Pelajaran dari Reformasi di India

Reformasi dalam pemerintahan memiliki tujuan yang baik khususnya dalam tatanan pemerintahan. Banyak negara telah melakukan reformasi termasuk di China. Jamil, Farasmand, dan Tawfique (2015) menjelaskan terdapat beberapa reformasi di India yakni:

Sistem Kasta di India merupakan salah satu struktur sosial yang sudah lama dan mengingkat kehidupan masyarakat India di dalam berbagai sektor. Sistem kasta ini juga memiliki dampak sangat besar terhadap sistem politik dan sistem administasi pemerintahan India. Siste kasta merupakan suatu hirarki yang tercipta dalam struktur organisasi sosial (kemasyarakatan) di India. 

Sistem ini menjadi salah satu penyebab mengapa keterberlakangan dan kesejangan ekonomi menjadi salah satu masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan pemerintahan India. Jamil, Aminuzzaman, dan Haque (2015) menyatakan sistem ini berdampak pada sosial ekonomi masyarakat dan politik di India. Langkah awal India melakukan reformasi sejak tahun 1980 melalui reformasi politik dan ekonomi.

Terdapat dua langkah mobilisasi sosial yang dilakukan berdasarkan kepentingan ekonomi dengan mengurangi dampak sistem kasta. Hasilnya pertumbuhan ekonomi di India mengalami pertumbuhan GDP 5,7% pada tahun 1980.

Selama kurun waktu tahun 1980-1991, tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan di India, hal tersebut karena sistem kasta yang begitu kental disana. Pada pertengahan tahun 1991, saat India terkena dampak krisis ekonomi, pemerintah India pun mulai mengadopsi beberapa kebijakan dari globalisasi, liberalisasi, dan ekonomi pasar yang diperkenalkan oleh dunia barat. 

Pemerintah India mulai menerapkan prinsip good governance dalam menjalankan perannya, dimana pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih responsive, lebih ramah terhadap masyarakat, dan lebih berorientasi pada pengembangan pelayanan yang efektif. 

Pada tahun 1991, Reformasi di India mengembangkan langkah-langkahnya melalui sektor-sektor tertentu seperti membuka diri terhadap dunia internasional melalui penyediaan sarana investasi langsung, mengontrol pasar dan memperbesar privatisasi, menurunkan diskriminasi di sektor publik sebagai akibat dari adanya sistem kasta.

2. New Public Management (NPM) sebagai Unsur Penting dalam Melaksanakan Reformasi

Jamil, Aminuzzaman, dan Haque (2015) menyebutkan India mulai membuka keran terhadap dunia internasional dengan mulai menerapkan NPM, strategi tersebut diantaranya:

• Pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan peningkatan kualitas pelayanan publiknya.
• Perubahan sistem adminitrasi organisasi pemerintahan dari yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi
• Penentuan kebijakan lebih fleksibel dan tepat sasaran kepada masyarakat untuk mewujudkan efektivitas.
• Menciptakan kompetisi di dalam lingkungan pelayanan publik di dalam institusi pemerintahan.
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap laporan kinerja institusi pemerintahan.
• Memecat pegawai publik, birokrat, politisi, yang memiliki kinerja tidak baik.
• Beradptasi dengan inovasi dan membuat suatu mekanisme yang dapat mengurangi korupsi baik dalam sistem adminitrasi ataupun politiknya dan membuat sistem ganti rugi untuk setiap keluhan.
• Mengurangi prosedur birokrasi berbelit di dalam pelayanan publik.
• Mengoptimalkan teknologi informasi untuk membuat sistem pelayanan publik lebih efektif dan cepat.
• Membuat budaya kerja yang lebih transparan, responsif, akuntabel, partisipasi dan responsif kepada masyarakat, untuk menciptakan improvement baru di dalam dunia kerja.

Lebih lanjut, pada tahun 1997 pemerintah India mulai menerapkan e-governance untuk merubah pola admnistrasi pemerintah yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik.  Sehingga pemerintah India pun membuat sistem administrasi pelayanan publiknya lebih responsif dan efektif, yaitu dengan :

• Membuat sistem administrasi yang akuntabel, ramah, dan transparan untuk masyarakat.
• Mengenalkan e-governance agar lebih transparan, cepat, dan memudahkan interaksi dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA