Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) awalnya akan berlangsung padatanggal 6-8 Desember 2018 di Aceh. Kabarnya, kongres masih perlu penundaan untuk beberapa hari. Kongres KNPI kali ini, mempertemukan Noer Fajriyansyah yang pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai PDIP di Pemilu 2014 dengan Haris Pratama yang kader Partai Golkar.
Dua kubu dalam satu koalisi, PDIP dan Golkar, akan saling bertarung untuk memperebutkan kursi KNPI-1. Kebetulan, Fajry dan Haris adalah alumni HMI. Keduanya memainkan peran di beberapa Kongres HMI terakhir. Lalu, bagaimana pengalaman di Kongres HMI dalam praktik pemenangan pada Kongres KNPI? Menarik untuk kita simak bersama.
Mengganggu HMI
Tidak bisa kita pungkiri, bahwa perseteruan dua kandidat yang merupakan alumni HMI cukup mengganggu Pengurus Besar HMI. Setidaknya, sudah ada dua pengurus yang beradu komentar di media, yaitu Edy Sofyan dan Heru Slana Muslim. Mereka saling memperlihatkan landasan soal dukungan yang mempengaruhi dualisme kekuatan di PB HMI.
Edy dengan rekan-rekannya terlihat memberi kesempatan untuk mendukung Haris Pratama. Sedangkan Heru, jelas terlihat mengantarkan Noer Fajriyansyah saat mendaftar sebagai calon Ketum KNPI. Sehingga, ada persoalan yang menjadi dilema. Apakah PB HMI akan masuk dalam konflik akibat Kongres KNPI? Pandangan sementara, jelas muncul masalah di internal HMI.
Masalah di tubuh PB HMI bukan persoalan sepele. Tidak juga masalah yang biasa saja. Melainkan masalah serius. Apalagi jika antar ketua bidang di PB HMI saling membentuk poros. Apakah mendukung Haris Pratama, Noer Fajriyansyah atau abstain atau non-block. Pertemuan ngopi-ngopi antar kelompok bisa mempengaruhi stabilitas kepengurusan PB HMI. Kalau tidak cepat melalukan pendinginan suasana. Maka, pengurus lain akan cerewet di media sosial.
Di lain sisi, Pleno I PB HMI yang beberapa waktu lalu telah usai memberikan syarat yang abu-abu. Memang, keputusan Pleno I PB HMI memperioritaskan kader HMI. Masalahnya, Noer dan Haris adalah sama-sama alumni. Bedanya, Noer Fajriyansyah pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI. Sedangkan Haris Pratama diketahui belum pernah memimpin PB HMI.
Akan tetapi, PB HMI tidak mungkin menghalangi setiap orang dalam kompetisi politik. Karena itu adalah hak asasi yang masuk dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Terlepas apapun jabatannya. Pembatasan yang mengancam demokrasi internal HMI harus dihindari. Karena, belum tentu Ketum PB HMI bisa menjadi Ketum di organisasi lain.
Sebagai contoh, ada berapa orang mantan Ketum PB HMI yang menjadi ketua partai politik? Sepertinya baru Anas Urbaningrum. Kalau alumni HMI, ada beberapa yang pernah memimpin dan mendirikan parpol. Jika dilihat pada kontek KNPI, memang ada nama-nama alumni HMI yang sempat memimpin organisasi pemuda ini. Tetapi, jika persyaratan hanya pada mantan Ketum PB HMI, sepertinya itu menyulitkan dan membuat masalah.
Apabila PB HMI menginginkan proses yang tersistem dengan baik. Maka, pilihan konvensi adalah salah satu opsi terbaik. PB HMI bisa saja membentuk panitia ad-hoc konvensi calon Ketum KNPI. Lalu, membuat persyaratan. Menyusun kegiatan konvensi. Lalu, menyelenggarakan pemilihan pendahuluan di Internal HMI.
Sehingga, semua calon Ketum HMI yang berasal dari keluarga besar HMI memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan rekomendasi PB HMI. Konvensi dan pemilihan pendahuluan di internal HMI juga memberi gambaran awal sebarapa besar pengaruh calon dan berapa tinggi elektabilitasnya. Kesempatan seperti ini adalah solusi progresif yang mampu menjadi indikator dan percontohan bagi organisasi kepemudaan lainnya.
