Mohon tunggu...
Andri Amin Tawakal
Andri Amin Tawakal Mohon Tunggu... Mahasiswa

Manusia yang berfikir!

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Dinasti Politik dan Pengaruh terhadap Generasi Bangsa

27 Agustus 2020   12:43 Diperbarui: 27 Agustus 2020   12:43 84 5 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Dinasti Politik dan Pengaruh terhadap Generasi Bangsa
nasional.kompas.com

Majunya beberapa anak dan saudara dari pejabat publik pada pilkada serentak tahun 2020 ini megembalikan euforia demokrasi setelah pemilu 2018 yang lalu. Namun kali ini ada hal yang menarik diperbincangkan walaupun pembahasannya sudah lama ada sejak dulu, yang berubah hanyalah pelaku kontestan yang akan menjadi pejabat publik di berbagai daerah.

Banyak yang meragukan kapasitas dari bakal calon yang ikut kontestasi demokrasi pada pilkada tahun ini. Pasalnya dari beberapa daerah adalah keluarga dari Pejabat yang berada di Istana Negara Indonesia.

Mulai anak dari sekertaris kabinet Republik Indonesia, keponakan dari Menteri Pertahanan dan adik menteri pertanian bahkan anak dan menantu dari Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia juga ikut ambil andil dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Ini menandakan sistem demokrasi di Indonesia telah maju namun juga mundur secara sistem politik.

Dinasti politik merupakan cara dan sistem politik jadul yang masih diterapkan hingga era modern ini. memang tidak ada aturan yang melarang dalam hal ini, meskipun begitu seharusnya pada masa sekarang tidak lagi menjadikan keluarga atau kerabat dekat menjadi sandaran dalam mencari suara untuk menjadi pejabat publik. Sistem ini sudah ada sejak lama dan bahkan sulit untuk dihindari.

Di dalam perjalanan politik Indonesia politik dinasti ini sudah sejak lama mencaplok Kontestasi Demokrasi. Benihnya tersebar dan berakar secara tradisional berupa sistem patrimonial. Sejarah mencatan, paling besar terjadi di era orde baru yang menumbuhkan akar neopatrimonialistik paling lama. Walaupun yang telah ditanam tidak berbuah dan hanya menjadi pohon kering.

sistem lama ini tidak terlalu difikirkan dengan matang dalam merekontruksi aturan hukum atau klasifikasi calon pejabat publik sehingga menjadi sesuatu hal wajar dan biasa saja, sebab dipilih langsung oleh masyarakat. Perbedannya hanya terletak pada pengangkatan atau pengukuhan jabatan.

Indonesia adalah negara kesatuan yang pemerintahannya berbentuk republik berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang dasar 1945 dimana wakil-wakil rakyat serta presidennya dipilih langsung oleh rakyatnya, walaupun demikian tidak ada salahnya seorang anak atau keluarga pejabat publik mencalonkan diri dalam kontestasi demokrasi.

Justru pada momentum itulah telihat jelas bagaimana kekuasaan pejabat publik dari saudara atau kerabat dekatnya dimanfaatkan yang akan cenderuk menghegomoni pemikiran masyarakat untuk memilih mereka yang nantinya sama saja dengan sistem pemerintahan monarki.

Beda lagi dengan daerah yang memiliki otoritas istimewa dari negara seperti halnya Yogyakarta yang masih memberlakukan sistem pemerintahan daerah berbentuk kerjaan, selebihnya menjadi kecenderungan akan lahirnya kembali neopatrimonialistik yang dulunya pada saat pengangkatan atau pengukuhan pejabat publik melalui penunjukan langsung atas dasar kedekatan dan kekerabatan serta mengabaikan prestasi.  

Zaman telah berumah, sekarang telah masuk masa perjalanan era reformasi sejak tahun 1998 saat rezim orde baru runtuh, namun saat ini dinasti politik tidak secara terang-terangan ditunjuk menjadi pejabat publik melainkan melalui kendaraan politik yang sesuai dengan prosedural kontestasi demokrasi sehingga ketakutan kedepannya membuat nepotisme semakin berkarat dalam perpolitikan di Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN