Mohon tunggu...
Andri Pratama Saputra
Andri Pratama Saputra Mohon Tunggu... Bankir - Seorang yang ingin selalu belajar dan saling berbagi pengetahuan

Seorang yang ingin selalu belajar dan saling berbagi pengetahuan #RI #BudayaReview

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Dampak Desentralisasi Pendidikan di Beberapa Negara

11 Januari 2023   06:08 Diperbarui: 11 Januari 2023   09:44 505
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Intinya Philipina mengeluarkan biaya untuk pendidikan membutuhkan pendanaan Pendidikan yang lebih tinggi, tetapi pada saat krisis pendanaan Pendidikan menurun. 

Pendanaan Pendidikan melalui Special Education Fund (SEF) untuk Pendidikan berkebutuhan khusus, pendanaan yang dikumpulkan dari 1% pajak dari nilai property dari masing-masing kabupaten/kota. SEF juga membiayai pembangunan, perbaikan serta peralatan, penelitian Pendidikan, buku dan majalah dan pengembangan olahraga.

Departemen Pendidikan pusat melarang pengumpulan retribusi pendaftaran sekolah. Apabila pemerintah pusat mengambil kebijakan kompensasi dengan mendistribusikan dana di seluruh daerah, apabila adanya pembiayaan lokal atau retribusi maka perlu kontrol dari orang tua  dan masyarakat terhadap operasional sekolah.

Sekolah yang mengandalkan sumber yang berasal dari kontribusi local dari dewan sekolah setempat, pemerintah kota, dan orang tua, asosiasi guru dinyatakan lebih efisien. 

Pemerintah daerah lebih banyak berperan dalam memberikan dana Pendidikan, dan pemerintah sangat kecil memberikan anggaran Pendidikan ke daerah, baik belanja modal maupun operasional. Di daerah kaya bisa mengalokasikan dana Pendidikan lebih banyak.

c. Negara Indonesia

Sebelum desentralisasi, Indonesia telah menghabiskan anggaran yang sedikit dari GDP dalam bidang Pendidikan diantara negara Asia timur lainnya. Pada tahun 2001, pemerintah kabupaten menyumbang sekitar 2/3 dari total penge,uaran Pendidikan, sedangkan pangsa pemerintah provinsi hanya 4%. Rata-rata, pemerintah kabupaten di Indonesia yang memiliki lebih banyak sumberdaya yang mereka miliki daripada masa sebelumnya dan alokasi anggaran untuk daerah miskin lebih besar. 

Tetapi pemerintah pusat mengharapkan kabupaten untuk dapat mengelola lebih sumberdaya untuk melengkapi pembiayaaan Pendidikan di daerah masing-masing. Pemerintah Pusat memberikan dana Pendidikan ke daerah melalui APBN sama tetapi yang membedakan menggunakan Dana Bagi Hasil yang berdasarkan pendapatan dari hasil pajak setiap daerah yang berbeda-beda.

Dengan Desentralisasi di daerah diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya, tapi pada kenyataannya daerah tidak mengelola pajak yang berada di daerah. Sehingga terdapat resiko bahwa ketidaksetaraan antar kabupaten akan basis pendapatan daerah. Banyak daerah yang memiliki kapasitas yang terbatas dalam mengelola pajak dari tanah, bangunan dan sumberdaya alam. 

Menjadikan kesenjangan  dalam belanja Pendidikan per siswa antara daerah yang kaya dan miskin. 

Sehingga pemerintah pusat perlu membangun mekanisme untik menyamakan sumber daya Pendidikan di seluruh daerah.  Dengan menggunakan sistem blockgrant tidak menjamin pemerintah untuk mengalokasi ke bidang Pendidikan, karena anggapan pemerintah daerah dapat menimbulkan keuntungan yang lebih cepat sehingga diinvestasikan ke bidang lainnya dengan harapan perbaikan ekonomi daerah tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun