dalam dua bulan mendatang). Tetapi bila melihat data pasien yang dirawat saat ini berjumlah 241.000-an dengan rata-rata pengurangan setiap hari sebanyak 10.000-an pasien seperti yang dapat dilihat dalam rentang waktu seminggu terakhir. Bukan tidak mungkin dalam sebulan kedepan, tidak ada lagi pasien covid-19 di Indonesia.
Setelah itu, pemerintah dapat mengevaluasi lagi situasi tersebut dan malah bila memungkinkan bukan lagi ptm terbatas tetapi sungguh-sungguh ptm laiknya yang pernah dilaksanakan sebelum pandemi (tidak perlu pakai masker, tidak perlu jaga jarak, siswa dapat berinteraksi dengan teman-temannya, dan jadwal belajar tidak lagi bergantian).
Itulah harapan kita bersama. Tentunya harus didukung oleh semua pihak. Termasuk salah satunya adalah pemangku kepentingan dalam menerapkan ptm terbatas.
