Melihat Potensi Bencana Pemilu

Ketidakpercayaan atas kerja partai politik dalam mendidik anak bangsa. Memunculkan program pendidikan pemilu oleh penyenggara. Tujuannya agar pemilih berpartisipasi aktif. Bukan hanya sekedar memberikan lobang pada kertas suara. Juga memahami apa yang baik dan apa yang melanggar. Sehingga, pemilih bisa menyeleksi calon pemimpin dan wakil rakyat. Mimpi ini sungguh mulia. Bahkan, terlalu indah untuk dilakukan, kecuali sebatas ceramah.

Akibatnya, muncul robot pemilu. Sebuah mesin dari hasil seleksi calon penyelenggara pemilu. Mereka bekerja atas perintah atasan. Dan hanya melakukan kegiatan atas persetujuan kepala sekretariat atau sekretarisnya. Lebih dan kurang, hanya kekakuan aktifitas tanpa mimpi keberlanjutan program dan rasa persaudaraan. Robot pemilu ini, bahkan anti kritik. Suka membusungkan dada dan menghakimi orang dengan label "kamu kurang baca" atau "kamu tidak pantas bicara".

Di lain sisi, pemilih yang bosan mulai kerasukan setan media sosial. Status, komentar dan pembagian berita tanpa pikir panjang. Pada awalnya, tidak ada masalah yang membahayakan. 

Namun, kini pemegang ponsel pintar mahir membunuh karakter subjek. Terjadilah masalah baru, media sosial sebagai alat pembenar kritik tanpa solusi. Bukannya diberi pemahaman, pemain politik terkesan mendapat keuntungan dari hiruk pikuk sosial media. Nah, terjadilah komunikasi yang memperburuk masalah-masalah politik diatas.

Pada bagian lain, pemilih masih saja menghitung untung rugi suatu pilihan. Apakah mengikuti kampanye untuk mendengar penyampaian visi dan misi? Lebih banyak pemilih yang datang di acara deklarasi atau pertemuan terbuka untuk bergoyang dangdutan. Atau menerima sejumlah amplop, agar bisa mengurangi biaya membeli sebungkus rokok dan segelas kopi. Kalau hari menjelang pemungutan suara tiba. 

Serangan fajar sebagai tanda kemana arah pilihan pun dinanti. Tanpa ada ketakutan bagaimana pemerintahan dan kekuasaan dari pemberi. Pemilih pun menggadai masa depan lima tahunan itu.

Kelompok lain yang mencari untung adalah pemilik warung kopi. Meskipun tidak semuanya, tapi banyak curahan hati para calon anggota legislatif saat berkampanye. Apalagi bila memasuki kedai kopi dengan pengunjung yang cukup banyak. 

Ada kalanya, seberapa tebal dompet sang caleg. Bisa saja kandas sekali duduk untuk membayar hutang penghuni warung. Yang pemiliknya juga lihai dalam membaca kesempatan. Seperti kalkulator gila, harga yang harus dibayar untuk mensosialisasikan diri berlipat. Sungguh kejam politik itu kawan. Kata beberapa caleg pada kawannya yang berubah pragmatis saat pemilu.

Semuanya menjadi lengkap, saat masalah penegakan hukum pemilu mirip bualan pemuda merayu anak gadis. Pasal-pasal ancaman pidana, hanya rayuan maut untuk menjanjikan keadilan. 

Belum ada bukti konkrit, bahwa penegak hukum pemilu membersihkan mahar politik, penyebaran fitnah, politik uang dan sebagainya. Alasan untuk menghindar lebih banyak terdengar. Daripada keberhasilan menghukum terduga penjahat politik. Tidak memenuhi unsur pidana bagaikan kaset rusak yang sering dilantunkan dengan paksa. Dengan harapan pendengar cukup memahami tanpa bisa bertanya lagi.

Bagaimana nasib pemilu kita? Mungkin saja pemilu akan usai. Bisa jadi, potensi permasalahan atau kudeta tidak terdengar. Dengan kata lain, segebap orang mengatakan Indonesia sudah cukup demokratis paska lepas dari kepemimpinan otoriter selama 32 tahun.