Dalam rangka menyambut pilpres 2024, para menteri di kabinet Jokowi kian berbondong-bondong melakukan personal branding demi menarik simpati masyarakat. Hal ini terjadi menyusul adanya kebijakan Jokowi yang memberikan lampu hijau bagi jajaran menterinya.
Hal ini bisa kita lihat dengan dipasangnya baliho-baliho di pinggir jalan. Pemasangan baliho-baliho ini bertujuan supaya masyarakat bisa lebih mengenal para calon menteri dan penyampaian gagasan, visi dan misi. Tentu dana yang digelontorkan tidak lah sedikit.
Melakukan kampanye sebagai ajang tebar pesona ke masyarakat sebenarnya tidak ada masalah. Meskipun begitu, bila dilakukan tidak pada waktu tepat dan berlebihan maka akan timbul masalah didalamnya.
Jangan sampai demi menyongsongkan diri di pilpres 2024 mendatang, para menteri lalai akan tugasnya, meskipun sekarang sebenarnya sudah lalai, jangan dibuat makin buruk.
"Tekanan ekonomi akibat pandemi juga meningkatkan jumlah rakyat kita yang menganggur. Pada Februari 2020 rakyat kita yang menganggur berjumlah 6,93 juta orang, meningkat sebesar 1,82 juta orang pada Februari 2021," tutur Said Abdullah selaku Ketua BA DPR RI.
Pernyataan ini ditujukan ke para menteri, dimana mereka adalah kumpulan orang yang sangat berperan dalam pembangunan negara Indonesia. Said berharap para menteri tidak terlalu fokus dalam personal branding nya, mengingat keadaan ekonomi Indonesia sendiri saat ini belum stabil karena pandemi.
Tentu masyarakat pun berharap demikian, terlalu fokus mempromosikan diri sampai lupa tanggungjawab yang diembannya. Citra wakil rakyat dan para menteri agaknya sudah sedikit tercoreng dengan adanya kasus korupsi dan semacamnya, sebut saja kasus dana bansos kemarin oleh Juliari Batubara.
Bila kita lihat kenyataan dilapangan, nyatanya banyak masyarakat yang sudah hilang respon terhadap personal branding yang dilakukan para menteri ini, sebab masyarakat tidak butuh janji-janji manis dari para menteri, tapi aksi konkret lah yang ditunggu. Semua orang bisa mengumbar janji, namun seringkali diingkari, tidak ubahnya para menteri.
Disisi lain, berkaca dari pernyataan diatas dan kasus yang telah terjadi, sebenarnya elektabilitas para menteri sudah mengalami penurunan, belum lagi janji-janji mangkrak yang diujarkan pada periode sebelumnya.
Penulis sendiri tidak menyalahkan hal ini, yang terpenting yaitu tidak merugikan masyarakat dan negara hanya demi kepentingan pribadi.
